Kebakaran TPA Bukan Musibah Biasa, Melainkan Cermin Krisis
Kebakaran tempat pembuangan sampah adalah peristiwa ketika tumpukan sampah di fasilitas pembuangan sementara atau akhir menyala dan terbakar, memicu bahaya bagi kesehatan, lingkungan, dan keselamatan warga sekitar, serta mengungkap kegagalan pengelolaan limbah sampah dari hulu hingga hilir. Dalam beberapa bulan terakhir, sedikitnya 15 TPA terbakar Indonesia dan eks-TPA dilaporkan mengalami kebakaran, dari Batam hingga Sorong. Kebakaran di TPA Putri Cempo pada awal September, yang merupakan kejadian kedua di lokasi yang sama tahun ini, menunjukkan pola berulang yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Ini bukan sekadar “gunung sampah” yang tersulut api, melainkan alarm keras bahwa krisis sampah nasional telah menjelma menjadi krisis tata kelola, dan pemerintah masih sibuk memadamkan api, bukan memutus siklusnya.
Kasus Waringinkurung: TPA Ditutup, Sampah Tetap Dibiarkan Membara
TPA Waringinkurung adalah contoh telanjang bagaimana krisis sampah tidak selesai dengan sekadar menutup lokasi pembuangan. Kapolsek setempat menjelaskan bahwa lahan ini adalah TPA sementara yang telah resmi berhenti beroperasi sejak 2025 dan dialihkan ke TPA Cilowong. Namun setelah ditutup, area itu dibiarkan dipenuhi ilalang yang kemudian terbakar, dan api merambat ke tumpukan sampah lama yang “sungguh luar biasa banyak” hingga menyala beberapa hari lalu. Fakta bahwa eks-TPA yang sudah tidak aktif masih bisa terbakar membuktikan satu hal: pengelolaan limbah sampah pascapenutupan nyaris tidak ada. Alih-alih rekultivasi, pemantauan gas, dan pembersihan sisa timbunan, lahan dibiarkan menjadi bom waktu. Sementara itu, aparat kini baru bergerak menyelidiki dugaan pembuangan sampah ilegal yang terus berlangsung meski lokasi sudah dinyatakan ditutup.
Rentetan Kebakaran TPA: Dari Gejala ke Krisis Tata Kelola
Rentetan TPA terbakar Indonesia sepanjang tahun ini bukan lagi insiden terpisah. Sedikitnya 15 “gunung sampah” dilaporkan terbakar, termasuk TPA Telaga Punggur di Batam, Jatiwaringin di Tangerang, Pakusari di Jember, eks-TPA Panembong di Subang, Cipayung di Depok, Sumur Batu di Bekasi, Cikolotok di Purwakarta, Benowo di Surabaya, Dengung di Lebak, Troketon di Klaten, Malabar di Cilacap, TPA Kota Sorong, Ciniru di Kuningan, hingga Nangkaleah di Tasikmalaya. Menurut Aliansi Zero Waste Indonesia, rangkaian kebakaran ini adalah sinyal krisis tata kelola persampahan yang terus berulang, bukan kejadian sporadis. Respons pemerintah sejauh ini did kritisi sebagai reaktif: memadamkan api, mengelola darurat, lalu kembali ke pola pengelolaan lama yang menumpuk sampah di hilir dan membiarkan sampah organik terus masuk TPA tanpa pemilahan memadai.
Dampak Sosial: Warga dan Pemulung Menjadi Perisai Hidup
Di balik setiap kebakaran tempat pembuangan sampah, ada warga yang menghirup asap dan kehilangan rasa aman. Di sekitar TPA Putri Cempo, misalnya, kelompok paling rentan adalah pemulung yang menggantungkan hidup dari memilah sampah di tengah risiko kebakaran berulang. Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah menegaskan bahwa pemulung dan warga sekitar TPA tidak boleh terus dijadikan pihak yang menanggung risiko dari sistem yang gagal. Krisis sampah nasional ini memaksa masyarakat miskin menjadi perisai hidup, sementara tata kelola limbah tetap salah arah. Lebih buruk lagi, pola pengelolaan yang reaktif membuat anggaran publik tersedot untuk pemadaman kebakaran berskala besar—bahkan hingga waterbombing—ketimbang memperkuat sistem pengurangan, pemilahan, dan pengolahan organik yang bisa mencegah kebakaran sejak awal.
Memutus Siklus: Reformasi Sistemik, Bukan Sekadar Pemadaman
Jika pola saat ini dipertahankan, kebakaran tempat pembuangan sampah akan terus berulang, dan setiap musim kering akan menjadi musim panen bencana. Aliansi Zero Waste Indonesia mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola persampahan setelah kebakaran akibat tumpukan gas metana di TPA Putri Cempo. Inti persoalan adalah struktur sistem: sampah masih dikirim ke hilir tanpa pemilahan, sampah organik dibiarkan menumpuk di TPA, sementara pendekatan yang diprioritaskan tetap proyek hilir seperti PSEL dan RDF yang tidak menyentuh akar masalah. Reformasi harus dimulai dari pemilahan di sumber, pengurangan timbunan organik ke TPA, dan perbaikan operasi TPA termasuk teknologi pencegahan kebakaran serta pemantauan gas. Koordinasi lintas instansi—dari pemerintah daerah hingga penegak hukum—perlu diarahkan untuk mengakhiri budaya reaktif dan menggantinya dengan pengelolaan limbah sampah yang berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
