Strategi elektoral yang harus terukur
Strategi politik berbasis sains adalah cara menyusun kerja partai dengan bertumpu pada data, kajian, dan pengukuran hasil, bukan intuisi semata. Bagi Hanura, pendekatan ini menjadi taruhan untuk memperbaiki daya saing dan mengejar kursi parlemen pada Pemilu 2029. Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella menyampaikan arah tersebut setelah konsolidasi dan rapat teknis bersama pengurus daerah serta legislator partai se-Sulawesi Barat di Mamuju pada 24 Oktober 2026. Ia menegaskan, pengelolaan organisasi dan strategi elektoral perlu didasarkan pada perhitungan yang dapat dievaluasi.
Pilihan itu masuk akal: partai yang ingin tumbuh tidak bisa hanya mengandalkan semangat kader atau perkiraan tentang kekuatan sendiri. Namun, label “berbasis sains” baru bermakna jika temuan lapangan benar-benar mengubah keputusan—mulai dari prioritas daerah pemilihan hingga cara menggerakkan organisasi. Karena itu, ukuran keberhasilan Hanura bukan sekadar memiliki data, melainkan mampu menerjemahkannya menjadi langkah yang konsisten dan hasil elektoral.
Survei sebagai peta, bukan jaminan
Hanura menyatakan akan melakukan survei politik di sejumlah daerah pemilihan, termasuk di Sulawesi Barat, untuk membaca situasi dan memetakan peluang suara. Dengan dukungan konsultan, hasil survei dapat membantu partai memilih fokus dan menyesuaikan strategi antardaerah. Inilah bagian paling menjanjikan dari strategi Hanura: keputusan tak harus seragam ketika kondisi setiap dapil berbeda.
Tetapi survei bukan ramalan kemenangan. Data bisa menjadi usang, sampelnya dapat gagal mewakili pemilih, dan temuan yang tajam pun tidak berguna jika organisasi tidak menindaklanjutinya. Hanura perlu memperlakukan survei sebagai alat untuk menguji asumsi, bukan sebagai pembenaran atas keputusan yang sudah dibuat. Keterbukaan terhadap hasil yang tidak nyaman akan menjadi ujian nyata bagi klaim bahwa partai meninggalkan pola “rasa-rasa”.
Konsolidasi adalah fondasi kerja lapangan
Data hanya bekerja bila ada struktur yang sanggup menjalankannya. Tim Task Force DPP Hanura telah mengunjungi 26 provinsi untuk memperkuat koordinasi dan menyiapkan mesin partai hingga tingkat daerah. Di Sulawesi Barat, laporan yang disampaikan Rio menyebut dua dari 68 kecamatan sasaran belum mengunggah persyaratan melalui aplikasi partai. Ia menargetkan struktur kecamatan tuntas pada akhir November 2026, lalu konsolidasi berlanjut ke tingkat desa atau ranting.
Capaian administratif mendekati 98 persen menunjukkan kemajuan, tetapi belum otomatis membuktikan kekuatan elektoral. Konsolidasi baru bernilai politik jika struktur aktif, koordinasi berjalan, dan kader hadir di dapil dengan kerja yang terarah. Di Sulawesi Barat, Hanura saat ini memiliki dua anggota DPRD provinsi dan tujuh anggota DPRD kabupaten di enam kabupaten. Basis itu memberi pijakan, tetapi peningkatan kursi legislatif menuntut lebih dari kelengkapan berkas.
Target besar, pembuktian di dapil
Hanura membidik peningkatan kursi legislatif sekaligus peluang lolos ke parlemen pada Pemilu 2029. Dalam konsolidasi Sulawesi Barat, jajaran DPP, pengurus daerah, dan legislator juga menandatangani Wall of Commitment and Victory sebagai komitmen memenangkan pemilu. Simbol komitmen dapat menyatukan kader, tetapi pemilih akan menilai kerja nyata dan kemampuan partai menawarkan alasan untuk dipilih.
Pada akhirnya, perpaduan sains, survei, konsultan, dan konsolidasi adalah kerangka yang lebih masuk akal daripada strategi yang hanya mengandalkan intuisi. Namun, kerangka itu belum sama dengan kemenangan. Hanura harus membuktikan bahwa data memandu keputusan, struktur bergerak sampai tingkat terbawah, dan kader mampu mengubah pemetaan peluang menjadi dukungan. Itulah tolok ukur yang akan menentukan apakah strategi modernnya benar-benar menambah kursi parlemen.
