Pemulihan TPPO harus mencakup keluarga
Pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah rangkaian perlindungan dan dukungan untuk membantu korban serta keluarga menghadapi dampak medis, psikologis, dan sosial setelah perdagangan orang. Karena dampaknya bisa meluas ke rumah tangga, pemulihan tidak seharusnya berhenti pada orang yang mengalami kejahatan secara langsung. Pada 14 November 2026, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap menyediakan perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban TPPO maupun anggota keluarga yang membutuhkan dukungan. Pernyataan itu disampaikan setelah polisi mengidentifikasi 30 korban dalam pengungkapan perkara yang mencakup WNI yang diduga dikirim secara ilegal ke Rusia dan Malaysia. Angka tersebut menandai skala kebutuhan, tetapi kebijakan yang baik harus melihat lebih jauh daripada jumlah korban: anak dan anggota keluarga yang ditinggalkan juga dapat menanggung akibatnya.

Layanan harus mengikuti kebutuhan korban
Layanan LPSK mencakup dukungan medis, psikologis, dan psikososial, sementara keluarga dapat mengakses pemulihan sesuai kebutuhan mereka. Pendekatan ini tepat karena pengalaman korban tidak seragam: kebutuhan kesehatan, rasa aman, kondisi mental, dan situasi keluarga dapat berbeda. Menyeragamkan bantuan berisiko membuat layanan tersedia di atas kertas, tetapi tidak menjawab persoalan yang dihadapi setiap orang. Anak korban juga dapat menerima dukungan psikososial di bidang pendidikan. Bantuan pendidikan penting bukan sebagai pelengkap belaka, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan hidup anak ketika keluarga sedang menghadapi krisis. Dalam kasus TPPO, rehabilitasi korban perdagangan orang semestinya dinilai dari kemampuan layanan memulihkan fungsi dan rasa aman, bukan hanya dari tersedianya rujukan atau pendampingan sesaat.
Perlindungan memerlukan kerja bersama
Kesiapan LPSK adalah langkah penting, tetapi lembaga itu tidak dapat menanggung seluruh pemulihan sendirian. Dalam dorongan yang lebih luas terkait perlindungan korban kekerasan, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menekankan bahwa layanan medis, psikologis, keamanan, dan pendampingan hukum perlu berjalan beriringan agar hak korban terpenuhi secara menyeluruh. LPSK juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi, termasuk melalui dukungan anggaran, layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikologis. Ini bukan urusan administratif semata: koordinasi menentukan apakah korban bisa mengakses dukungan yang sesuai dan berkelanjutan, termasuk selama proses hukum. Pemerintah daerah perlu menjadi bagian aktif dari jalur layanan, sementara koordinasi pusat-daerah harus memastikan pemulihan tidak terputus karena batas kewenangan atau jenis bantuan.
Ukuran keberhasilan adalah pemulihan yang nyata
Komitmen menyediakan perlindungan dan pemulihan baru bermakna bila korban serta keluarga dapat memperoleh layanan yang sesuai, aman, dan berkesinambungan. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya berpusat pada pengungkapan perkara atau perlindungan saksi; pemulihan sehari-hari, termasuk dukungan bagi anak, harus ikut diperhitungkan. LPSK menyatakan kebutuhan setiap korban dan keluarganya berbeda, sehingga layanan psikososial perlu disesuaikan dengan kondisi mereka. Prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, bukan sekadar anjuran. Kesimpulannya, pemulihan korban TPPO perlu memandang keluarga sebagai bagian dari lingkup dampak dan penanganan. Layanan medis, psikologis, psikososial, pendidikan, keamanan, serta pendampingan hukum akan lebih berarti ketika dikoordinasikan agar korban tidak dibiarkan menyusun sendiri jalan menuju pemulihan.






