Dugaan keracunan melibatkan 162 orang
Dugaan keracunan MBG adalah munculnya gejala gangguan kesehatan setelah siswa dan tenaga pendidik mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis, yang penyebab pastinya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan berwenang. Di Sleman, 162 orang dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Cangkringan dilaporkan mengalami gejala setelah menyantap MBG; keluhan mulai dirasakan pada Senin malam hingga Selasa, 9–10 November 2026. Skala ini menuntut tindak lanjut yang lebih tegas daripada sekadar memastikan korban menerima pertolongan. Sebanyak 150 korban adalah siswa dan 12 merupakan guru. SMPN 2 Cangkringan mencatat 128 siswa dan sembilan guru dengan keluhan, sementara SMPN 1 Cangkringan mencatat 22 siswa dan tiga guru. Banyaknya siswa keracunan MBG yang dilaporkan di dua sekolah sekaligus menjadikan mutu pengawasan penyedia makanan persoalan mendesak, bukan urusan administratif belaka.

Gejala ditangani, sumber belum dipastikan
Para korban mengeluhkan mual, muntah, dan diare. BPBD Sleman bersama Puskesmas Cangkringan menangani laporan dengan memeriksa siswa dan memberikan obat; hingga laporan tersebut disampaikan, belum ada korban yang harus dirujuk ke rumah sakit. Penanganan cepat penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana makanan yang dibagikan dapat dikaitkan dengan keluhan yang dialami begitu banyak orang? Menu sehari sebelumnya terdiri dari nasi, semur ayam, baby corn, dan pakcoy. Kedua sekolah menerima pasokan dari SPPG Umbulharjo di Cangkringan. Hubungan itu layak menjadi fokus penelusuran, tetapi belum membuktikan penyebabnya. Kepala SPPG Umbulharjo, Intan Khurniawati, menyatakan pihaknya masih menelusuri kejadian dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kepastian penyebab dugaan keracunan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari instansi berwenang.
Laporan berulang menuntut evaluasi nyata
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap SPPG Umbulharjo dan menyebut dugaan insiden terkait penyedia makanan tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Klaim bahwa keluhan serupa telah muncul berkali-kali membuat evaluasi SPPG tak semestinya berhenti pada pemeriksaan setelah kejadian. Yang dibutuhkan ialah penelusuran catatan keluhan sebelumnya, pemeriksaan proses penyediaan makanan, dan langkah pencegahan yang dapat diuji—tanpa mendahului hasil resmi tentang penyebab. Mustadi juga mendorong agar lokasi penyedia MBG dievaluasi dan dipertimbangkan untuk dipindahkan bila diperlukan, dengan keselamatan siswa sebagai prioritas. Ia menyatakan biaya pengobatan korban menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional, bukan pemerintah daerah. Sementara penyelidikan berlangsung, pihak penyedia dan instansi terkait perlu menyampaikan hasil serta tindakan lanjut secara jelas agar sekolah dan keluarga tidak dibiarkan menebak-nebak.
Program makan bergizi hanya dapat dipercaya bila keselamatan berjalan seiring dengan tujuan pemenuhan gizi. Karena itu, insiden di Cangkringan harus menghasilkan evaluasi yang terbuka, tindak lanjut terhadap laporan berulang, dan keputusan berdasarkan pemeriksaan berwenang—bukan sekadar janji penelusuran. Sampai penyebabnya dipastikan, kehati-hatian dan perlindungan bagi siswa harus menjadi ukuran utama keberhasilan program.






