Skala kebakaran menuntut respons yang sepadan
Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang membakar vegetasi serta permukaan tanah, menghasilkan asap dan emisi, dan dapat menyebar ke wilayah yang sulit dijangkau petugas. Besarnya kebakaran di Papua kini menuntut lebih dari pemantauan: pemadaman harus menjangkau banyak lokasi sekaligus. BNPB melaporkan 2.393 hektare lahan terbakar di tiga provinsi, tersebar di delapan lokasi, dengan 73 titik api terpantau dalam 12 jam terakhir.
Raja Ampat menjadi pusat perhatian, dengan 1.505 hektare terbakar—bagian terbesar dari keseluruhan luas yang dilaporkan. Sorong Selatan menyusul dengan 604,2 hektare, sementara kebakaran juga tercatat di Nabire, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Kota Sorong, dan TPA Makbon. Angka-angka ini bukan sekadar catatan luas. Sebaran di delapan lokasi membuat pengalokasian personel dan dukungan pemadaman menjadi persoalan mendesak. Tanpa prioritas yang jelas dan sumber daya memadai, banyaknya titik api berisiko membuat respons terpecah ketika kebakaran justru membutuhkan jangkauan yang luas.
Akses terpencil memperlambat pemadaman
Hambatan utamanya bukan hanya jumlah api, melainkan jarak. BNPB menyebut pemadaman sulit dilakukan karena sejumlah wilayah terlalu jauh dan sukar dijangkau; lembaga itu juga menyatakan kebutuhan akan lebih banyak sumber daya untuk menangani kebakaran di Papua. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan mencapai lokasi dapat mengurangi peluang untuk mengendalikan api sebelum meluas. Karena itu, strategi pemadaman tidak cukup bertumpu pada pengerahan setelah titik api terlihat. Kesiapan akses, dukungan logistik, dan koordinasi antardaerah perlu diperlakukan sebagai bagian inti penanganan, bukan urusan tambahan.
Kebakaran di Waidim, Distrik Salawati Utara, Raja Ampat, memperlihatkan bahwa turunnya hujan belum tentu mengakhiri ancaman. Frans Klasim, Kepala Suku Biawat yang tinggal di Salawati Utara, mengatakan bara dan kepulan asap masih tersisa hingga pengujung Oktober 2026. Sisa bara perlu dipantau karena dapat mempertahankan asap dan menandakan bahwa penanganan belum tuntas. Di tengah laporan BNPB tentang puluhan titik api, kasus Waidim menguatkan alasan untuk memastikan lokasi yang telah diguyur hujan tetap diperiksa dan tidak dianggap aman hanya berdasarkan perubahan cuaca.
Asap dan emisi memperluas dampak krisis
Dampak karhutla Papua tidak berhenti di kawasan yang terbakar. NASA menyoroti kenaikan polusi akibat kebakaran sepanjang September–Oktober 2026 dan mengaitkannya dengan kekeringan yang dipicu El Niño. Asap tebal dapat mengganggu kegiatan sehari-hari; laporan yang sama menyebut pembatalan penerbangan, penutupan sekolah, dan desakan agar warga menggunakan masker sebagai dampak yang terjadi. Ini membuat kualitas udara menjadi ukuran penting keberhasilan penanganan, selain luas lahan yang berhasil diselamatkan. Warga memerlukan informasi yang jelas tentang kondisi asap dan langkah perlindungan, sementara pemadaman harus menekan sumber polusi, bukan hanya merespons kebakaran yang terlihat.
Perhatian terhadap emisi karbon karhutla juga beralasan: data yang dikutip dalam laporan NASA mencatat Papua melepaskan lebih dari 35 megaton emisi karbon, tingkat tertinggi setelah kebakaran pada 1997 dan 2015. Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya menyiapkan mitigasi kekeringan dan kebakaran setelah BMKG merilis potensi kekeringan pada November, sementara Gubernur Matius Fakhiri mendorong antisipasi titik api dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta kota. Langkah itu perlu diterjemahkan menjadi kesiapan lapangan yang nyata. Kesimpulannya, skala kebakaran, akses terpencil, dan beban polusi menuntut penanganan yang lebih dini dan terkoordinasi; tanpa itu, hujan saja tidak cukup untuk memastikan api dan dampaknya benar-benar berakhir.
