Penyalahgunaan solar subsidi bukan perkara kecil
Penyalahgunaan solar subsidi adalah pengangkutan, penjualan, atau penyaluran bahan bakar yang menyimpang dari ketentuan dan sasaran penerima, sehingga pasokan yang seharusnya mendukung pengguna berhak berisiko dialihkan. Tiga penanganan polisi di Lampung Selatan, Pariaman, dan Takalar memperlihatkan bahwa pengawasan perlu menjangkau kendaraan pengangkut sekaligus mekanisme distribusi di SPBU. Kasus terbesar terungkap di Katibung, Lampung Selatan, pada dini hari 27 Oktober 2026: polisi menemukan 8.400 liter solar dalam 240 jeriken dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Penindakan ini patut dipandang sebagai langkah awal, bukan bukti bahwa seluruh rantai penyaluran sudah terbuka. Polisi masih menelusuri peran para tersangka, asal bahan bakar, dan tujuan pengirimannya. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat, persoalannya nyata: setiap pengalihan yang terbukti dapat mengurangi jaminan bahwa subsidi sampai kepada pihak yang dituju.
Dari ribuan liter di Katibung hingga 360 liter di Pariaman
Di Katibung, informasi warga memicu penyelidikan yang berujung pada pemeriksaan dua truk dan penemuan ratusan jeriken. Delapan orang sempat diamankan untuk diperiksa, lalu penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain solar subsidi disita, polisi mengamankan dua truk, sebuah mobil pikap, mesin penyedot, dan uang tunai yang disebut diduga berkaitan dengan pengangkutan. Asal serta tujuan pengiriman masih didalami.
Di Pariaman Timur, polisi mengungkap dugaan pengangkutan dan niaga sekitar 360 liter biosolar subsidi pada malam 26 Oktober 2026. Penyelidikan bermula dari informasi masyarakat dan berakhir dengan pemeriksaan sebuah truk di kawasan Perumahan Lestari. Seorang pria berinisial ER diamankan; menurut keterangan awal, bahan bakar dibeli dari sejumlah SPBU untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Penyidik berencana memeriksa saksi, meminta keterangan ahli migas, dan mengembangkan perkara untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Takalar menguji dokumen dan alur penyaluran SPBU
Kasus di Takalar berbeda: belum ada pengungkapan penyalahgunaan yang dipastikan, melainkan pemeriksaan setelah pemberitaan menyoroti penyaluran solar subsidi di SPBU Kalukuang 74.922.03, Kecamatan Galesong. Pada 1 November, Unit Tipidter Polres Takalar mengecek langsung mekanisme penyaluran, termasuk penggunaan jeriken. Pemeriksaan awal menyebut penyaluran tersebut menggunakan surat rekomendasi Dinas Perikanan, tetapi keberadaan surat saja tidak membuktikan bahwa seluruh proses telah sesuai aturan.
Polisi masih akan memverifikasi keabsahan rekomendasi, identitas penerima, peruntukan, jumlah BBM, serta realisasi distribusi, sambil berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan instansi terkait. Pendekatan ini tepat: penyaluran solar SPBU harus dinilai berdasarkan dokumen dan bukti, bukan kabar semata. Ketelitian juga penting agar penerima yang berhak tidak dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti, sementara indikasi pelanggaran tidak berlindung di balik administrasi.
Penindakan harus diikuti pengawasan yang konsisten
Tiga perkara ini menunjukkan dua titik rawan yang perlu diawasi bersamaan: pemindahan bahan bakar dalam jumlah besar dan ketepatan penyaluran dari SPBU kepada penerima. Penyitaan di Lampung Selatan dan Pariaman memberi bukti bahwa laporan warga dapat membuka penyelidikan, sedangkan pemeriksaan di Takalar mengingatkan bahwa surat rekomendasi tetap harus diuji terhadap penerima dan jumlah yang disalurkan. Hasil pendalaman di ketiga lokasi akan menentukan langkah hukum berikutnya; di Pariaman, polisi juga berencana meminta keterangan ahli, sementara di Takalar verifikasi dokumen dan distribusi masih berjalan.
Kesimpulannya, penanganan penyalahgunaan solar subsidi tidak cukup diukur dari banyaknya liter yang disita. Ukuran keberhasilannya ialah terungkapnya asal-usul, tujuan, pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian bahwa subsidi sampai kepada kelompok pengguna yang memenuhi syarat. Tanpa pengawasan berkelanjutan dari pengangkutan hingga penyaluran, penindakan dapat berhenti sebagai respons sesaat, bukan perlindungan nyata bagi masyarakat.
