Absensi yang berakar pada sengketa lisensi
Absen Miss Universe adalah ketidakikutsertaan perwakilan suatu negara dalam kompetisi internasional ini, baik karena keputusan penyelenggara maupun persoalan yang menghalangi delegasi tampil. Pada edisi ke-75, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia, dan Singapura dipastikan tidak mengirimkan peserta. Miss Universe 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 November di San Juan, Puerto Rico. Bagi enam negara ASEAN itu, absensi bukan soal kurangnya kandidat atau minimnya minat publik, melainkan akibat konflik lisensi Miss Universe yang mempertanyakan siapa berhak mengelola waralaba dan merek kompetisi di kawasan tersebut. Perselisihan administratif itu kini berujung pada dampak nyata: para pemegang gelar nasional kehilangan kesempatan berkompetisi di panggung internasional. Ini lebih dari perseteruan antarlembaga; ketika kewenangan tidak jelas, delegasi yang telah dipilih justru menanggung akibatnya.
Dua kubu, dua klaim kewenangan
Perselisihan berpusat pada Miss Universe Eastern Pte. Ltd., entitas yang dikaitkan dengan Nawat Itsaragrisil dan Miss Grand International (MGI). MGI menyatakan hak kontraktual untuk enam negara berada pada perusahaan, bukan pada Nawat secara pribadi, dan menegaskan keputusan tidak mengirim delegasi bukan pelepasan hak yang mereka klaim. Sebaliknya, Miss Universe Organization (MUO) menyatakan tidak mengakui Miss Universe Eastern sebagai badan yang berwenang memberikan lisensi; MUO menyebut entitas itu tidak memiliki kewenangan tersebut dan menyatakan wewenang pemberian lisensi berada pada JKN Universe LLC. MUO juga menyebut perjanjian yang berkaitan dengan enam negara tidak memiliki dasar perizinan yang sah. Perbedaan ini menjelaskan mengapa konflik lisensi Miss Universe bukan sengketa teknis kecil: klaim MGI tidak diterima MUO, sementara status peserta bergantung pada pengakuan organisasi atas lisensi mereka.
Pada 21 Oktober 2026, MGI mengumumkan bahwa dalam situasi tersebut pihaknya tidak lagi menilai pengiriman keenam delegasi dapat dilakukan secara wajar. Perusahaan menyebut belum memperoleh jaminan bahwa para peserta akan diterima, diakreditasi, dan diperlakukan setara serta penuh hormat. Tanpa kepastian itu, keputusan mundur dari keikutsertaan dapat dipahami sebagai upaya menghindarkan delegasi dari risiko perlakuan diskriminatif atau intimidasi. Namun, pilihan tersebut tetap merugikan para peserta: mereka telah memperoleh gelar nasional, tetapi tak dapat mengikuti kompetisi yang dijadwalkan di Puerto Rico. Ketidakjelasan status lisensi telah mengubah sengketa organisasi menjadi hambatan konkret bagi perempuan yang seharusnya mewakili negaranya.
Dampak melampaui malam final
Tanda absennya enam negara ASEAN muncul sebelum pengumuman MGI: nama delegasi mereka tidak tercantum dalam pemungutan suara daring melalui aplikasi resmi Miss Universe. Ketiadaan itu sejalan dengan posisi MUO bahwa peserta dari negara-negara tersebut tidak memenuhi syarat, sedangkan MGI menyatakan tidak ada jaminan mereka akan diterima. Bagi penggemar, absennya perwakilan berarti tak bisa mendukung kontestan mereka dalam kompetisi maupun pemungutan suara. Bagi para pemegang gelar, konsekuensinya lebih panjang daripada kehilangan satu malam final: kesempatan tampil di panggung global dan menjalankan peran internasional mereka ikut tertunda. Karena itu, negara ASEAN absen bukan sekadar catatan daftar peserta, melainkan bukti bahwa ketidakpastian tata kelola dapat menutup akses kontestan tanpa menyelesaikan sengketa yang mendasarinya.
Meski tidak berangkat, para pemegang gelar nasional tetap mempertahankan gelar masing-masing dan dapat melanjutkan kegiatan di negara asal, termasuk kegiatan sosial, mewakili komunitas, serta menginspirasi masyarakat. Itu penting, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kesempatan untuk bertanding. Langkah berikutnya semestinya bukan membebankan risiko kepada para delegasi, melainkan memperjelas siapa yang berwenang menerbitkan lisensi dan memastikan status peserta sebelum proses seleksi serta persiapan berjalan jauh. Selama dua kubu tetap mempertahankan klaimnya tanpa pengakuan bersama, calon peserta dan pendukung mereka akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Absensi enam negara memperlihatkan harga nyata dari sengketa yang dibiarkan berlarut.
Panggung kosong menuntut kepastian
Miss Universe 2026 tetap dijadwalkan digelar di Puerto Rico pada November, tetapi absennya Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia, dan Singapura membuat kompetisi kehilangan enam delegasi dari Asia Tenggara. Pokok masalahnya bukan kurangnya kandidat, melainkan perebutan kewenangan lisensi yang membuat kelayakan mereka dipersoalkan dan jaminan perlakuan setara tak kunjung diberikan. MGI menyatakan para pemegang gelar akan tetap menjalankan tanggung jawab nasional; langkah itu menjaga sebagian peran mereka, tetapi tidak menghapus peluang internasional yang hilang. Kesimpulannya, sengketa lisensi harus diselesaikan secara terbuka dan tepat waktu. Tanpa kepastian tentang siapa yang berhak mengelola waralaba dan bagaimana peserta akan diterima, kontestan akan terus membayar akibat konflik yang bukan mereka ciptakan.
