MIND ID sebagai perpanjangan tangan negara: mandat besar, porsi kecil
Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID adalah entitas milik negara yang ditugaskan mengelola sumber daya mineral strategis untuk optimasi mineral nasional, memperbesar penerimaan negara mineral, dan memperkuat tata kelola pertambangan melalui penguasaan produksi, hilirisasi, serta pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dan bernilai tambah tinggi bagi masyarakat luas. Mandat itu jelas berpijak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas di lapangan jauh dari ideal. Di banyak komoditas strategis, perusahaan tambang milik negara hanya menguasai sebagian kecil produksi nasional, sementara pelaku non‑BUMN mendominasi. Inilah paradoks besar sektor MIND ID pertambangan: negara secara hukum berdaulat, tetapi secara produksi masih bergantung pada swasta. Kebijakan setengah hati akan membuat MIND ID tetap menjadi operator pinggiran, bukan pengendali mineral nasional.
Angka-angka yang menguji ambisi optimasi mineral nasional
Secara finansial, kontribusi MIND ID tidak kecil. Laporan keberlanjutan menunjukkan Generated Economic Value Rp185,16 triliun dan Distributed Economic Value Rp180,30 triliun, dengan pembayaran kewajiban ke pemerintah Rp32,82 triliun melalui dividen, pajak, dan kewajiban lain. Pernyataan ini bisa diringkas begini: “MIND ID menghasilkan nilai ekonomi ratusan triliun rupiah dan menyalurkan puluhan triliun ke kas negara dalam setahun.” Angka itu patut diapresiasi, tetapi harus dibaca bersama fakta pahit di komoditas emas: kontribusi PT Aneka Tambang Tbk terhadap produksi logam emas nasional hanya sekitar 0,83 persen dari total 90 ribu kilogram. Dengan porsi produksi sekecil itu, wajar bila optimalisasi penerimaan negara mineral sulit dimaksimalkan. Artinya, persoalan utamanya bukan sekadar berapa besar nilai ekonomi yang tercatat, tetapi seberapa besar kendali produksi yang berada di tangan negara.
Hilirisasi industri emas: dari pemurnian ke strategi kedaulatan
Di tengah minimnya penguasaan produksi emas, strategi hilirisasi industri emas menjadi benteng utama agar negara tetap menikmati porsi nilai tambah. Grup MIND ID mengembangkan pemurnian dan pencetakan emas logam mulia sebagai bagian dari rantai hilir, berdampingan dengan ekosistem bauksit–alumina–aluminium dan baterai kendaraan listrik. Di atas kertas, ini sejalan dengan agenda optimasi mineral nasional: mengurangi ekspor bahan mentah dan mengalihkan marjin keuntungan ke dalam negeri. Namun, hilirisasi tanpa penguatan hulu akan membuat holding hanya mengolah emas yang pasokannya dikendalikan pihak lain. Ke depan, MIND ID perlu memanfaatkan mandat sebagai perpanjangan tangan negara untuk menegosiasikan porsi offtake emas yang lebih besar dari produsen non‑BUMN, agar fasilitas pemurnian dan pencetakan emas tidak sekadar menjadi jasa pengolah, melainkan pusat pengendali ekosistem emas nasional.
Mandat lebih besar: menaikkan produksi BUMN dan menata izin tambang
Direktur Utama MIND ID menegaskan potensi ekonomi sektor pertambangan sangat besar dan perlu terus diperkuat kontribusinya ke penerimaan negara, antara lain melalui penguatan produksi, hilirisasi, dan perbaikan tata kelola. Ia menyatakan MIND ID siap menjalankan mandat yang lebih besar, dengan memperbesar kapasitas produksi dan mempercepat proyek hilirisasi sebagai fondasi nilai tambah nasional. Tantangan utamanya terang: di banyak komoditas strategis, BUMN hanya memegang sebagian kecil produksi nasional. Tanpa lonjakan produksi perusahaan negara, optimasi penerimaan negara mineral akan tetap terbatas. Kuncinya bukan menambah izin secara sporadis, tetapi menata ulang perizinan secara strategis: mengonsolidasikan wilayah tambang bernilai tinggi, memprioritaskan penguasaan cadangan jangka panjang untuk MIND ID pertambangan, dan mengikat kewajiban suplai ke fasilitas hilir milik holding. Tanpa keberanian politik di hulu, jargon hilirisasi akan berhenti di brosur presentasi.
Dari ketahanan energi ke strategi mineral terpadu
Peran MIND ID tidak berhenti pada angka penerimaan negara. Anggota grup seperti Bukit Asam konsisten memenuhi bahkan melampaui Domestic Market Obligation batubara demi menjaga pasokan untuk pembangkit listrik nasional. Peran ini memastikan masyarakat mendapat akses listrik andal dan terjangkau, menunjukkan bahwa pengelolaan mineral terhubung langsung dengan kehidupan sehari‑hari. Inilah argumen terkuat mengapa penguatan MIND ID harus dilihat sebagai agenda pelayanan publik, bukan sekadar korporatisasi tambang. Bila holding mampu mengintegrasikan strategi batubara untuk ketahanan energi, emas untuk nilai tambah finansial, dan mineral lain untuk industri masa depan seperti baterai kendaraan listrik, maka kedaulatan mineral akan lebih nyata terasa di rumah tangga, bukan hanya di neraca perusahaan. Kesimpulannya, negara perlu berhenti ragu: berikan mandat lebih besar, perkuat produksi BUMN, benahi izin tambang, dan jadikan MIND ID poros strategi mineral nasional yang konsisten pro‑rakyat.
