Efisiensi Belanja Negara: Dari Slogan ke Strategi Politik Anggaran
Efisiensi belanja negara adalah strategi pemerintah untuk memangkas pengeluaran yang tidak produktif, menutup kebocoran anggaran, dan mengalihkan dana hasil penghematan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok paling rentan, melalui kebijakan fiskal yang lebih disiplin, terarah, dan berorientasi hasil nyata bagi warga biasa.
Presiden Prabowo Subianto menjadikan efisiensi belanja negara sebagai narasi utama pemerintahannya, dengan klaim bahwa penghematan dari berbagai bidang sudah mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Di dua panggung berbeda dalam satu muktamar besar di Jombang, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menghemat ratusan triliun rupiah dan mengalihkannya untuk membantu rakyat paling miskin. Dalam logika ini, pemangkasan BUMN yang merugi bukan sekadar agenda korporasi, tetapi bagian dari konsolidasi fiskal yang diklaim pro-rakyat. Pertanyaannya: apakah penghematan anggaran dalam skala sebesar ini benar-benar akan terasa di dapur rumah tangga miskin, atau berhenti sebagai angka di podium pidato?
Pemangkasan BUMN: Bedah Biaya atau Risiko Sosial?
Bagian paling konkret dari janji efisiensi adalah pemangkasan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, berkinerja buruk, dan terus merugi. Menurut Prabowo, dalam kurang dari dua tahun, pemerintah sudah menutup 290 BUMN jenis ini dan mengklaim penghematan hingga Rp50 triliun dari langkah tersebut. Ia bahkan menargetkan menutup setidaknya 700 BUMN lagi hingga 31 Desember 2026, sehingga hanya tersisa sekitar 200–250 perusahaan milik negara yang bertahan.
Dari sudut pandang konsolidasi fiskal, pemangkasan BUMN yang sakit memang masuk akal: negara tidak lagi menyubsidi kerugian, dan penghematan anggaran—terutama dari biaya overhead, gaji direksi serta komisaris—diproyeksikan menambah ruang fiskal hingga Rp100 triliun. Pernyataan kunci yang patut dicatat di sini adalah: “Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris”. Namun efisiensi korporasi negara selalu membawa konsekuensi sosial: potensi PHK, hilangnya layanan publik tertentu, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi di segelintir BUMN besar. Tanpa peta jalan transisi bagi pekerja dan daerah yang bergantung pada BUMN, efisiensi bisa berubah menjadi sumber ketidakstabilan.
Ratusan Triliun untuk Rakyat Miskin: Janji Alih Alokasi yang Harus Diawasi
Poin yang paling kuat secara politis dalam narasi ini adalah klaim bahwa ratusan triliun rupiah hasil penghematan akan digelontorkan langsung untuk rakyat, terutama yang paling miskin dan tidak berdaya. Prabowo menyatakan bahwa penghematan dari berbagai bidang sudah mendekati lebih dari Rp200 triliun hingga hampir Rp300 triliun setiap tahun, dan “uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat”.
Secara prinsip, ini adalah arah yang tepat: penghematan anggaran seharusnya memperkuat jaring pengaman sosial, bukan sekadar mempercantik angka defisit. Tetapi ada dua syarat agar janji ini tidak berhenti sebagai retorika. Pertama, desain program harus spesifik: apakah uang itu masuk ke bantuan tunai, subsidi kesehatan, pendidikan, atau dukungan produktif seperti modal usaha mikro? Kedua, mekanisme penyaluran mesti antikorupsi. Prabowo sendiri menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci agar kekayaan tidak lari keluar negeri. Tanpa transparansi dan pengawasan publik, alih alokasi sebesar ini hanya akan memindahkan pemborosan dari satu pos ke pos lain.
Antara Angka Penghematan dan Tantangan Tata Kelola
Jika diambil pada nilai nominalnya, strategi pemerintah menunjukkan keberanian politik untuk memotong lembaga yang selama ini menjadi beban fiskal, demi efisiensi belanja negara dan ruang fiskal yang lebih luas untuk program sosial. Dengan pemangkasan BUMN yang merugi, penghematan anggaran diklaim sudah menembus puluhan triliun dan ditargetkan naik hingga Rp100 triliun hanya dari sisi BUMN.
Namun kekuatan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh angka penghematan, melainkan oleh kualitas tata kelola. Tanpa reformasi manajemen BUMN yang tersisa, pemangkasan hari ini berisiko diikuti pemborosan baru besok. Tanpa sistem pengawasan yang serius, korupsi yang disebut sebagai biang larinya kekayaan ke luar negeri akan tetap menemukan celah. Pada akhirnya, masa depan konsolidasi fiskal bertumpu pada satu hal: apakah publik dapat melihat dan merasakan bahwa setiap rupiah yang dihemat benar-benar berubah menjadi layanan, perlindungan, dan kesempatan bagi warga paling miskin. Jika tidak, efisiensi hanya akan menjadi kata indah lain dalam pidato politik.
