IKD: Fondasi Layanan Publik Digital, Tapi Adopsinya Belum Masif
Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah representasi elektronik dari dokumen kependudukan seperti e-KTP dan Kartu Keluarga yang disimpan dalam aplikasi di telepon pintar, memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik digital, mulai administrasi, kesehatan, perbankan hingga pendidikan, tanpa membawa berkas fisik dan dengan perlindungan kode QR untuk mengurangi risiko pemalsuan data. Meski konsep identitas digital smartphone ini sudah jelas dan manfaatnya terasa nyata, realitas di lapangan menunjukkan aktivasi IKD digital masih tertinggal di banyak daerah. Pemerintah pusat menggaungkan IKD sebagai fondasi infrastruktur publik digital dan ekosistem data kependudukan nasional, berharap adopsi e-KTP mobile menjadi pintu layanan pemerintah yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Namun, antara visi dan praktik masih ada jarak yang perlu diakui dan ditangani secara jujur, bukan hanya dirayakan lewat penghargaan.
Kontras Pencapaian: Dari Penghargaan Nasional ke Angka 16 Persen
Secara simbolik, IKD sudah mendapat pengakuan kuat: aplikasi ini meraih predikat Top Public Service Application for Ministry dalam sebuah ajang penghargaan digital, dengan penyerahan langsung dari pimpinan media kepada perwakilan kementerian. Penghargaan seperti ini penting sebagai legitimasi bahwa arah kebijakan layanan publik digital dianggap tepat. Namun, angka di daerah membongkar kenyataan lain. Di Kabupaten Kendal, misalnya, Dispendukcapil mencatat realisasi aktivasi IKD baru sekitar 16 persen, jauh di bawah target 30 persen penduduk wajib administrasi kependudukan untuk tahun berjalan. Pernyataan kepala dinas yang mengakui capaian itu “masih jauh dari harapan” menunjukkan keberanian melihat kelemahan, tetapi juga mengungkap kesenjangan adopsi identitas digital smartphone antara narasi keberhasilan nasional dan kesiapan masyarakat di akar rumput.
Strategi Jemput Bola dan Aktivasi Wajib: Dorongan atau Paksaan?
Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah daerah seperti Kendal memilih strategi agresif: layanan jemput bola di setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak warga, termasuk membuka posko aktivasi IKD saat Car Free Day. Lebih jauh lagi, aktivasi IKD dijadikan syarat wajib bagi warga yang ingin mencetak ulang e-KTP, baik karena kehilangan maupun ganti foto, dan hampir semua layanan Dispendukcapil kini meminta pemohon mengaktifkan IKD terlebih dahulu. Pendekatan ini efektif mendorong angka adopsi e-KTP mobile, tetapi juga berpotensi memunculkan resistensi jika warga merasa hak atas layanan tradisional dipersempit terlalu cepat. Di tingkat nasional, pemberian IKD Dukcapil Prima Award kepada 10 daerah dengan capaian aktivasi tertinggi menjadi insentif politik dan administratif, mendorong kepala daerah berlomba mempercepat transformasi layanan publik digital. Pertanyaannya: apakah perlombaan angka akan diikuti peningkatan kualitas pendampingan warga, terutama kelompok rentan?
Hambatan Nyata: Literasi Digital, Perangkat, dan Kebiasaan Lembaga
Pemerintah boleh menekankan bahwa teknologi adalah alat dan keberhasilan bergantung pada budaya kerja serta keberanian berubah, seperti disampaikan dalam forum penghargaan digital. Namun, perubahan itu terhambat oleh faktor sangat konkret. Dispendukcapil Kendal menyebut keterbatasan telepon pintar dan literasi digital, terutama di kalangan lansia, sebagai penghambat utama aktivasi IKD digital. Banyak warga belum memiliki gawai yang cukup mutakhir, dan tidak sedikit yang kesulitan mengoperasikan aplikasi identitas digital smartphone. Di sisi lain, masih banyak lembaga yang tetap mensyaratkan dokumen fisik dalam setiap layanan, membuat warga meragukan manfaat praktis IKD meski aplikasi ini sudah mampu menyimpan data kependudukan, KK, dan dokumen penting lain untuk mengakses layanan administrasi, kesehatan, perbankan dan pendidikan. Selama institusi belum konsisten menerima IKD, masyarakat akan memandangnya sebagai beban tambahan, bukan solusi.
Menuju Ekosistem Identitas Digital yang Dipercaya Warga
Di tingkat pusat, Mendagri menegaskan IKD sebagai fondasi digital public infrastructure yang diharapkan membuat layanan pemerintah lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Penghargaan, rakornas, dan aneka award jelas menunjukkan komitmen politik untuk memperkuat layanan publik digital berbasis identitas digital smartphone. Namun, keberhasilan IKD tidak boleh diukur dari persentase aktivasi semata, melainkan dari seberapa jauh warga merasakan kemudahan dan keamanan saat menggunakan identitas digital untuk mengurus administrasi sehari-hari. Pemerintah daerah yang menerapkan strategi jemput bola dan aktivasi wajib memang berani, tetapi wajib diimbangi edukasi, dukungan perangkat, dan penyesuaian prosedur lembaga agar adopsi e-KTP mobile tidak sekadar formalitas. Jika ekosistem data kependudukan terintegrasi benar-benar terbangun dan seluruh instansi konsisten menerima IKD sebagai rujukan utama, barulah identitas digital layak disebut sukses: bukan hanya modern, tetapi juga dipercaya dan digunakan luas oleh masyarakat.
