Tambahan kecil, tekanan pasokan tetap besar
Kuota BBM bersubsidi adalah batas pasokan bahan bakar yang dialokasikan bagi suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam periode tertentu. Ketika kebutuhan meningkat lebih cepat daripada alokasi, dampaknya segera terasa pada ketersediaan di SPBU dan waktu tunggu pengendara. Di Sampang, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebesar lima persen, tetapi persetujuan yang diterima hanya sekitar 0,6 persen. Selisih itu bukan sekadar angka administrasi: tambahan yang terlalu kecil sulit mengimbangi perubahan pola konsumsi dan kebutuhan warga. Analis kebijakan Pemkab Sampang, Abdi Barri Salam, menyebut peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi ikut mendorong permintaan. Dengan antrean kendaraan yang sudah terjadi di sejumlah SPBU, respons sekecil ini lebih tampak sebagai penambahan terbatas daripada solusi yang sanggup memulihkan kelancaran pasokan.
ShopeeMasalahnya juga tidak berhenti pada Pertalite. Alokasi solar pada kuartal IV disebut berkurang hampir empat persen, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang makin sempit untuk mengatasi kekurangan kuota BBM melalui pengalihan atau tambahan pasokan. Dua SPBU, Pliyang dan SPBU di Jalan Raya Camplong, untuk sementara menghentikan penyaluran Pertalite dari 25 Oktober hingga 23 November 2026 sebagai sanksi atas pelanggaran ketentuan penjualan. Kuota kedua SPBU itu tidak dihapus, melainkan dialihkan ke SPBU alternatif; warga diminta mengisi di lokasi yang masih melayani. Pengalihan membantu menjaga distribusi, tetapi tidak menambah volume keseluruhan. Karena itu, antrean berpotensi berpindah atau menumpuk di SPBU lain, bukan lenyap, selama pasokan Pertalite tetap tertinggal dari permintaan.
Proyeksi kekurangan memperpanjang risiko antrean
Proyeksi kebutuhan hingga penghujung 2026 menunjukkan bahwa tambahan 0,6 persen belum menjawab skala persoalan. Pemkab Sampang memperkirakan masih memerlukan sekitar 340 kiloliter Pertalite dan 790 hingga 800 kiloliter solar, atau total 1.140 kiloliter, untuk mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa tekanan bukan hanya soal antrean sesaat, melainkan kesenjangan pasokan yang dapat bertahan berbulan-bulan. Pemkab menyiapkan pengajuan tambahan kuota kepada BPH Migas, dengan perhitungan kebutuhan dan realisasi penyaluran sebagai dasar. Pengajuan biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, saat permintaan juga berpotensi naik pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tanpa tambahan yang sebanding dengan proyeksi tersebut, warga kemungkinan tetap menghadapi antrean dan ketidakpastian saat mengisi BBM.
Pemerintah daerah perlu memperjelas seberapa cepat usulan itu dapat diputuskan dan bagaimana pasokan akan dibagi selama masa menunggu. Antrean BBM subsidi bukan hanya soal kenyamanan: waktu yang habis di SPBU membebani warga yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan menjalankan usaha. Namun, tambahan kuota saja juga tidak cukup bila pola konsumsi terus bergeser dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Pemerintah daerah menilai kesenjangan harga memengaruhi pilihan konsumen, sementara penyesuaian harga BBM nonsubsidi berada di luar kewenangannya. Karena itu, penanganan perlu memadukan permintaan tambahan pasokan dengan pengawasan penyaluran yang tertib. Tanpa langkah yang berjalan bersamaan, kuota tambahan berisiko cepat terserap dan antrean kembali muncul.
Belu menghadapi pola tekanan yang serupa
Situasi di Belu memperlihatkan bahwa antrean akibat keterbatasan alokasi bukan persoalan satu daerah saja. Setelah penurunan kuota dinilai memicu kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU, Pemkab Belu berencana meminta tambahan BBM kepada Pertamina untuk tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves menyampaikan bahwa alokasi BBM Belu turun dari 22.000 kiloliter pada 2025 menjadi 18.000 kiloliter pada 2026. Pemkab berencana meminta agar kuota setidaknya kembali ke tingkat 2025, bahkan berharap ada tambahan. Perbandingan ini menguatkan pelajaran bagi Sampang: saat alokasi menyusut atau tambahan jauh dari kebutuhan, antrean menjadi konsekuensi yang dirasakan langsung warga.
Belu juga mencatat adanya kendaraan dengan tangki modifikasi dan pengisian berulang, sehingga pengawasan distribusi perlu berjalan berdampingan dengan penambahan kuota. Namun, pengawasan tidak dapat menggantikan pasokan yang memang kurang; demikian pula tambahan kuota tidak akan efektif bila distribusinya bocor atau tidak tepat sasaran. Sampang kini menghadapi ujian serupa dalam skala proyeksi kekurangan 1.140 kiloliter: memastikan usulan kepada BPH Migas berujung pada tambahan nyata sebelum kebutuhan akhir tahun meningkat. Kesimpulannya, persetujuan 0,6 persen terlalu kecil untuk meredakan tekanan yang sudah tercermin dalam antrean. Tanpa pasokan tambahan yang lebih mendekati kebutuhan serta penyaluran yang terjaga, antrean Pertalite kemungkinan tetap menjadi beban sehari-hari warga.
