Krisis Akses Pendidikan: Ketika Perjalanan ke Sekolah Menjadi Pertaruhan Nyawa
Krisis akses pendidikan di daerah terpencil adalah situasi ketika anak-anak harus menempuh perjalanan panjang, berbahaya, dan tidak manusiawi hanya untuk mencapai sekolah, akibat infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang rusak, terbengkalai, atau tak pernah serius dibangun, sehingga keselamatan siswa daerah terpencil dikorbankan demi kebijakan yang lebih mudah diklaim daripada dirawat. Kontras paling telanjang terlihat lewat akses jalan sekolah pedalaman yang memaksa siswa menjadikan sungai dan jembatan rusak sekolah sebagai jalur utama menuju ruang kelas. Di Nias Selatan, sejumlah siswa harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah setiap hari, karena jalan darat yang pernah dibangun kini terbengkalai dan ditelan semak belukar. Di Aceh Utara, lantai jembatan menuju SD Negeri 25 Sawang bolong dan membahayakan masyarakat, padahal menjadi akses utama menuju sekolah.
Nias Selatan: Sungai 1 Km Menggantikan Jalan yang Dibiarkan Mati
Kisah Asdar (17) dan kawan-kawannya dari Desa Fondrako Raya adalah potret telanjang bagaimana negara absen di jalur menuju sekolah. Setiap hari ia dan adiknya harus menyeberangi sungai tanpa jembatan untuk berangkat sekolah, lalu berjalan kaki total sekitar 6,5 kilometer hanya agar bisa duduk di bangku kelas. Sungai yang mereka lewati panjangnya sekitar 1 kilometer, dan mereka harus mencari bagian yang dianggap paling aman dengan berjalan naik turun mengikuti arus. Ketika banjir besar dengan tinggi pernah mencapai 4 meter, mereka tidak berani menyeberang dan terpaksa tidak bersekolah. Lebih parah, cuaca pagi yang cerah bukan jaminan pulang dengan selamat; hujan sore bisa memicu banjir mendadak sehingga mereka terpaksa menginap di rumah saudara. Dalam keadaan ini, jalur sungai menjadi satu-satunya akses pendidikan karena jalan darat yang pernah dibangun dibiarkan tidak dirawat, kini terbengkalai dan dipenuhi semak belukar.
Aceh Utara: Jembatan Bolong yang Menunggu Viral untuk Diperbaiki
Di pedalaman Aceh Utara, persoalan keselamatan siswa daerah terpencil mengambil bentuk lain: sebuah jembatan dengan lantai bolong yang menjadi satu-satunya akses menuju SD Negeri 25 Sawang. Lantai jembatan yang rusak tidak hanya menguji nyali anak-anak setiap pagi, tetapi secara nyata membahayakan warga yang melintas. Fakta paling ironis adalah bahwa respons pemerintah baru mengeras setelah kondisinya viral di media sosial karena begitu memprihatinkan. Sekretaris daerah setempat menyatakan bahwa pihaknya telah meminta dinas pekerjaan umum mengecek dan segera menyiapkan perbaikan, termasuk opsi memindahkan bahan jembatan bailey dari lokasi lain. Namun janji itu disertai catatan birokratis: jika ukuran jembatan bailey tidak cocok, maka pembangunan baru akan dianggarkan melalui APBD dan bisa tertunda hingga pelaksanaannya tahun 2027 setelah APBD disahkan. Untuk anak-anak yang menyeberang tiap hari, penundaan seperti itu berarti bertahun-tahun tambahan hidup dengan jembatan rusak sekolah sebagai rutinitas.
Antara Makan Bergizi Gratis dan Jalan Hidup-Mati ke Sekolah
Kasus Nias Selatan memperlihatkan ketimpangan aneh: sekolah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap Senin hingga Jumat, dengan menu yang tidak bermasalah, tetapi akses menuju sekolah tetap dibiarkan berbahaya. Bagi Asdar, prioritas pemerintah terlihat terbalik. Ia terang-terangan mengatakan, “Lebih baik ada perbaikan jalan alternatif, karena itu lebih penting daripada MBG”. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan; ini adalah kritik tajam terhadap logika kebijakan yang sibuk membagikan bantuan sosial, namun mengabaikan infrastruktur pendidikan terpencil yang menjadi prasyarat akses. Program pangan di sekolah tidak banyak berarti ketika seragam harus dipakai setelah tiba karena badan sudah basah kuyup menyeberangi sungai. Saat sungai banjir, mereka harus menunggu hingga dua jam agar bisa menyeberang, dan jika air tak surut, mereka absen sekolah sama sekali. Di sini jelas terlihat bahwa tanpa jalan yang layak, setiap program bantuan hanya menempel di permukaan, tidak menyentuh akar masalah.
Ketika Infrastruktur Diabaikan: Tanggung Jawab Siapa?
Ada pola yang berulang: infrastruktur dibangun untuk difoto dan diklaim, lalu dibiarkan rusak pelan-pelan sampai warga memilih sungai sebagai satu-satunya jalur ke sekolah. Jalan darat alternatif di Nias Selatan pernah ada, tetapi karena tidak pernah dirawat, kini hanya tinggal nama di atas kertas, ditelan semak belukar. Di Aceh Utara, jembatan yang bukan lintas utama desa justru menjadi jalur utama anak-anak menuju sekolah, namun perbaikannya baru dibicarakan setelah video kondisi lantai bolong menyebar luas. Saat video perjuangan Asdar menyeberangi sungai viral, ia dan keluarganya bahkan sempat terjebak di antara dua aliran sungai. Meski begitu, hingga tayangan tersebut menjadi perhatian publik, belum ada peninjauan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat ke lokasi. Ini menyingkap kegagalan berlapis: tata kelola yang reaktif, bukan proaktif; politik kebijakan yang lebih sibuk pada program mudah dikapitalisasi, daripada kerja sunyi merawat akses jalan sekolah pedalaman. Kesimpulannya jelas: selama pemerintah tidak menjadikan keselamatan siswa daerah terpencil sebagai tolok ukur utama keberhasilan pendidikan, sungai dan jembatan bolong akan terus menjadi gerbang sehari-hari menuju sekolah.
