Pelemahan ekspor menguji ketahanan ekonomi rakyat
Perlindungan UMKM adalah kebijakan yang menjaga usaha kecil tetap mampu menjual produk, memperoleh bahan baku, mengakses pembiayaan, dan mempertahankan pekerja ketika pasar melemah. Di Jawa Timur, kebutuhan itu mendesak: anggota DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna meminta pemerintah provinsi memperkuat perlindungan bagi 4,58 juta UMKM setelah ekspor turun 7,25 persen. Desakan tersebut tepat, sebab angka perdagangan bukan sekadar urusan perusahaan besar. Banyak usaha kecil bergantung pada pesanan industri dan pemasok lokal; ketika permintaan luar negeri menyusut, tekanan dapat sampai ke omzet dan lapangan kerja. Pemerintah seharusnya tidak menunggu dampaknya menjadi krisis usaha. Perlindungan UMKM perlu menjadi bagian nyata dari respons perdagangan, bukan hanya seruan saat data ekspor memburuk.
Data BPS menunjukkan nilai ekspor Jawa Timur pada Januari–September 2026 turun menjadi 21,26 miliar dolar AS dari 22,92 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, impor naik 15,51 persen, dari 21,55 miliar dolar AS menjadi 24,89 miliar dolar AS. Ketimpangan ini membawa neraca perdagangan ke posisi defisit. Bagi UMKM Jawa Timur, persoalan utamanya bukan hanya besarnya angka, melainkan kemungkinan berkurangnya pesanan dari industri yang menjadi pembeli atau penghubung ke pasar ekspor.
Defisit perdagangan bisa menjalar ke pemasok lokal
Defisit perdagangan sebesar 3,63 miliar dolar AS menambah alasan untuk bertindak, tetapi dampak yang paling dekat dengan pelaku usaha kecil muncul melalui rantai pasok. Eddy memperingatkan bahwa berkurangnya permintaan internasional bisa mendorong perusahaan memangkas produksi dan pembelian bahan baku dari pemasok lokal. Jika pesanan turun, UMKM berisiko kehilangan omzet; jika produksi dikurangi, pekerja dan keluarga yang menggantungkan pendapatan pada sektor tersebut ikut terkena akibatnya. Risiko ini penting bagi usaha makanan olahan, kerajinan, furnitur, tekstil, pertanian, dan perikanan yang menjadi bagian dari rantai industri. Karena itu, melemahnya ekspor Jawa Timur bukan isu yang bisa diserahkan hanya kepada eksportir besar: dampaknya berpotensi tersebar di antara usaha kecil dan tenaga kerja.
Pemprov perlu memperkuat pasar domestik, perdagangan antarpulau, dan akses pemasaran produk lokal sebagai penyangga saat permintaan ekspor melemah. Namun, perluasan pasar tidak akan cukup jika kendala biaya logistik, informasi pasar, mutu produk, kapasitas produksi, dan pembiayaan tetap membatasi UMKM. Dukungan juga perlu membantu usaha kecil memenuhi standar, mengurus legalitas, memperbaiki kemasan, dan memperoleh modal kerja. Tanpa langkah konkret seperti ini, imbauan untuk mencari pasar baru berisiko membebankan penyesuaian kepada pelaku usaha yang paling sedikit memiliki ruang untuk menanggungnya.
Ukur keberhasilan dari pembelian nyata
Misi dagang antardaerah dapat membuka peluang, tetapi ukurannya harus melampaui komitmen transaksi. Hingga April 2026, Jawa Timur telah menggelar 50 misi dagang di 29 provinsi dengan nilai transaksi tercatat Rp36,24 triliun. Angka besar itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa UMKM memperoleh pesanan berulang. Eddy meminta agar program tersebut dievaluasi berdasarkan realisasi pembelian dan keberlanjutan kerja sama. Ukuran yang lebih berguna mencakup jumlah UMKM yang terlibat, kontrak yang benar-benar berjalan, perkembangan omzet, serta penyerapan tenaga kerja. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD perlu menghasilkan penjelasan terbuka dari dinas terkait, bukan berhenti pada penilaian atas besarnya komitmen.
Respons jangka menengah juga perlu mempercepat hilirisasi komoditas unggulan agar petani dan nelayan tidak hanya menjual bahan mentah. Produk perikanan bisa diolah menjadi makanan beku atau siap saji, sementara hasil pertanian dapat dikembangkan menjadi produk kemasan bernilai tambah. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memetakan barang impor yang berpeluang diproduksi oleh pemasok lokal dan membantu UMKM meningkatkan teknologi serta mutu agar bisa masuk ke rantai pasok industri. Akses pembiayaan, termasuk KUR, harus disertai pendampingan yang memudahkan usaha kecil tumbuh dan memenuhi persyaratan pasar.
Perlindungan harus terlihat dalam hasil
Desakan DPRD Jawa Timur layak menjadi peringatan bahwa pelemahan ekspor dan defisit perdagangan dapat menjalar ke usaha kecil, pekerja, dan pemasok lokal. Pemerintah provinsi perlu mengubah kekhawatiran itu menjadi langkah yang terukur: memperluas pasar dalam negeri, memperkuat perdagangan antarpulau, membuka akses pembiayaan dan pemasaran, serta memastikan misi dagang menghasilkan pembelian berkelanjutan. DPRD juga didorong meminta keterangan dari dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas koperasi dan UKM mengenai kondisi perdagangan dan pelaku usaha. Kesimpulannya, perlindungan UMKM tidak dapat dinilai dari program atau angka komitmen saja. Keberhasilannya harus tampak pada pesanan yang terealisasi, omzet yang terjaga, dan pekerjaan yang tidak ikut hilang.
