Krisis Setengah Juta Anak Putus Sekolah: Akses Bukan Sekadar Gedung Sekolah
Krisis pendidikan Jawa Barat adalah situasi ketika sekitar setengah juta anak usia sekolah tidak terhubung dengan layanan pendidikan formal, meski infrastruktur sekolah sudah berdiri, sehingga akses pendidikan daerah bergeser dari soal ketersediaan bangunan menjadi persoalan sistemik: koordinasi pemerintah, ekonomi keluarga, budaya belajar, serta kemampuan menjangkau anak yang putus sekolah anak di kampung, kota, dan wilayah pinggiran. Di balik deretan gedung sekolah yang tampak megah, Jawa Barat menduduki peringkat pertama secara nasional dalam jumlah anak tidak sekolah (ATS). Data 527.000 anak bukan angka dingin; itu adalah potret mimpi yang berhenti di tengah jalan, sementara narasi resmi masih sibuk mengangkat prestasi akademik. Wakil menteri pendidikan dasar dan menengah mengakui paradoks ini: mutu digenjot, tetapi akses pendidikan positif belum menjangkau semua lapisan. Jika fokus kebijakan tidak bergeser dari bangunan ke akses, krisis pendidikan Jawa Barat akan menjadi normal baru yang berbahaya.
Bogor: PKBM, Jemput Bola, dan Menutup Kekosongan Kelompok Belajar
Kota Bogor menunjukkan bahwa akses pendidikan daerah ditentukan oleh keberanian pemerintah kota mengubah cara kerja: dari menunggu ke jemput bola. Melalui dinas pendidikan, pemerintah kota mengumpulkan penggiat pendidikan—pengawas, penilik, SKB, mitra PAUD dan Dikmas, sampai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)—dalam rapat sinergitas untuk menekan angka anak tidak sekolah. Di sini, PKBM kelompok belajar diposisikan bukan sebagai pelengkap, tetapi tulang punggung layanan alternatif, terlebih bagi 14 kelurahan yang belum memiliki PKBM dan selama ini menjadi titik buta layanan pendidikan. Wakil wali kota menegaskan bahwa stakeholder harus turun sampai tingkat lingkungan, meminta aparat kecamatan dan kelurahan melakukan door to door untuk mencari warga putus sekolah dan menghubungkannya dengan PKBM yang disebut gratis, dekat, dan dilengkapi perlengkapan belajar. Model ini jelas berpihak: jika anak tak datang ke sekolah, sekolah yang datang ke anak.
Pangandaran: Ketegasan Menjamin Hak Sekolah Anak Pendatang
Kabupaten Pangandaran memperlihatkan sisi lain dari akses pendidikan daerah: keberpihakan kepada anak pendatang sekolah yang status administrasinya masih menggantung. Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga bergerak cepat memfasilitasi tiga anak asal Bekasi yang kini tinggal di Pangandaran agar tetap memeluk hak pendidikan, meski data kependudukan mereka belum sepenuhnya sinkron. Satu anak didaftarkan ke PAUD/TK, satu masuk kelas I SD, dan satu lagi difasilitasi mutasi administrasi dari Dapodik Bekasi ke Pangandaran. Ini bukan sekadar urusan formulir; dinas menggandeng organisasi guru untuk menyediakan seragam lengkap, sepatu, tas, buku tulis, dan perlengkapan belajar serta berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan dukungan psikologis agar motivasi belajar terjaga. Sikap bahwa “negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak pada usia sekolah” dihidupkan di tingkat lokal, menjadikan krisis putus sekolah anak sebagai tanggung jawab bersama, bukan masalah statistik.
Koordinasi Lintas Dinas: Akses Pendidikan Berkelanjutan Harus Menjadi Norma Baru
Jika Jawa Barat ingin keluar dari krisis pendidikan, pola Bogor dan Pangandaran tidak boleh dianggap pengecualian; ia harus menjadi norma. Bogor memperlihatkan bahwa penanganan anak putus sekolah anak membutuhkan sinergi pengawas, PKBM, organisasi mitra, serta OPD dan aparatur wilayah dari enam kecamatan untuk menyasar warga yang putus sekolah secara sistematis. Pangandaran menunjukkan bahwa tanpa koordinasi Disdikpora dan organisasi pendidik seperti PGRI, akses anak pendatang sekolah akan tersendat di birokrasi. Pelajaran konkretnya: pertama, PKBM kelompok belajar harus dipetakan sebagai layanan wajib, terutama di kelurahan yang kosong; kedua, pendekatan jemput bola dan bantuan perlengkapan belajar bukan “program tambahan” tetapi prasyarat akses; ketiga, lintas dinas harus berbagi data ATS dan bergerak bersama. Di tengah setengah juta mimpi yang terhenti, strategi aksesibilitas pendidikan yang berkelanjutan adalah pilihan politis: berpihak pada angka, atau berpihak pada anak.
