Tiga aturan, dua layanan dasar
Ranperda adalah rancangan peraturan daerah yang dibahas pemerintah kabupaten bersama DPRD sebelum dapat menjadi aturan yang mengikat penyelenggaraan urusan daerah. Di Deli Serdang, tiga usulan eksekutif menghubungkan layanan air minum, keamanan pangan asal hewan, dan tata kelola inovasi—agenda yang dampaknya akan terasa dalam kehidupan sehari-hari warga.
Pada Senin, 2 November 2026, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo membacakan penjelasan Bupati Asri Ludin Tambunan dalam rapat paripurna DPRD di Lubuk Pakam. Tiga ranperda Deli Serdang itu mengatur penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Deli, penyelenggaraan rumah potong hewan (RPH), dan inovasi daerah. Pilihan agendanya tepat: pemerintah daerah tidak hanya membahas pembangunan, tetapi juga dua kebutuhan pokok yang menuntut layanan konsisten—air yang dapat diakses dan daging yang aman. Namun, tujuan baik belum cukup. Mutu aturan akan terlihat dari sasaran yang terukur, pelaksanaan yang realistis, dan pengawasan yang terbuka.
Modal air harus dibuktikan dengan layanan
Usulan yang paling besar dampaknya terhadap layanan publik adalah penyertaan modal total Rp150 miliar kepada Perumda Tirda Deli untuk periode 2026–2028. Skema yang diusulkan mencakup uang dan barang milik daerah yang belum dimanfaatkan optimal. Pemerintah berharap dukungan itu memperkuat kapasitas usaha serta efisiensi pengelolaan, lalu meningkatkan mutu dan pemerataan layanan air minum agar lebih banyak warga terjangkau.
Arah kebijakan ini masuk akal, tetapi dana publik tidak boleh dinilai dari besarnya alokasi saja. Dalam pembahasan, DPRD perlu meminta kejelasan tentang target perluasan jangkauan, ukuran kualitas layanan, jadwal penggunaan modal, dan pelaporan hasil. Aset daerah yang disertakan pun perlu dicatat serta dinilai pemanfaatannya secara transparan. Dengan begitu, layanan air Deli Serdang dapat menjadi tolok ukur manfaat investasi, bukan sekadar janji penguatan perusahaan. Pemerintah sendiri menegaskan APBD harus digunakan secara bertanggung jawab karena setiap rupiah adalah uang rakyat.
Pengawasan daging perlu menjangkau praktik lapangan
Ranperda penyelenggaraan RPH dirancang memperkuat pengawasan dari pemeriksaan kesehatan hewan hingga proses pemotongan. Cakupannya meliputi kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan asal hewan, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi, serta pengendalian dampak lingkungan. Pemerintah juga merencanakan perbaikan sarana, tenaga teknis yang kompeten, dan prosedur operasional standar. Tujuan akhirnya jelas: warga memperoleh daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
Tantangan terbesarnya adalah memastikan aturan tidak berhenti di fasilitas resmi. Pemotongan di luar RPH akan dibina dan diawasi secara bertahap, dengan pelaksanaan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ranperda perlu menjelaskan siapa yang memeriksa, bagaimana standar diterapkan, dan bagaimana pelaku usaha dibina sebelum sanksi diberlakukan. Pengawasan keamanan daging akan lebih efektif jika pemerintah membuka kerja sama dengan koperasi, kelompok peternak, dan badan usaha, sambil menjaga standar kesehatan dan sanitasi tetap konsisten.
Inovasi dan ukuran keberhasilan
Ranperda ketiga, tentang inovasi daerah, dimaksudkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk merencanakan, menjalankan, membiayai, dan mengevaluasi inovasi. Pemerintah juga membuka ruang keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Agar aturan ini tidak menjadi payung bagi program sesaat, pembahasan sebaiknya menegaskan ukuran hasil, mekanisme evaluasi, serta perlindungan dan akuntabilitas aparatur yang menjalankan gagasan baru.
Paripurna itu juga memuat pandangan umum fraksi terhadap lima ranperda inisiatif DPRD: penanggulangan bencana, penanggulangan tuberkulosis, pemekaran dan penggabungan desa serta perluasan desa atau kelurahan, Magrib Mengaji, dan Guru Sekolah Minggu. Banyaknya agenda menunjukkan luasnya pekerjaan legislasi, tetapi tidak boleh mengaburkan pengawasan atas usulan eksekutif. Kesimpulannya, tiga ranperda ini layak dibahas dengan serius karena menyentuh kebutuhan dasar dan cara pemerintah bekerja. Persetujuan semestinya bergantung pada sasaran layanan yang jelas, penggunaan anggaran yang dapat diperiksa, dan pengawasan yang benar-benar menjangkau warga.
