Kader dekat dengan keluarga, tetapi perlu dukungan lintas sektor
Peran PKK dalam penanganan stunting adalah menggerakkan keluarga melalui kader yang dekat dengan masyarakat, sekaligus menghubungkan kebutuhan warga dengan dukungan pemerintah dan pihak terkait. Karena itu, ajakan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin agar TP PKK ikut bergerak bukan sekadar tambahan agenda organisasi: stunting menuntut kerja yang hadir sampai lingkungan keluarga. Ia menyampaikan dorongan tersebut saat menghadiri puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat kabupaten di Pendopo Bupati, Selasa (17/11). Pemerintah daerah menilai stunting masih menjadi tantangan serius di Lombok Timur. Mengandalkan pemerintah saja tidak cukup; kader PKK Lombok Timur dapat membantu mendekatkan upaya pencegahan dengan keluarga, sementara camat, OPD, dan unsur lain perlu memastikan dukungan serta koordinasinya berjalan. Kedekatan kader adalah modal kerja, bukan bukti bahwa masalah sudah teratasi.
Dorongan ini juga memiliki latar yang perlu diperhatikan: data provinsi yang dikutip dalam pemberitaan menyebut angka stunting Lombok Timur turun dari 39 persen menjadi 18,12 persen. Penurunan tersebut patut dicatat, tetapi tidak menghapus kebutuhan mencari akar masalah maupun menjaga kesinambungan langkah. Bupati menilai kondisi stunting itu paradoks dengan potensi daerah sebagai penyangga pangan nasional yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang mumpuni. Artinya, potensi saja tidak otomatis menjamin keluarga memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Upaya berikutnya perlu bertolak dari kondisi keluarga dan dikerjakan bersama, bukan berasumsi bahwa satu program atau bantuan sesaat akan menjawab seluruh penyebab.

HKG ke-54 harus menghidupkan pemberdayaan keluarga
Peringatan HKG PKK ke-54 yang digelar di Pendopo Bupati menjadi kesempatan untuk menguatkan kembali pemberdayaan keluarga, bukan berhenti pada seremoni. Dalam sambutan yang dibacakan Ketua TP PKK Kabupaten, Hj. Ra’yal Ain Warisin, keluarga disebut sebagai ruang pertama pembentukan karakter, pendidikan, kesehatan, dan kualitas generasi. Penekanan itu memberi arah praktis bagi 10 Program Pokok PKK: manfaatnya semestinya terasa dalam keseharian, melalui kader yang mampu mengajak keluarga terlibat dan menyampaikan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah mengapresiasi perjalanan PKK selama 54 tahun dan pengabdian pengurus, termasuk anggota yang telah purnatugas dan menyumbangkan pengalaman serta pengetahuan untuk masyarakat. Namun, semangat pengabdian perlu ditopang pembagian peran dan koordinasi yang jelas agar pemberdayaan tidak bergantung pada kerja sukarela semata.
Momentum ini penting karena pencegahan stunting berlangsung di tingkat keluarga, sedangkan penyebab dan dukungan yang diperlukan tidak selalu sama. Kader dapat menjadi penghubung yang mendengar persoalan, mengarahkan keluarga pada layanan yang tersedia, dan membantu menjaga komunikasi dengan pemerintah setempat. Itu bukan pengganti tenaga atau program pemerintah, melainkan bagian dari kerja yang saling melengkapi. Amanat HKG juga menekankan kapasitas kader serta kemitraan berkelanjutan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat. Dengan pendekatan demikian, PKK tidak sekadar menjalankan kegiatan internal, tetapi ikut memperkuat jangkauan pemberdayaan keluarga. Tolok ukurnya bukan banyaknya acara, melainkan apakah keluarga memperoleh dukungan yang relevan dan berkesinambungan.

Kolaborasi perlu berlanjut setelah peringatan
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya melalui satu-dua kali pemberian bantuan; upayanya harus berkelanjutan dan terkoordinasi lintas sektor. Bupati meminta Sekretaris Daerah mengumpulkan OPD terkait untuk berkolaborasi dengan PKK mencari akar masalah. Arahan ini memberi langkah lanjutan yang konkret: koordinasi perlu menjangkau kader dan keluarga hingga tingkat dusun, bukan berhenti pada pertemuan di tingkat kabupaten. Kader PKK Lombok Timur dapat membantu menyampaikan keadaan di lapangan, sementara perangkat daerah dan mitra terkait perlu mengatur tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Tanpa mekanisme yang jelas, ajakan bersinergi berisiko menjadi slogan; dengan pembagian tanggung jawab dan komunikasi rutin, kebutuhan keluarga lebih mungkin diterjemahkan menjadi dukungan yang tepat.
Kesejahteraan rumah tangga juga masuk dalam perhatian bupati. Ia mendorong TP PKK lebih aktif menggelar pasar murah pada situasi tertentu untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, serta membuka ruang keterlibatan pengusaha dalam program sosial. Langkah itu bukan pengganti intervensi gizi atau layanan kesehatan, tetapi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga turut perlu diperhatikan dalam kerja pemberdayaan. Pada akhirnya, HKG ke-54 akan bermakna bila dorongan terhadap peran PKK stunting disertai kolaborasi yang konsisten dan kegiatan yang menjawab kebutuhan warga. Kader dapat menggerakkan keluarga, tetapi hasil penanganan tidak patut dijanjikan sebelum dilaporkan. Ukuran kemajuan berikutnya adalah tindak lanjut yang terkoordinasi, dukungan yang berkelanjutan, dan perhatian nyata pada keluarga.






