Proyek energi yang bergantung pada kepercayaan publik
PLTS Terapung Tembesi adalah pembangkit listrik tenaga surya yang dirancang mengapung di Waduk Tembesi, Batam, untuk menambah pasokan energi terbarukan tanpa menggunakan lahan darat dalam skala yang sama. Proyek ini disebut berkapasitas 35 MW arus bolak-balik dan dikembangkan PT PLN Nusantara Renewables bersama PT TBS Energi Utama Tbk melalui PT Nusantara Tembesi Baru Energi (NTBE). Area waduk yang akan dimanfaatkan mencapai sekitar 42 hektare. Potensi manfaatnya jelas: energi bersih Batam dapat bertambah dan ketahanan pasokan listrik daerah diharapkan menguat. Namun, proyek di waduk bukan sekadar urusan menambah pembangkit. Waduk Tembesi juga memasok air baku, sementara Batam masih menghadapi persoalan pasokan air bersih dan tekanan pada daerah tangkapan air. Karena itu, keberhasilan proyek semestinya dinilai sekaligus dari produksi listrik dan perlindungan sumber air yang digunakan masyarakat.
Angka kapasitas berbeda karena satuan berbeda
Perbedaan angka kapasitas yang diberitakan perlu dijelaskan, bukan dianggap sebagai pertentangan. BP Batam menyebut rancangan pembangkit sebesar 46 megawatt peak (MWp), yang setara dengan 35 megawatt arus bolak-balik (MWac). MWp menggambarkan kapasitas puncak panel surya, sedangkan MWac menyatakan keluaran listrik dalam arus bolak-balik. Dengan demikian, kapasitas PLTS Tembesi yang disebut 35 MW merujuk pada kapasitas MWac, bukan angka puncak panel. Bagi warga, angka-angka itu penting sebagai gambaran skala, tetapi tidak cukup untuk menilai mutu proyek. Area sekitar 42 hektare di atas waduk berarti pengoperasian dan pemantauan perlu dijelaskan dengan ukuran yang bisa diperiksa publik. BP Batam menyatakan proyek memenuhi ketentuan lingkungan dan kajian teknis. Klaim tersebut memberi konteks, tetapi akan lebih meyakinkan bila disertai ringkasan kajian dan penjelasan tentang dampak yang dinilai.
Kepatuhan perlu disertai keterbukaan kajian air
Persoalan paling penting bukan hanya apakah izin telah dipenuhi, melainkan apakah masyarakat dapat mengetahui dasar penilaiannya. BP Batam belum merinci hasil kajian air yang memastikan pemasangan panel tidak mengganggu kualitas air baku. Padahal, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 mengatur kajian teknis PLTS terapung, termasuk dampaknya terhadap fungsi waduk dan keberlanjutan lingkungan. Pendiri Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, mengingatkan agar pengembangan energi terbarukan tidak mengganggu fungsi utama waduk sebagai sumber air baku. Kekhawatiran itu patut dijawab dengan informasi yang konkret: bagaimana risiko pencemaran saat konstruksi dicegah, bagaimana sedimentasi dikendalikan, dan bagaimana kualitas air dipantau setelah pembangkit beroperasi. Membuka ringkasan hasil kajian bukan hambatan bagi energi bersih; justru itulah cara membangun kepercayaan bahwa manfaat listrik tidak dibayar dengan risiko pada pasokan air.
Jadwal lama menuntut pembaruan informasi
Rencana awal yang diumumkan pada Februari 2024 menargetkan PLTS Terapung Tembesi rampung pada Maret 2025. Karena tenggat tersebut telah lewat, publik layak memperoleh pembaruan tentang status pembangunan dan langkah berikutnya, bukan hanya pernyataan umum bahwa proyek sesuai aturan. Informasi investasi yang pernah diperkirakan mencapai Rp481 miliar juga belum dikonfirmasi kembali oleh Dendy Gusnandar, yang mengatakan perlu memeriksa dokumen sebelum menyebut angka tersebut. Kesimpulannya, proyek ini menawarkan peluang nyata bagi energi bersih Batam, tetapi ukurannya bukan kapasitas panel saja. Keterbukaan hasil kajian air waduk, pemantauan kualitas air, serta pembaruan jadwal harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban proyek. Tanpa penjelasan itu, klaim kepatuhan belum cukup untuk meredakan kekhawatiran warga. Energi terbarukan akan lebih layak dipercaya bila perlindungan air baku diperlakukan sebagai syarat utama, bukan catatan tambahan.
