Perubahan aturan menuntut perlindungan bagi mitra
Investasi dapur MBG adalah penanaman modal mitra untuk menyiapkan fasilitas, peralatan, tenaga kerja, dan persyaratan layanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Investasi itu memerlukan aturan yang konsisten agar perubahan teknis tidak membuat mitra menanggung risiko kebijakan sendirian.
Pada 14 November 2026, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum GAPEMBI Sulawesi Selatan, Syamsul Bahri Majjaga, menyoroti perubahan ketentuan teknis MBG yang memengaruhi mitra pelaksana. Ia menilai perubahan regulasi MBG perlu disertai arah yang jelas, konsistensi, serta masa transisi terukur, sebab keputusan investasi dibuat berdasarkan skema yang berlaku saat mitra bergabung.
Ini bukan tuntutan agar aturan dibekukan. Pemerintah tetap perlu memperbaiki program, tetapi perubahan tanpa perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat menggerus kepercayaan pihak yang sudah membangun fasilitas dan menyiapkan layanan. GAPEMBI meminta BGN dan kementerian terkait mengonsolidasikan regulasi, mengevaluasi kemitraan, serta menjelaskan perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra. Kepastian semacam itu penting agar biaya penyesuaian tidak otomatis dibebankan kepada mitra.
Angka pendapatan bukan keuntungan bersih
Perdebatan tentang keuntungan pengelola SPPG menguat setelah unggahan di media sosial X mengklaim seorang pengusaha memiliki 27 SPPG dan kondisi ekonominya meningkat. Klaim kepemilikan itu sendiri tidak membuktikan adanya keuntungan berlebihan atau penyimpangan; penilaiannya harus bertumpu pada pembukuan, bukan dugaan berdasarkan aset pribadi.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan dalam siaran pers pada 25 Februari 2026 bahwa angka Rp 1,8 miliar yang beredar adalah estimasi pendapatan kotor maksimal, sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, dan biaya operasional. Ia menegaskan MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan memberi keuntungan berlebih kepada mitra.
Penjelasan itu membantu meluruskan hitungan, tetapi belum cukup untuk membangun kepercayaan. Dana yang dikelola SPPG juga harus membiayai bahan pangan, pemeliharaan peralatan, layanan, dan kebutuhan operasional. Karena itu, BGN semestinya memastikan laporan pemasukan dan pengeluaran dapat diperiksa. Tanpa transparansi, angka kotor akan terus disalahartikan sebagai uang yang masuk ke kantong pengelola.
Plafon operasional perlu diuji di lapangan
BGN mengubah perhitungan operasional SPPG dengan membatasi biaya dapur maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat melalui kebijakan yang diumumkan pada 3 November 2026. Skema ini menggantikan perhitungan berdasarkan pengeluaran aktual tanpa plafon. Sebelumnya, sejak 5 Oktober 2026, insentif fasilitas ditetapkan Rp 2.000 per porsi yang dibagikan.
Arah perhitungan per penerima manfaat dan per porsi yang benar-benar disalurkan lebih masuk akal daripada pembayaran yang tidak mempertimbangkan volume layanan. Namun, batas di atas kertas bukan jaminan layanan berjalan baik. Pengawasan perlu memeriksa jumlah penerima, mutu makanan, kelayakan fasilitas, dan apakah dana operasional sesuai kondisi lokasi. Aturan seragam tanpa pemeriksaan lapangan berisiko mengabaikan kebutuhan dapur yang berbeda.
Krisis air bersih di Kampung Bibikem, Kabupaten Merauke, memperlihatkan betapa nyata tantangan infrastruktur. Guru Stanislaus Tuba Ola mengatakan warga kesulitan mendapat air bersih setelah kemarau berkepanjangan. Kapolsek Kimaam Ipda Sudarsono menyebut sumur bor pernah menghasilkan air bersih, tetapi pompa tidak berfungsi lagi setelah panel suryanya diduga dicuri; kondisi tersebut diberitakan pada 13 November 2026. Air keruh yang digunakan anak-anak bukan alasan untuk meniadakan MBG, tetapi juga tak boleh diperlakukan sebagai isu terpisah dari kesiapan layanan. Anak membutuhkan makanan bergizi dan air bersih.
Kepastian dan layanan dasar harus berjalan bersamaan
Dua persoalan ini menuntut jawaban yang berbeda, tetapi sama-sama mendesak. Perlindungan investasi perlu memberi mitra aturan transisi dan jalur penyelesaian sengketa yang jelas. Dugaan keuntungan perlu dijawab dengan laporan keuangan yang dapat diaudit. Sementara itu, masalah air bersih membutuhkan perbaikan infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas, bukan sekadar perdebatan tentang alokasi program.
Pemerintah perlu mengonsolidasikan regulasi MBG, menguji dampak perubahan skema terhadap mitra, serta memperkuat pengawasan operasional di setiap SPPG. Transparansi angka dan kepastian kontrak akan membantu menjaga kepercayaan; pemeriksaan akses air, listrik, peralatan, dan distribusi akan membantu memastikan dapur benar-benar siap melayani.
MBG layak diteruskan dengan tata kelola yang lebih terbuka, bukan dibela tanpa kritik ataupun dihentikan hanya karena persoalan yang dapat ditangani. Kesimpulannya, kepastian bagi investor dan pemenuhan kebutuhan dasar anak bukan pilihan yang saling meniadakan: keduanya harus menjadi ukuran keberhasilan program.






