Kemacetan menjadi harga yang harus dikelola
Proyek BRT Medan adalah pembangunan sistem bus rapid transit yang dirancang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang, tetapi pengerjaannya kini mengganggu perjalanan warga di sejumlah ruas kota. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Wali Kota Medan Rico Waas meminta maaf atas kemacetan dan hambatan aktivitas sehari-hari yang timbul selama pembangunan koridor BRT berlangsung. Permintaan maaf itu penting, tetapi tidak cukup bila tidak disertai pengelolaan lalu lintas yang terasa langsung oleh pengguna jalan. Bagi warga, proyek jangka panjang bukan gagasan abstrak: dampaknya hadir sebagai waktu tempuh yang bertambah, perjalanan yang berubah, dan akses jalan yang tersendat. Pemerintah perlu memastikan ketidaknyamanan sementara ini tidak dibiarkan menjadi beban yang harus ditanggung warga tanpa informasi, pengawasan, dan upaya penguraian kemacetan yang konsisten.
Dampak nyata bagi pengemudi dan penumpang
Keluhan warga memperlihatkan bagaimana kemacetan Medan akibat proyek konstruksi memengaruhi pekerjaan, bukan hanya kenyamanan. Muhammad Ibnu, pengemudi ojek daring berusia 30 tahun, menghindari jalur BRT saat jam sibuk karena terjebak macet dan harus mengeluarkan modal lebih besar. Ia juga mengatakan order yang melewati jalur tersebut kerap dihindari. Pengemudi lain, Dimas, memilih mengantar-jemput penumpang di Deli Serdang selama dua bulan terakhir. Perubahan rute seperti ini menandakan gangguan mobilitas dapat menggeser aktivitas dan peluang penghasilan warga. Maka, respons pemerintah seharusnya tidak berhenti pada imbauan agar masyarakat bersabar. Pengaturan lalu lintas Medan selama pekerjaan berlangsung perlu membantu warga memperkirakan perjalanan dan mengurangi titik tersendat, terutama pada jam pergi dan pulang kerja.
Permintaan maaf harus diikuti tindakan
Rico Waas menyatakan pemerintah akan turun langsung bersama organisasi perangkat daerah untuk memantau titik-titik krusial dan mengawal lokasi yang rawan padat. Ia juga meminta warga memahami gangguan sementara demi kelancaran proyek jangka panjang. Sikap turun ke lapangan tepat, tetapi manfaatnya bergantung pada konsistensi: pengawasan perlu hadir saat kepadatan terjadi dan respons harus diarahkan pada hambatan yang benar-benar dialami pengguna jalan. Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan pekerjaan dan perubahan kondisi jalan secara jelas agar warga dapat menyesuaikan perjalanan. Permintaan maaf mengakui beban masyarakat; tindak lanjut yang terlihat akan membuktikan bahwa pengakuan itu disertai tanggung jawab. Tanpa langkah yang terukur, seruan untuk bersabar berisiko terdengar seperti pemindahan beban dari pelaksana proyek kepada warga.
Manfaat jangka panjang perlu dibuktikan
Rencana BRT Mebidang memberi alasan kuat untuk menuntaskan proyek: layanan ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2027, dengan 273 bus yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Rancangannya mencakup jalur khusus di sebagian besar koridor, halte, waktu tunggu sekitar 15 menit, serta angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan. Sistem tersebut berpotensi menawarkan pilihan selain kendaraan pribadi, tetapi manfaatnya baru terasa jika layanan terintegrasi dan dapat diandalkan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga dua hal sekaligus: menyelesaikan pembangunan sesuai target dan mengurangi dampak pekerjaan terhadap mobilitas sekarang. Warga patut diminta bersabar, tetapi kesabaran perlu dibalas dengan pengelolaan lapangan yang serius dan kepastian informasi. Keberhasilan proyek BRT Medan bukan hanya diukur dari rampungnya infrastruktur, melainkan dari kemampuan sistem itu memperbaiki perjalanan tanpa mengabaikan warga yang terdampak selama pengerjaan.
