Akses publik harus terasa manfaatnya
Penataan jalan kota adalah pengaturan ruang dan fasilitas jalan agar akses publik, kegiatan ekonomi, serta kelancaran perjalanan dapat berjalan tanpa saling meniadakan. Karena itu, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari perubahan fisik; dampaknya pada warga dan pelaku usaha di sekitarnya juga harus menjadi ukuran utama.
Di Samarinda, Pemkot merespons aduan warga dan pedagang mengenai pembatasan akses Jalan Mas Tumenggung di kawasan Pasar Pagi. Wali Kota Andi Harun menyatakan pembangunan tetap perlu dilanjutkan sebagai aset daerah untuk kepentingan publik, tetapi desain pagar dapat dievaluasi karena pemilik toko merasa akses usahanya tertutup. Sikap membuka ruang untuk menurunkan pagar lebih masuk akal daripada mempertahankan rancangan yang menghambat kegiatan ekonomi.
Andi Harun mengajak warga dan pihak terkait duduk bersama untuk membahas penyesuaian, seraya menolak desakan menghentikan proyek sepenuhnya.

Pekanbaru memilih batas waktu
Di Pekanbaru, pemerintah mengambil langkah yang lebih langsung terhadap pasar tumpah Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani. Aktivitas lapak di badan jalan kerap membuat lalu lintas tersendat, padahal ruas itu menjadi akses warga menuju sekolah dan rumah sakit. Pada 16 November 2026, Wali Kota Agung Nugroho meninjau kawasan dan menetapkan pedagang hanya boleh berjualan sampai pukul 08.00 WIB. Setelah itu, area harus dibersihkan dan ditutup.
Pembatasan ini menjawab gangguan mobilitas yang dirasakan pengguna jalan, tetapi penerapannya perlu menghindari benturan dengan pedagang. Peninjauan wali kota juga berlangsung setelah seorang anggota Satpol PP terluka akibat serangan pedagang saat penertiban. Peristiwa itu memperjelas bahwa aturan saja tidak cukup: komunikasi dan cara pelaksanaan harus mencegah konflik, bukan memperuncingnya.
Pemkot Pekanbaru menetapkan batas berjualan pukul 08.00 WIB sebagai tahap awal, lalu merencanakan pemindahan pedagang ke gedung atau area pasar resmi.
Dua respons, satu tuntutan: solusi yang bisa dijalankan
Perbedaan pendekatan kedua kota cukup jelas. Samarinda menawarkan evaluasi desain dan dialog untuk meredakan keberatan terhadap pagar, sedangkan Pekanbaru menetapkan jam berjualan untuk mengembalikan badan jalan kepada pengguna lalu lintas. Keduanya berangkat dari persoalan akses, tetapi kebijakan hanya akan bertahan jika beban dan manfaatnya dibagi secara adil.
Di Samarinda, DPRD melalui rapat dengar pendapat menyampaikan dukungan mayoritas fraksi untuk merekomendasikan penghentian pengerjaan pagar di titik yang dipersoalkan dan revisi tata letak. DPRD juga menyarankan penyesuaian adendum kontrak agar sisa pekerjaan dapat dialihkan ke lokasi lain di sekitar Pasar Pagi tanpa merugikan kontraktor. Pemerintah perlu menimbang masukan itu sebagai bagian dari evaluasi, bukan sekadar pertarungan antara melanjutkan dan menghentikan proyek.
Sementara itu, rencana Pekanbaru memindahkan pedagang ke area pasar resmi menjanjikan solusi yang lebih berkelanjutan daripada pembatasan jam semata. Namun, rencana tersebut harus disertai pelaksanaan yang tertib dan komunikasi yang konsisten. Penataan yang baik tidak memaksa warga memilih antara mencari nafkah dan memperoleh jalan yang dapat dilalui.
Penataan harus menjaga akses sekaligus penghidupan
Kedua kasus memperlihatkan bahwa pemerintah tak bisa hanya mengutamakan tampilan kawasan atau kelancaran kendaraan tanpa menghitung siapa yang terdampak. Di Jalan Mas Tumenggung, akses toko perlu dipulihkan melalui penyesuaian desain. Di Jalan Ahmad Yani, badan jalan perlu kembali berfungsi bagi warga, sementara pedagang membutuhkan tempat berjualan yang layak.
Ukuran keberhasilan penataan jalan kota seharusnya bukan seberapa cepat pagar dipasang atau lapak disingkirkan, melainkan apakah hasil akhirnya dapat digunakan dan diterima oleh masyarakat. Samarinda perlu menindaklanjuti dialog dengan perubahan desain yang nyata; Pekanbaru perlu memastikan relokasi tidak berhenti sebagai janji. Tanpa tindak lanjut, keluhan akses dan gangguan lalu lintas hanya akan berulang.
Kesimpulannya, ketegasan dibutuhkan untuk menjaga fungsi jalan, tetapi kebijakan yang adil harus menyediakan jalan keluar bagi warga dan pedagang. Dialog, penyesuaian ruang, serta solusi lokasi yang jelas akan membuat penataan lebih efektif daripada pembatasan tanpa alternatif.






