Digitalisasi harus berangkat dari masalah nyata
Sistem digital kota adalah perangkat berbasis data yang membantu pemerintah mengawasi persoalan perkotaan dan menentukan tindakan dengan lebih cepat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tiga inisiatif di Ambon dan Batam memperlihatkan bahwa teknologi publik paling berguna ketika dirancang untuk menjawab masalah yang spesifik, bukan sekadar menambah aplikasi. SIKENDALI AMBON menyasar gejolak harga dan pasokan pangan; SIKOPRU disiapkan untuk mengawasi pemanfaatan ruang; sedangkan BATAMMAS mengonsolidasikan informasi aset daerah. Perbedaan sasaran ini penting: sistem harga membutuhkan data berkala untuk memicu intervensi, pengawasan tata ruang memerlukan koordinasi lapangan, dan administrasi aset menuntut ketertiban dokumen serta pemantauan perjanjian. Nilai ketiganya kelak tidak ditentukan oleh nama atau dasbor, melainkan oleh kemampuan pemerintah mengubah informasi menjadi keputusan yang terasa bagi warga.
Ambon menggunakan SIKENDALI AMBON—Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon—untuk memantau harga, stok, dan potensi kelangkaan bahan pangan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah. Sistem ini dirancang sebagai peringatan dini yang menggabungkan data neraca logistik, ketersediaan stok, dan perkembangan harga secara berkala. Pemkot mengembangkannya sebagai respons terhadap inflasi September 2026: inflasi bulanan tercatat 0,68 persen, tahun kalender 3,29 persen, dan tahunan 4,76 persen. Cabai rawit dan cabai keriting mencapai Rp120.000 hingga Rp160.000 per kilogram, sementara kenaikan juga dipengaruhi kelompok transportasi. Wakil Wali Kota Ely Toisutta menyatakan data sistem akan menjadi acuan intervensi pasar yang presisi. Itu janji yang relevan, tetapi manfaatnya baru nyata jika sinyal harga segera diikuti tindakan yang menjangkau konsumen.
Harga pangan dan bangunan ilegal menuntut respons berbeda
Untuk pemantauan harga pangan, data dapat membantu pemerintah mengenali lokasi dan komoditas yang berisiko lebih awal. Namun, peringatan digital bukan pengganti pasokan atau distribusi: Pemkot Ambon juga mengarahkan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar di permukiman padat, mendorong penanaman cabai dan bawang bersama kelompok tani, serta mengoordinasikan prioritas bongkar muat bahan pokok di Pelabuhan Yos Sudarso. Kerja sama dengan wilayah produsen seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur juga direncanakan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, SIKENDALI baru akan berarti bagi warga jika informasi berujung pada pangan yang tersedia dan harga yang lebih terjangkau, bukan berhenti sebagai tampilan data.
SIKOPRU, atau Sistem Kolaborasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Ambon, menjawab persoalan yang lebih bersifat fisik dan lintas instansi. Sistem ini disiapkan karena pembangunan tanpa izin dan penggunaan kawasan terlarang masih ditemukan, termasuk di sempadan pantai dan sungai, daerah tangkapan air, hutan lindung, serta ruang milik jalan. Pelanggaran tata ruang bukan semata urusan administrasi: sumber menyebut risiko bencana, keselamatan warga, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, pengawasan bangunan ilegal tidak cukup diserahkan kepada satu perangkat daerah atau aplikasi. SIKOPRU dirancang menghubungkan pemerintah, kecamatan, desa, negeri, kelurahan, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Dalam dua bulan awal sejak pertengahan Oktober 2026, rencana mencakup pembentukan tim, pemetaan lokasi prioritas, penyusunan prosedur, sosialisasi, dan penerapan awal. Warga juga diharapkan melaporkan dugaan pelanggaran.
Batam mengubah pencatatan aset menjadi alat pengawasan
BATAMMAS—Batam Asset Optimization Monitoring System—menangani tantangan ketiga: pengelolaan aset daerah. Sekretaris Daerah Batam Firmansyah meluncurkan dan menyosialisasikan sistem itu pada 3 November 2026. Pengembangannya dipicu persoalan yang terungkap dalam pemeriksaan BPK Tahun 2024, termasuk perjanjian sewa yang sudah berakhir tetapi belum diperpanjang dan pemanfaatan aset yang luasnya tidak sesuai dengan perjanjian. Sebelumnya, pemantauan masa berlaku kontrak, jatuh tempo pembayaran, kelengkapan dokumen, dan pelaporan antarperangkat daerah masih menghadapi kendala. BATAMMAS menghimpun informasi pemanfaatan aset, perjanjian sewa, masa berlaku, serta aset yang berpotensi dioptimalkan dalam satu dasbor. Langkah ini tepat karena pencatatan saja tidak menjamin aset digunakan sesuai ketentuan atau memberi manfaat bagi publik.
Ketiga sistem ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan satu resep seragam. SIKENDALI menghubungkan pemantauan dengan intervensi pasar; SIKOPRU perlu menyatukan data, koordinasi, dan laporan warga; BATAMMAS berupaya mencegah masalah administrasi muncul terlambat sekaligus mengenali peluang pemanfaatan aset. Di Batam, pemerintah berharap aset yang dikelola tertib dapat memberi kontribusi lebih besar terhadap keuangan daerah dan mendukung pembangunan. Tahap menengah SIKOPRU, selama enam hingga 12 bulan, direncanakan mencakup integrasi data antarperangkat daerah, pengembangan dasbor pemantauan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pemkot Batam juga menargetkan digitalisasi menjadi bagian dari pembenahan tata kelola aset yang berkelanjutan. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan jumlah sistem yang diluncurkan, melainkan pangan yang lebih terjangkau, ruang yang lebih aman, dan aset publik yang benar-benar terurus. Tanpa tindak lanjut dan pengawasan, dasbor hanya memindahkan persoalan ke layar.
