Peluang tak berhenti di pusat data
Komputasi AI adalah kemampuan pemrosesan untuk mengolah data, melatih model kecerdasan buatan, serta menjalankan aplikasi dan layanan digital yang bergantung pada teknologi tersebut. Karena itu, memiliki gedung pusat data saja tidak cukup untuk menjamin nilai tambah dari pertumbuhan AI. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia berpotensi meningkatkan peran dalam industri AI dengan mengembangkan kemampuan komputasi, bukan hanya menyediakan infrastruktur pusat data. Ia menyampaikan pandangan itu dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu. Arah yang ia dorong masuk akal: negara yang hanya menyediakan lahan, listrik, dan fasilitas penyimpanan berisiko menjadi pemasok tempat bagi teknologi bernilai tinggi yang dikembangkan pihak lain. Mengolah data, melatih model, dan menjalankan layanan di dalam negeri membuka peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas usaha.
Kapasitas fisik belum sama dengan kemandirian
Ambisi itu datang ketika infrastruktur digital berkembang, tetapi ukuran kapasitas tidak boleh disamakan dengan kemampuan teknologi. Kapasitas pusat data diperkirakan mencapai sekitar 580 megawatt dan ditargetkan naik menjadi 1,3 gigawatt pada 2027–2028. Angka tersebut menunjukkan skala investasi yang mungkin tumbuh, bukan bukti bahwa kemampuan komputasi, riset, dan rantai pasok sudah dikuasai di dalam negeri. Kedaulatan digital juga tidak tercapai hanya dengan menyimpan data di wilayah sendiri. Sistem AI membutuhkan prosesor canggih, pasokan listrik andal, pendinginan, serta jaringan komunikasi berkapasitas tinggi. Penguatan semikonduktor, perangkat keras, penelitian, dan talenta perlu berjalan bersama kemitraan internasional, bukan dipisahkan darinya. Jika tidak, fasilitas yang dibangun berisiko tetap bergantung pada teknologi dan keahlian dari luar. Kemandirian teknologi berarti mampu mengambil bagian lebih besar dalam menciptakan, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem—bukan menutup diri dari kerja sama global.
Investasi harus berujung pada pemakaian
Bali Tech Week 2026, yang berlangsung pada 19–23 Oktober di Bali Beach Convention Center, Sanur, mengangkat persoalan ini melalui pembahasan kedaulatan teknologi, kebijakan ekonomi digital, dan agenda AI untuk semua. Pesan pentingnya: pusat data dan investasi perusahaan teknologi internasional merupakan awal, bukan jaminan kemandirian atau kemakmuran. Nilai ekonominya bergantung pada apakah perusahaan dan lembaga benar-benar memakai layanan komputasi untuk meningkatkan produktivitas. Tindak lanjut yang dibahas mencakup penyusunan kajian infrastruktur nasional dalam 30 hari, meliputi serat optik, kabel bawah laut, dan konektivitas satelit. Proyek percontohan bersama BUMN, perusahaan besar, dan UMKM juga dapat menguji manfaat teknologi secara nyata. Dua langkah lain—pengembangan talenta AI melalui kerja sama universitas, peneliti, dan industri serta penyelarasan regulasi—perlu dijalankan bersama. Tanpa permintaan domestik dan penerapan yang terukur, investasi berisiko berhenti sebagai bangunan mahal tanpa dampak luas.
AI harus menjangkau usaha kecil dan masyarakat
Tantangan berikutnya adalah memastikan kapasitas nasional memberi manfaat di luar perusahaan besar. Riset yang dikutip dalam bahan konferensi memperkirakan adopsi AI baru sekitar 15% pada usaha kecil, dibandingkan 63% pada perusahaan besar; peningkatan pemakaian oleh usaha kecil diperkirakan berpotensi menyumbang Rp910 triliun, setara 3,8% terhadap PDB. Kesenjangan perangkat, koneksi internet, biaya, dan keterampilan digital dapat membuat UMKM tertinggal meskipun pusat komputasi bertambah. Manfaat AI semestinya terlihat dalam pekerjaan sehari-hari: membantu pedagang merencanakan stok, petani memperoleh rekomendasi sesuai kondisi lokal, serta pekerja informal mengakses layanan keuangan dan administrasi. Bagi UMKM, teknologi juga dapat membantu pengelolaan persediaan, layanan pelanggan, perencanaan produksi, dan akses keuangan. AI dapat membuat pekerjaan lebih cepat, berkualitas lebih baik, dan lebih efisien, tetapi perubahan teknologi juga menggeser kebutuhan tenaga kerja. Maka, pelatihan dan akses yang terjangkau harus menjadi bagian dari agenda infrastruktur, bukan program tambahan.
Kedaulatan yang terbuka dan berorientasi hasil
Pilihan kebijakan bukan antara menguasai teknologi sendiri atau bekerja sama dengan dunia. Pemerintah perlu melindungi infrastruktur strategis dan informasi sensitif, sementara inovasi dan perdagangan digital tetap membutuhkan konektivitas internasional. Aturan yang mendukung kemampuan domestik dapat memperkuat perusahaan lokal; pembatasan yang keliru justru dapat menaikkan beban usaha dan menghambat investasi. Keterbukaan yang disertai perlindungan tepat memberi ruang bagi penyedia lokal untuk tumbuh dan perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah pusat data atau besarnya daya listrik, melainkan seberapa banyak kegiatan komputasi, keahlian, riset, dan manfaat ekonomi yang tumbuh di dalam negeri. Indonesia memiliki peluang untuk bergerak dari penyedia fasilitas menjadi pelaku komputasi AI. Namun, peluang itu hanya menjadi kedaulatan digital yang bermakna jika kemandirian teknologi dibangun bersamaan dengan akses yang luas, terutama bagi UMKM dan masyarakat yang selama ini paling berisiko tertinggal.
