Stunting Turun Ketika Data Akurat dan Program Tepat Sasaran
Pencegahan stunting anak adalah upaya sistematis untuk mencegah gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis, melalui pemantauan sejak masa kehamilan, perbaikan pola asuh, pemenuhan nutrisi, layanan kesehatan dasar, dan intervensi sosial yang terarah berbasis data yang akurat lintas sektor. Dalam konteks ini, angka stunting turun bukan sekadar hasil kampanye, melainkan buah dari tata kelola data yang rapi dan program yang menyentuh keluarga berisiko. Sleman, Sulawesi Barat, dan Palu menunjukkan bahwa program validasi data stunting yang disiplin mampu mengubah angka di lapangan, sementara Bandung menjadi contoh bahwa kolaborasi kesehatan anak tanpa strategi komprehensif justru berakhir pada kenaikan prevalensi. Pertanyaannya bukan lagi apakah stunting bisa dikurangi, tetapi apakah pemerintah berani mengubah cara kerja dari seremonial ke intervensi yang terukur.
Sleman: Satu Data Stunting dan Mata Hati, Model Baru Pencegahan
Kabupaten Sleman adalah bukti bahwa inovasi data dan perhatian pada kesehatan mental pengasuh dapat memperkuat pencegahan stunting anak. Prevalensi stunting turun menjadi 4,04%, lebih rendah dari 4,29% dan bahkan melampaui target RPJMD 4,11%. Penurunan ini tidak dibiarkan berjalan otomatis; pemerintah meluncurkan sistem digital Satu Data Stunting untuk mengintegrasikan data antarlembaga, mencegah pencatatan ganda, tumpang tindih program, dan keluarga berisiko yang terlewat. Di saat banyak daerah sibuk menambah kegiatan, Sleman memilih merapikan fondasi: data. Lebih jauh, program Mata Hati menghadirkan pendampingan psikologis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak, mengakui bahwa kondisi mental pengasuh memengaruhi pemberian nutrisi dan pola asuh balita. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan stunting anak harus melihat keluarga sebagai satu kesatuan, bukan sekadar angka di grafik.
Sulawesi Barat dan Palu: Validasi Data Tanpa Mengabaikan Posyandu
Di Sulawesi Barat, evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) menunjukkan angka stunting turun dari 35 persen menjadi 26 persen berdasarkan e-PPGBM. Ini capaian besar, tetapi bukan tanpa catatan: kunjungan balita ke posyandu baru sekitar 70 persen, sehingga pemantauan kondisi riil anak berisiko kabur. Sekda menegaskan bahwa stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak adalah lingkaran masalah yang tidak boleh ditangani parsial. Di Palu, pendekatan validasi data balita dilakukan lebih tajam lagi. Rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Wali Kota berfokus pada pemutakhiran data agar intervensi tepat sasaran. Hasilnya, jumlah balita stunting turun dari 1.030 menjadi 993 anak, berkurang 37 kasus dalam satu bulan. Penurunan ini bukan sekadar angka; ia menunjukkan bahwa ketika administrasi kesehatan di puskesmas diperbaiki, angka stunting turun mengikuti.
Bandung: Kolaborasi Tanpa Strategi Komprehensif Berujung Kenaikan
Kota Bandung menjadi pengingat keras bahwa kolaborasi kesehatan anak tanpa strategi komprehensif bisa gagal. Target Zero New Stunting dibayangi fakta pahit: prevalensi stunting naik dari 16,3 persen pada 2023 menjadi 22,8 persen pada 2024. Meski ada lokakarya bertema penguatan kolaborasi lintas sektor yang dihadiri anggota DPRD bersama puskesmas dan pemerintah kecamatan, data menunjukkan koordinasi saja tidak cukup. Dokumen perencanaan menyoroti masalah klasik yang belum tertangani tuntas: pemenuhan gizi, pola asuh yang belum sesuai, ASI eksklusif dan MPASI yang tidak optimal, pemantauan tumbuh kembang yang tidak rutin, imunisasi dan suplementasi vitamin yang belum lengkap, serta sanitasi yang buruk. Pemerintah sendiri mengakui perlunya sasaran jelas, pelaksanaan terukur, dan evaluasi berkala agar intervensi pencegahan stunting anak benar-benar menjangkau keluarga berisiko. Tanpa itu, kolaborasi mudah terjebak menjadi kegiatan seremonial.
Pelajaran Lintas Daerah: Data, Posyandu, dan Keluarga Berisiko
Jika tiga daerah dibandingkan, pola yang muncul tegas: angka stunting turun ketika program validasi data stunting dijadikan tulang punggung, bukan pelengkap. Sleman mengintegrasikan data lewat Satu Data Stunting dan menambah dimensi kesehatan mental pengasuh. Sulawesi Barat membenahi dashboard digital Pastipadu untuk mengunci integrasi data lintas sektor, sekaligus mengakui bahwa kunjungan posyandu yang rendah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Palu menunjukkan bahwa evaluasi ketat dan disiplin penginputan data di puskesmas dapat mengurangi puluhan kasus dalam hitungan minggu. Sementara Bandung mengingatkan bahwa tanpa evaluasi berkala dan intervensi yang menyasar keluarga berisiko, kolaborasi lintas sektor mudah berhenti pada slogan. Kesimpulannya, pencegahan stunting anak membutuhkan tiga hal yang tidak bisa ditawar: data yang valid, posyandu yang aktif, dan keberanian pemerintah menempatkan keluarga berisiko sebagai prioritas utama, bukan angka di dokumen.
