Perang berkepanjangan, harga energi menjadi taruhan politik
Konflik Iran adalah perang yang berlarut-larut dan mengganggu arus energi global, sehingga harga minyak menjadi ukuran sekaligus dampak dari ketegangan geopolitik. Perang itu memasuki bulan kedelapan tanpa tanda penyelesaian, sementara harga minyak mentah dilaporkan melampaui US$110 per barel. Bagi Trump, lonjakan tersebut bukan hanya persoalan pasokan: pemilu sela AS pada 3 November membuat harga bahan bakar menjadi risiko politik yang langsung dirasakan pemilih. Namun, menyalahkan Teheran tidak menghapus kenyataan bahwa Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari, yang kemudian menghambat pengiriman energi. Ketika konflik tak kunjung mereda, pasar bereaksi terhadap ancaman nyata maupun kabar tentang gangguan. Itu membuat harga minyak dunia rentan terhadap eskalasi, dan memberi pemerintahan Trump alasan untuk bertindak cepat—meski langkah darurat di dalam negeri tak bisa mengakhiri perang.
Trump menuding Iran sengaja mendorong kenaikan harga minyak menjelang pemilu sela AS. Dalam unggahan Truth Social pada Kamis, 22 Oktober, ia menuduh Teheran menyebarkan laporan palsu mengenai serangan terhadap kapal dan ranjau di Selat Hormuz untuk menciptakan kesan ancaman pasokan, meski volume pengiriman minyak di kawasan itu disebut meningkat. Tuduhan tersebut perlu dipahami sebagai klaim politik Trump, bukan bukti bahwa Iran sendirian menentukan harga. Ketegangan di Timur Tengah, risiko jalur pelayaran, dan hambatan pasokan lain ikut membentuk sentimen pasar. Dengan menempatkan Iran sebagai penyebab utama, Trump mengarahkan perhatian pada musuh luar negeri; tetapi harga bahan bakar yang dibayar pemilih tetap menjadi ujian atas kemampuan pemerintahannya mengendalikan dampak perang.
UU era Perang Dingin menjadi alat penyangga pasokan
Pada Jumat, 23 Oktober 2026, Trump mengaktifkan sebagian kewenangan Defense Production Act, undang-undang era Perang Dingin, untuk memperkuat industri minyak dan mendorong produksi bahan bakar dalam negeri. Ia menetapkan produksi serta penyulingan minyak bumi dan kegiatan terkait sebagai sektor penting bagi pertahanan nasional. Kebijakan minyak AS ini membuka peluang insentif keuangan bagi proyek produksi dan pengilangan, termasuk pipa serta fasilitas penyimpanan bahan bakar. Pemerintah beralasan tanpa campur tangan, pendanaan yang sulit, proses perizinan, lamanya pembangunan, infrastruktur, dan keterbatasan rantai pasok dapat menghambat layanan energi. Namun, memo Trump tidak merinci proyek mana yang akan menerima dukungan. Jadi, pengumuman itu memberi sinyal bahwa pemerintah siap menggerakkan kapasitas domestik, bukan jaminan bahwa tambahan pasokan akan segera tiba atau menurunkan harga dengan cepat.
Sinyal kebijakan itu sempat diikuti koreksi tipis harga minyak, tetapi bukan pembalikan tren: Brent dan WTI masih dekat level tertinggi dalam lima bulan dan menguat sekitar 3 persen sepanjang pekan tersebut. Wakil Presiden JD Vance sebelumnya mengatakan pemerintah akan memakai kewenangan yang sama untuk memperluas kapasitas kilang Delek U.S. Holdings di Texas. Contoh itu menunjukkan jalur yang dipilih Washington: memperbesar kemampuan produksi dan pengolahan agar gangguan luar negeri tak sepenuhnya diteruskan ke pasar domestik. Meski demikian, tambahan kapasitas tidak bisa menggantikan pasokan yang hilang seketika, terutama saat konflik dan gangguan jalur pelayaran masih berlangsung. Kebijakan darurat dapat membantu memperkuat penyangga energi, tetapi dampaknya bergantung pada pelaksanaan proyek dan berapa lama ancaman terhadap pasokan global bertahan.
Geopolitik dan politik domestik saling mengunci
Kebijakan energi AS tidak berjalan terpisah dari perang: serangan AS dan Israel terhadap Iran menghambat pengiriman energi global, sementara serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia turut memperburuk pasokan bahan bakar. Kekhawatiran juga meningkat akibat ketegangan yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi serta risiko gangguan di Selat Hormuz. Dalam suasana seperti ini, keputusan Washington untuk mempercepat proyek minyak dan kilang dapat memberi pasar harapan akan pasokan tambahan. Tetapi kebijakan domestik hanya meredam sebagian risiko; selama jalur perdagangan dan fasilitas energi tetap terancam, respons pasar terhadap perkembangan militer kemungkinan terus mendahului hasil proyek baru. Itu sebabnya, langkah Trump layak dilihat sebagai upaya membatasi kerentanan, bukan solusi terhadap sumber ketidakpastian.
Ada pula perhitungan pemilu yang sulit dipisahkan dari kebijakan tersebut. Pemerintahan Trump ingin menekan harga bahan bakar saat Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas Kongres; jajak pendapat Reuters/Ipsos yang berakhir pada Senin menunjukkan hanya 36 persen warga AS menyetujui penanganan ekonomi oleh Trump. Presiden berjanji tidak melancarkan serangan sebelum hari pemungutan suara, tetapi komando militer dilaporkan diminta bersiap untuk melanjutkan operasi tempur skala besar. Pertentangan antara janji menahan serangan dan persiapan militer menambah ketidakpastian yang dapat memengaruhi harga. Bagi rumah tangga, dampaknya terasa melalui harga bahan bakar dan tekanan pada biaya hidup. Bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia, minyak mentah yang lebih mahal menaikkan biaya impor bahan bakar dan menekan asumsi subsidi energi.
Kesimpulannya, mengaktifkan undang-undang darurat dapat mempercepat dukungan bagi produksi domestik, tetapi tidak otomatis menurunkan harga atau menghentikan konflik Iran. Trump boleh menuding Teheran, namun pasar merespons gabungan ancaman geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian kebijakan. Jika Washington ingin meredakan tekanan yang dirasakan pemilih, kebijakan produksi perlu berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko perang. Tanpa itu, langkah darurat berisiko menjadi penyangga sementara bagi masalah yang terus membesar.
