Blokade Jalur Hauling di Jantung Proyek Strategis Nasional
Blokade jalur hauling adalah tindakan pemalangan atau penghentian paksa jalur angkut utama tambang dan industri, yang memutus konektivitas logistik, menghambat rantai pasok, dan berpotensi melumpuhkan aktivitas pertambangan nikel serta proyek strategis nasional yang bergantung pada akses tersebut. Di Pomalaa Kolaka, blokade jalur hauling Proyek Strategis Nasional Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) telah berubah dari sekadar sengketa akses menjadi indikator telanjang bagaimana premanisme tambang menguji batas kesabaran aparat penegak hukum. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dilaporkan masih terus melanjutkan aksi perintangan operasional, meski proses hukum sudah berjalan di Polda Sultra. Fakta bahwa pemalangan tetap berlangsung di koridor PSN menunjukkan bahwa wibawa negara di lapangan tidak sekuat jargon yang sering dikutip di podium.
Premanisme Tambang dan Penyalahgunaan Nama Pejabat
Yang membuat blokade jalur hauling di Pomalaa Kolaka terasa lebih mengkhawatirkan bukan hanya gangguan fisik terhadap akses, tetapi pola premanisme tambang yang semakin terbuka dan menantang. Laporan di lapangan menyebutkan aksi pemalangan dilakukan tepat di depan aparat, disertai provokasi verbal yang merendahkan wibawa negara. Puncaknya, seorang yang diidentifikasi sebagai Muslihuddin Horo, kakak kandung Direktur Utama PT TRK Najmuddin Jojon, mengklaim adanya kesepakatan dengan Komjen Pol Fadil Imran untuk tidak melakukan pemalangan, dan menafsirkan itu sebagai pengakuan atas “hak” mereka. Klaim itu tampak seperti upaya menyandera reputasi pejabat untuk melegitimasi tindakan yang bertentangan dengan fakta hukum bahwa area PSN telah dibebaskan dan menjadi hak negara yang sah. Jika penegak hukum tidak segera menindak pemakaian nama pejabat sebagai tameng, praktik serupa akan menjadi pola baku setiap kali akses tambang ingin ‘ditawar’ di jalanan.
Dampak Nyata Gangguan Pertambangan Nikel bagi Warga
Blokade jalur hauling di kawasan Pomalaa bukan sekadar drama sengketa lahan; dampaknya merembet langsung ke dapur warga. Jalur ini memegang posisi strategis dalam pengembangan industri pengolahan mineral berbasis nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Gangguan logistik berarti mobilitas material tertahan, produktivitas tersendat, dan progres pembangunan berisiko melambat. Menurut Koordinator Masyarakat Adat Mekongga, keberlangsungan industri di Pomalaa memberi dampak kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang tumbuh dari investasi. Ada perusahaan mitra, pekerja, penyedia jasa konstruksi, transportasi, logistik, hingga pemasok barang dan jasa yang menggantungkan penghidupan pada kelancaran akses ini. Karena itu, setiap blokade jalur hauling bukan hanya gangguan pertambangan nikel, tetapi pukulan langsung terhadap kesempatan kerja dan dinamika usaha lokal.
Penyelidikan Polisi dan Pertanyaan soal Ketegasan
Aparat penegak hukum memang sudah turun, tetapi ritme penanganannya menimbulkan banyak tanda tanya. Polda Sultra bersama Polres Kolaka melakukan penyelidikan atas dugaan perintangan aktivitas pertambangan yang melibatkan PT TRK. Plt Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menyebut perkara masih tahap penyelidikan, dengan delapan saksi telah diperiksa serta pengecekan lapangan bersama BPN Kolaka untuk mengurai aspek pertanahan. Rencana tindak lanjut mencakup pemeriksaan tambahan saksi dan pihak terkait, pengumpulan bukti surat, pendalaman lokasi dugaan pemalangan, serta permintaan keterangan ahli BPN, ahli pertambangan, dan ahli hukum agraria. Namun, di sisi lain, publik dan Koalisi Pemerhati Pertambangan Kolaka Raya mulai mempertanyakan ketegasan Polda Sultra karena aksi pemalangan dan provokasi verbal dibiarkan berlarut tanpa penangkapan agresif. Selama kesimpulan unsur pidana belum diputuskan, blokade berulang akan terus menempelkan label “lemah” pada penegakan hukum di kawasan PSN.
Menjaga Jalur Hauling PSN dari Sandera Premanisme
Persoalan di Pomalaa menunjukkan satu hal penting: jalur hauling PSN adalah obyek vital yang tak boleh digantungkan pada negosiasi di pinggir jalan. Koalisi Pemerhati Pertambangan Kolaka Raya menegaskan bahwa pemalangan sewenang-wenang merusak iklim investasi dan mengganggu stabilitas ekonomi wilayah. Jika pembiaran terus terjadi, citra penegakan hukum akan buruk di mata publik dan investor, sementara proyek strategis nasional yang digadang sebagai lokomotif hilirisasi nikel tersendat di koridor logistik. Masyarakat adat pun mengingatkan, bila ada masalah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan blokade akses yang memukul banyak pihak sekaligus. Kesimpulannya tegas: aparat perlu membersihkan jalur hauling Pomalaa dari segala bentuk premanisme tambang dan penyalahgunaan nama pejabat, serta memastikan sengketa diselesaikan di meja hukum, bukan di badan jalan. Tanpa sikap jelas, PSN Pomalaa Industrial Park akan terus disandera oleh segelintir orang yang memegang pengaruh bukan dari legalitas, tetapi dari keberanian menantang negara di lapangan.
