Transportasi medis adalah bagian dari akses kesehatan
Ambulans laut adalah sarana transportasi medis yang membawa pasien melalui perairan menuju fasilitas kesehatan, terutama saat jarak dan kondisi geografis membuat perjalanan darat tidak tersedia atau tidak memadai. Kehadirannya penting karena akses layanan kesehatan pesisir tidak cukup dijamin dengan adanya klinik atau rumah sakit; pasien juga harus bisa mencapainya dengan aman dan cepat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan lima ambulans laut gratis pada 2026 untuk rujukan pasien dari wilayah kepulauan dan pesisir. Program ambulans laut dan darat gratis ini menyasar masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi kendala membawa pasien ke fasilitas dengan kapasitas dan peralatan medis lebih lengkap. Dalam keadaan darurat, perahu biasa bukan pengganti yang setara bagi transportasi medis. Karena itu, langkah ini patut dinilai sebagai bagian dari layanan kesehatan, bukan sekadar penambahan kendaraan.

Penambahan armada harus menjangkau pulau-pulau
Sulawesi Tenggara merencanakan penambahan empat ambulans laut pada 2027. Jika rencana itu terlaksana, jumlah armada akan menjadi sembilan unit untuk menjangkau kabupaten dan kota kepulauan. Skala ini menunjukkan pengakuan bahwa layanan bagi warga kepulauan tidak bisa bergantung pada satu titik saja. Namun, jumlah armada baru akan berarti jika penempatan dan operasionalnya mengikuti kebutuhan nyata: jarak antarpulau, persebaran desa pesisir, serta kemudahan warga meminta pertolongan. Lokasi penempatan masih didata, dengan prioritas sementara pada desa-desa pesisir. Pemerintah perlu memastikan pendataan itu menghasilkan cakupan yang adil, bukan hanya layanan yang mudah dijangkau dari pusat. Ambulans masyarakat kepulauan semestinya menjadi penghubung praktis menuju perawatan rujukan, terutama ketika perjalanan biasa berisiko menunda penanganan.
Armada darat dan sistem panggilan menentukan hasil
Layanan laut tidak bekerja sendiri. Pemerintah provinsi juga menyiagakan 26 ambulans darat gratis yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Keterhubungan kedua moda ini penting: pasien yang dijemput dari pulau masih memerlukan perjalanan lanjutan menuju fasilitas rujukan. Tanpa koordinasi yang jelas, penambahan kapal dapat berhenti pada tahap pengantaran ke daratan, bukan memastikan pasien sampai ke layanan yang dibutuhkan. Dinas Kesehatan menyiapkan nomor darurat yang mudah diingat dan berencana menyatukan berbagai layanan gratis dalam satu sistem koordinasi. Ada pula gagasan mengembangkan aplikasi berbasis lokasi untuk membantu petugas mengetahui posisi pasien dan mengatur penjemputan, tetapi mekanismenya masih dikaji. Prioritas berikutnya seharusnya sederhana: saluran panggilan yang aktif, petugas yang siap merespons, dan alur rujukan yang dipahami warga.
Gratis harus berarti mudah diakses dan diawasi
Janji tanpa pungutan biaya mengurangi satu hambatan bagi keluarga yang membutuhkan pertolongan, tetapi informasi tentang cara mengakses layanan harus sama jelasnya. Pemerintah menegaskan bahwa ambulans laut maupun darat diberikan gratis kepada warga. Dinas Kesehatan juga meminta masyarakat melapor jika ada pihak yang meminta bayaran atas penggunaan fasilitas tersebut. Pengawasan dan kanal pengaduan bukan pelengkap: keduanya menjaga agar manfaat program tidak hilang di tingkat pelaksanaan. Perluasan armada akan lebih bermakna ketika warga tahu nomor yang harus dihubungi, memahami wilayah layanan, dan memperoleh respons yang terkoordinasi. Kesimpulannya, sembilan ambulans laut yang direncanakan dapat memperkuat akses kesehatan bagi masyarakat kepulauan, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh pemerataan penempatan, sambungan dengan ambulans darat, dan layanan gratis yang benar-benar dapat diandalkan.






