Ketahanan air dimulai dari rumah dan garis pantai
Sumur resapan adalah lubang atau struktur di sekitar rumah yang membantu air meresap ke dalam tanah, sedangkan tanggul pantai menahan dampak gelombang dan abrasi di kawasan pesisir. Keduanya menjawab tekanan air dari arah berbeda: satu menyimpan cadangan air tanah, satunya melindungi ruang hidup di tepi laut.
Perbedaan itu membuat dua inisiatif di Jawa Tengah layak dibaca sebagai bagian dari agenda ketahanan wilayah, bukan proyek yang saling menggantikan. Pada 27 Oktober 2026, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meluncurkan Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan di Dusun Gertas, Kabupaten Semarang, dan meninjau pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi, Demak. Gerakan pertama mengandalkan konservasi air berbasis warga untuk menghadapi kemarau; proyek kedua memadukan bangunan pelindung dengan dukungan bagi pertumbuhan mangrove. Pesannya jelas: daya tahan lingkungan membutuhkan tindakan setempat sekaligus infrastruktur yang sesuai dengan risiko.
Sumur resapan menjaga cadangan air tanah
Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan atau Sopan menempatkan rumah tangga dan gotong royong sebagai titik awal menjaga cadangan air tanah saat kemarau. Dusun Gertas dipilih sebagai contoh karena warga telah membangun sumur resapan sejak 2019 dan melaporkan debit air yang lebih stabil. Di sana kini terdapat lima titik sumur resapan, masing-masing sedalam sekitar tiga meter, yang dibangun secara swadaya dengan dukungan Dinas Pertanian Kabupaten Semarang.
Manfaatnya terasa pada kebutuhan sehari-hari, bukan hanya pada tujuan konservasi jangka panjang. Isroudin, warga setempat, mengatakan debit sumur bor yang sebelumnya kecil mulai stabil setelah sumur resapan dibangun, sehingga pasokan lebih mendukung warga ketika musim kemarau. Pengalaman ini memberi alasan kuat untuk memperluas gerakan, tetapi keberhasilan di satu dusun bukan jaminan otomatis bagi semua wilayah. Kondisi tanah dan kebutuhan setempat tetap perlu diperhatikan. Meski begitu, pendekatan berbasis warga membuat konservasi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong tanggung jawab bersama.
Hybrid seawall melindungi warga dan tambak
Di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengawal pembangunan hybrid seawall untuk mengurangi dampak banjir rob dan abrasi. Infrastruktur yang didanai APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp10 miliar ini dirancang bukan hanya mengandalkan beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami pesisir. Rencana penanganannya mencakup 930 meter: 720 meter bangunan utama dan 210 meter struktur groin atau pemecah gelombang.
Skala proyek penting karena rob dan sedimentasi telah menghambat kegiatan warga, termasuk budidaya perikanan di tambak. Kepala Desa Surodadi Supriyanto menyebut air sebelumnya kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan masyarakat; struktur pelindung kini memberi harapan akan lingkungan yang lebih aman. Namun, tahap pertama belum menutup seluruh kebutuhan: wilayah ke arah timur masih memerlukan perlindungan sekitar 1,5 kilometer. Tanggul pantai ini berpotensi memulihkan kegiatan ekonomi, tetapi manfaatnya akan lebih luas bila perlindungan dapat tersambung ke kawasan pesisir yang masih rentan.
Keberhasilan bergantung pada kelanjutan dan perawatan
Proyek Surodadi menggunakan 8.500 buis beton dan dibagi menjadi dua paket pekerjaan. Per 25 Oktober 2026, progres Paket I tercatat 56,212 persen dan Paket II 65,822 persen. Masa pelaksanaan berlangsung 175 hari, dari 5 Juni hingga 26 November 2026. Angka kemajuan itu menunjukkan pekerjaan berjalan, tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah perlindungan mengurangi gangguan rob dan abrasi serta memungkinkan warga kembali mengelola tambak.
Dua pendekatan ini memperlihatkan pembagian peran yang masuk akal: sumur resapan membantu menjaga air di dalam tanah, sementara hybrid seawall menahan tekanan dari laut dan memberi ruang bagi mangrove. Keduanya tidak boleh berhenti sebagai peluncuran gerakan atau penyelesaian konstruksi. Sumur perlu dijaga dan gerakan warga diperluas sesuai kondisi lokal; perlindungan pesisir perlu dipantau dan, sebagaimana diharapkan warga, dilanjutkan ke bagian pantai yang belum tertangani. Ketahanan air dan pesisir baru terasa nyata ketika infrastruktur dan keterlibatan masyarakat berjalan beriringan.
