Fondasi kedaulatan AI masih rapuh
Ekosistem kecerdasan artifisial nasional adalah rangkaian kemampuan riset, talenta, tata kelola data, infrastruktur komputasi, dan kolaborasi yang memungkinkan AI dikembangkan serta digunakan dengan kendali dan manfaat bagi masyarakat. Fondasi ini belum seimbang: aturan saja tidak cukup jika kapasitas untuk membangun dan mengelola teknologinya masih terbatas. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menyampaikan empat faktor yang saling terkait itu dalam Peruri Digital Summit di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober. Gambaran tersebut penting karena perdebatan tentang AI kerap berhenti pada regulasi, padahal kedaulatan digital Indonesia juga bergantung pada kemampuan nyata di balik aturan. Menurut temuan BRIN pada 2024, belanja riset nasional baru 0,23 persen dari PDB, sementara jumlah SDM ilmu pengetahuan dan teknologi tercatat 398.000 orang. Angka itu menegaskan tantangan riset AI bukan soal satu terobosan, melainkan investasi jangka panjang pada pengetahuan dan orang yang mampu mengembangkannya.
Komputasi menjadi batas pertumbuhan
Kapasitas komputasi adalah prasyarat, bukan pelengkap, bagi pengembangan AI. Indonesia memiliki kapasitas pusat data sebesar 465–600 megawatt, angka yang disebut tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga. Kesenjangan ini membuat penguatan infrastruktur AI nasional mendesak, tetapi membangun gedung server saja bukan jawaban lengkap. Sistem juga harus mampu menjaga akses, keamanan, dan keberlangsungan layanan. Mira mengingatkan bahwa kedaulatan AI tidak ditentukan semata-mata oleh lokasi fisik server. Artinya, investasi pusat data komputasi perlu berjalan beriringan dengan kendali operasional dan perencanaan energi yang efisien. Pertimbangan keberlanjutan tak boleh menjadi catatan belakangan, terutama ketika kebutuhan energi dan sumber daya alam kian menekan. Tanpa pendekatan itu, penambahan kapasitas bisa memperbesar infrastruktur, tetapi belum tentu memperkuat kendali nasional atau menyediakan layanan AI yang andal.
Data dan talenta harus tumbuh bersama
Komputasi yang lebih besar tidak akan menghasilkan AI yang berguna jika data yang diproses keliru, terpecah, atau sulit dipakai lintas lembaga. Karena itu, tata kelola data perlu bergeser dari sekadar menumpuk informasi ke berbagi pakai secara aman, terstandar, dan dapat diaudit. Interoperabilitas semacam ini bukan urusan teknis semata: integrasi antarlembaga yang nyata dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan. Pada saat yang sama, talenta AI lokal harus dibangun sebagai bagian dari setiap kemitraan teknologi, bukan dianggap sebagai hasil sampingan. Mira menyebut kebutuhan akan peneliti, insinyur, ahli keamanan siber, dan aparatur publik yang memahami AI. Maka, riset bersama dan transfer pengetahuan seharusnya menjadi syarat praktis kerja sama, agar keahlian tidak berhenti pada pihak penyedia teknologi. Tanpa tenaga yang mampu menilai, mengamankan, dan mengembangkan sistem, data dan pusat komputasi hanya menjadi aset yang manfaatnya sulit dikendalikan.
Kolaborasi regional perlu menghasilkan kemampuan
Tantangan transformasi digital juga melampaui batas negara. Dalam CAFEO 44, delegasi mendorong pengakuan kompetensi profesional agar insinyur dapat bergerak dan berkontribusi di berbagai negara ASEAN. Kerja lintas negara dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan dan inovasi, tetapi komitmen itu baru berarti jika mekanisme pengakuan dan akses profesionalnya jelas. Bagi Indonesia, jejaring regional semestinya memperkuat kapasitas di dalam negeri, bukan sekadar memperluas mobilitas tenaga ahli. Langkah yang paling masuk akal ialah menyatukan kolaborasi regional dengan agenda riset bersama, transfer pengetahuan, dan pengembangan talenta lokal. Pemerintah, lembaga riset, industri, dan mitra global perlu bekerja dengan pembagian peran yang jelas agar program tidak tumpang tindih. Pada akhirnya, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya pusat data atau kesepakatan, melainkan dari kemampuan menghasilkan inovasi yang aman, berguna, dan dapat dikelola sendiri. Itulah jalan untuk mengubah potensi menjadi kedaulatan AI yang dirasakan masyarakat.
