Kesehatan membaik, rasa aman belum pulih
Keracunan MBG adalah dugaan gangguan kesehatan yang dialami siswa dan orang dewasa setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis, dan dampaknya dapat meluas dari perawatan fisik hingga hilangnya kepercayaan keluarga. Di SDN Taman Kalijaga Permai, Kota Cirebon, mayoritas wali murid menolak program itu kembali disalurkan setelah insiden yang menimpa ratusan orang. Penolakan mengemuka dalam rapat sekolah dan orang tua pada Rabu, 28 Oktober 2026. Anak-anak terdampak dilaporkan mulai membaik, tetapi pengalaman dirawat di rumah sakit masih menyisakan ketakutan bagi siswa dan orang tua. Perbedaan antara pulih secara medis dan merasa aman penting diperhatikan: program tidak bisa dianggap siap berjalan kembali hanya karena kondisi pasien membaik. Bagi keluarga, risiko terulangnya kejadian belum terjawab.
Skala peristiwa menjelaskan mengapa kekhawatiran itu tidak mudah reda. Sebanyak 264 orang—228 anak dan 36 orang dewasa—dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Sebanyak 176 orang menjalani rawat inap di delapan fasilitas kesehatan, sedangkan 88 lainnya menjalani rawat jalan. Salah satu murid bahkan dirawat selama empat hari tiga malam. Angka-angka ini bukan sekadar catatan insiden; di baliknya ada keluarga yang harus mendampingi anak, menghadapi kecemasan, dan kehilangan waktu untuk bekerja. Karena itu, orang tua tolak MBG bukan semata-mata reaksi spontan. Penolakan mencerminkan tuntutan agar keselamatan anak didahulukan daripada kelanjutan program.
Penolakan adalah tuntutan akan kepastian
Sebagian wali murid lebih tenang bila anak membawa bekal dari rumah, pilihan yang bagi mereka memberi kendali lebih langsung atas kebersihan makanan. Namun, keputusan itu tidak menghapus persoalan bagi keluarga yang berharap program dapat berjalan dengan aman. Hadi Diana, wali murid kelas III yang anaknya ikut terdampak, mengatakan ia memilih menolak MBG dan mengaku belum melihat solusi atau alternatif yang jelas setelah penolakan disampaikan. Pengalaman anaknya menjalani perawatan membuat kekhawatiran akan kejadian berulang terasa nyata. Sikap orang tua juga bukan hanya tentang menerima atau menolak satu paket makanan: mereka meminta penjelasan tentang penyebab gangguan kesehatan, jaminan keamanan, dan perhatian atas kerugian ekonomi keluarga selama mendampingi anak dirawat. Tanpa jawaban yang terbuka, meminta orang tua kembali percaya berarti membebankan risiko kepada mereka.
Pihak sekolah telah menampung aspirasi wali murid dan akan memfasilitasi pertemuan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertemuan itu seharusnya menghasilkan tindak lanjut yang bisa diperiksa, bukan sebatas penenang. Wali murid mempertanyakan bagaimana gangguan kesehatan dapat terjadi meski SPPG melibatkan orang-orang yang dianggap berkompeten. Mereka juga meminta SOP ditaati dari pengolahan hingga penyajian, dengan keamanan makanan dipastikan pada waktu makanan benar-benar dikonsumsi siswa. Mencicipi makanan oleh guru sebelum dibagikan, menurut Hadi, tidak cukup sebagai satu-satunya jaminan. Tuntutan ini masuk akal: keamanan pangan sekolah perlu mencakup keseluruhan proses, dengan tanggung jawab yang jelas dan penjelasan terbuka bila terjadi masalah.
Sertifikat saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan
Dinas Kesehatan Kota Cirebon menyatakan puluhan unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menekankan pentingnya prosedur pengetesan makanan di tingkat sekolah. Informasi itu penting, tetapi sertifikat tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan keluarga tentang penyebab insiden tertentu atau membuktikan bahwa setiap tahapan telah berjalan sesuai aturan. Karena itu, SLHS penyedia makanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan, bukan pengganti pemeriksaan dan keterbukaan. Pemerintah dan pengelola perlu menjelaskan bagaimana bahan diterima dan disimpan, bagaimana makanan diolah serta dikirim, dan siapa yang memastikan makanan tetap aman ketika disajikan. Itu adalah langkah yang perlu diperjelas sebelum MBG kembali berjalan di sekolah ini; tanpa penjelasan dan bukti yang dapat dipahami orang tua, standar di atas kertas tidak akan memulihkan rasa aman.
Kepercayaan tidak bisa diminta sebagai kewajiban dari keluarga setelah anak mereka jatuh sakit. Kelanjutan MBG di SDN Taman Kalijaga Permai semestinya menunggu kejelasan penyebab, jaminan keamanan yang dapat diuji, tindak lanjut bagi keluarga terdampak, serta hasil pertemuan sekolah dengan SPPG. Pemerintah juga perlu membuat pilihan orang tua dan rencana bagi siswa yang tidak menerima makanan program menjadi jelas, agar penolakan tidak berujung pada ketiadaan solusi. Tujuan memberi makanan bergizi tidak bertentangan dengan tuntutan tersebut; keselamatan adalah syaratnya. Sampai tanggung jawab dan pengawasan dijelaskan secara terbuka, keberatan wali murid patut diperlakukan sebagai peringatan serius, bukan hambatan administratif.
