Gizi dan akses belajar menjadi fondasi
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemenuhan asupan bergizi bagi anak yang diposisikan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki tumbuh kembang, sementara Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi keluarga paling rentan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyebut keduanya sebagai ikhtiar meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan stunting; ia menyampaikan pandangan itu di Padang Pariaman pada 27 Oktober 2026. Arah kebijakan ini masuk akal: kesempatan belajar tidak berdiri sendiri bila anak kekurangan gizi, dan makanan bergizi tidak cukup bila akses pendidikan tetap tertutup. Namun, menyebut tujuan bukan berarti membuktikan hasil. Yang layak diuji ialah apakah dukungan tersebut benar-benar menjangkau anak yang membutuhkan dan berlangsung dengan mutu yang konsisten.
Angka masalah menuntut pelaksanaan yang terukur
Menurut Dony, angka stunting masih berada di kisaran 19 persen secara nasional, sedangkan perkiraan untuk Sumatera mencapai 22 hingga 24 persen. Angka itu menjelaskan mengapa intervensi gizi menjadi perhatian, terutama bagi anak dari keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi. MBG ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang dan kemampuan intelektual, tetapi dampak tersebut belum dapat dianggap tercapai hanya karena program telah berjalan. Dony sendiri menekankan perlunya evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan karena program ini masih baru. Sikap itu penting: ukuran keberhasilan semestinya tidak berhenti pada jumlah kegiatan, melainkan juga menilai jangkauan, mutu makanan, kesinambungan, serta perubahan kondisi anak. Tanpa evaluasi yang terbuka, tujuan menekan stunting berisiko menjadi klaim yang lebih cepat daripada bukti.
Sekolah Rakyat menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan sehari-hari
Sekolah Rakyat merupakan pendidikan gratis berbasis asrama dari tingkat SD hingga SMA, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Program ini ditujukan bagi keluarga pada desil 1 dan 2, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Selain belajar, anak memperoleh tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan pendidikan. Rancangan terpadu ini berpotensi mengurangi hambatan yang saling berkaitan: biaya, tempat tinggal, dan kebutuhan pangan. Namun, asrama dan layanan dasar saja tidak otomatis menjamin kualitas belajar. Ketersediaan pendamping, mutu pengajaran, dan kecocokan dukungan dengan kebutuhan murid juga perlu diperhatikan. Nilai Sekolah Rakyat sebagai kebijakan publik pada akhirnya bergantung pada apakah anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, bukan semata-mata akses masuk ke sekolah.
Investasi pendidikan perlu dinilai dalam jangka panjang
Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi menilai MBG sebagai investasi pendidikan untuk mendorong kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Ia merujuk data dari World Population Review dan sejumlah lembaga riset internasional yang menempatkan rata-rata IQ masyarakat pada kisaran 78 hingga 80, serta menyebut lulusan sarjana berjumlah 13,3 juta orang atau sekitar 4,6 persen penduduk. Angka-angka itu ia gunakan untuk menegaskan tantangan, bukan sebagai bukti bahwa MBG akan mengubah hasil pendidikan. Nawardi memperkirakan hasil investasi ini baru terlihat dalam 20 hingga 25 tahun dan mengaitkannya dengan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta beasiswa PIP, KIP, dan LPDP. Karena itu, program MBG patut diperlakukan sebagai investasi pendidikan yang perlu diawasi, bukan keberhasilan yang sudah dipastikan. Kesimpulannya, gizi dan pendidikan dapat menjadi landasan kualitas SDM hanya jika pelaksanaan konsisten dan hasilnya diukur secara jujur.
