Peralihan beban gaji belum otomatis melonggarkan anggaran
Pembiayaan gaji PPPK adalah tanggung jawab anggaran untuk membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan sumber dananya menentukan seberapa luas ruang pemerintah daerah membiayai layanan publik lainnya. Mulai 2027, pemerintah pusat dan DPR menyepakati agar gaji atau honorarium PPPK daerah ditanggung melalui APBN, dengan alokasi Rp23 triliun. Namun, perubahan sumber dana itu belum tampak mengurangi kebutuhan belanja pendidikan Batam: rancangan anggaran pendidikan kota tersebut justru bertambah Rp111 miliar menjadi Rp1,374 triliun. Artinya, pengalihan biaya gaji bukan jaminan anggaran daerah langsung menyusut atau tersedia bebas untuk proyek lain. Pemerintah tetap perlu menjelaskan kebutuhan di balik kenaikan belanja dan memastikan manfaatnya sampai kepada murid, guru, serta warga yang menggunakan layanan pendidikan.
Pengalihan pembiayaan gaji PPPK daerah dari APBD ke APBN dijadwalkan mulai 2027, tetapi belum terlihat berdampak pada postur anggaran pendidikan Batam. Pemerintah pusat dan DPR menyepakati alokasi Rp23 triliun dalam APBN untuk gaji atau honorarium PPPK daerah.
Beban PPPK di Riau memperlihatkan tekanan fiskal daerah
Skala kebutuhan pegawai membuat perdebatan tentang APBD untuk PPPK lebih dari sekadar soal administrasi. Di lingkungan pendidikan Pemprov Riau, jumlah PPPK mencapai 12.271 orang pada 2026; sebanyak 9.723 di antaranya adalah guru, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa penataan status pegawai harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah. Sikap itu masuk akal: gaji dan tunjangan yang membesar tanpa perencanaan dapat mempersempit dana untuk pembangunan serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Syahrial juga mengingatkan bahwa belanja pegawai perlu diseimbangkan dengan kebutuhan pembangunan dan layanan publik.
Angka Riau memberi konteks penting saat pemerintah mengalihkan sebagian tanggungan gaji ke pusat. Kepastian pembayaran bagi PPPK patut dijaga, tetapi daerah tetap harus berhitung atas kewajiban kepegawaian lain dan perubahan status pegawai. Di Riau, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu maupun kemungkinan perubahan status menjadi PNS tetap mengikuti mekanisme dan persyaratan pemerintah pusat. Karena itu, kebijakan pusat dapat mengurangi tekanan pada pos gaji, tetapi tidak menghapus kebutuhan daerah untuk mengatur kapasitas fiskal dan menjaga layanan.

Kenaikan anggaran Batam perlu diikuti penjelasan
Batam menghadapi gambaran yang berbeda: anggaran pendidikan 2027 naik meski rencana gaji PPPK beralih ke APBN. Anggota DPRD Kota Batam Surya Makmur Nasution menyebut alokasi itu sekitar 29 persen dari total belanja daerah, melampaui batas minimal 20 persen. Ia juga mengingatkan bahwa banyak kebutuhan pendidikan berkaitan dengan pembiayaan tenaga pendidik, termasuk guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Namun, angka persentase saja tidak cukup untuk menilai mutu belanja. Pemerintah perlu menguraikan apakah tambahan anggaran memperkuat fasilitas belajar, pemerataan layanan, atau kebutuhan guru, serta menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan yang dihitung ganda setelah sumber gaji berubah.
Harapan dari skema baru ialah memberi kepastian pembayaran gaji sekaligus mengurangi beban belanja rutin daerah. Jika ruang fiskal benar-benar terbuka, warga semestinya dapat melihat hasilnya dalam layanan yang lebih baik, bukan hanya perubahan pada tabel anggaran. Karena itu, kenaikan Rp111 miliar di Batam sebaiknya dinilai bersama rincian penggunaannya dan dampak yang terukur bagi sekolah.
Kesimpulan: ukur kebijakan dari manfaatnya
Perbandingan Riau dan Batam menunjukkan dua sisi persoalan yang sama. Jumlah PPPK pendidikan yang besar membuat kekhawatiran terhadap kemampuan APBD beralasan, sementara kenaikan anggaran Batam membuktikan bahwa perpindahan beban gaji tidak otomatis menurunkan belanja pendidikan. Pemerintah pusat perlu memastikan alokasi Rp23 triliun cukup menopang pembayaran PPPK, sedangkan pemerintah daerah wajib transparan menjelaskan penggunaan dana yang tersedia. Keberhasilan kebijakan ini bukan sekadar gaji dibayar dari pos yang berbeda, melainkan terciptanya ruang anggaran yang tetap menjaga kesejahteraan guru tanpa mengorbankan pembangunan dan layanan publik.






