Integrasi harus terasa dalam perjalanan sehari-hari
Transportasi publik terintegrasi adalah layanan yang menghubungkan berbagai moda melalui rute, jadwal, informasi, dan pembayaran yang saling terkoordinasi agar penumpang dapat bepergian lintas wilayah dengan lebih mudah. Gagasan itulah yang didorong Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur: bus Trans Jatim, kereta api lokal, angkutan kota, hingga angkutan pedesaan disatukan dalam satu sistem pelayanan yang dapat diakses masyarakat. Juru bicara fraksi, Erick Komala, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada 19 Oktober 2026, saat menanggapi pandangan gubernur atas Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. Fraksi mendukung Raperda yang diinisiasi Komisi D karena aturan lintas kabupaten/kota dibutuhkan untuk mengatasi layanan yang masih terpencar. Ini arah kebijakan yang tepat: bagi penumpang, ukuran keberhasilan bukan jumlah moda dalam sebuah dokumen, melainkan seberapa mudah mereka berpindah tanpa kehilangan waktu, kenyamanan, atau kepastian perjalanan. Tanpa landasan bersama, penambahan rute berisiko hanya memperluas jaringan di atas kertas.
Satu tarif saja tidak cukup tanpa koneksi nyata
Usulan PPP-PSI mencakup empat unsur: integrasi fisik, layanan, tarif, dan kelembagaan. Secara fisik, halte Trans Jatim, Suroboyo Bus, angkutan kota, dan stasiun kereta perlu terhubung agar perpindahan moda tidak terhambat jarak atau cuaca. Jadwal juga perlu diselaraskan, sementara informasi perjalanan dihimpun dalam satu aplikasi yang dikoordinasikan Dinas Perhubungan Jatim supaya penumpang dapat merencanakan perjalanan dengan lebih efisien. Pada sisi tarif, satu kartu atau kode QR untuk berbagai moda dapat mengurangi kerepotan saat berganti kendaraan dan bepergian lintas daerah. Namun, satu sistem pembayaran tidak akan cukup jika halte berjauhan, jadwal tidak bertemu, atau angkutan pengumpan dari desa tak tersedia. Harmonisasi rute dan layanan harus berjalan seiring dengan pembayaran terpadu. Kepastian jadwal, kenyamanan, pendingin udara, dan akses internet juga disebut sebagai faktor yang dapat meningkatkan minat, terutama di kalangan anak muda. Integrasi layak dinilai dari pengalaman utuh penumpang, bukan sekadar kemudahan memindai kode.
Perluasan wilayah menuntut koordinasi dan tahapan realistis
Tantangan utama integrasi transportasi Jatim bukan hanya teknologi, melainkan koordinasi kewenangan dan pemerataan layanan. Pengaturan trayek, operasi bus, jadwal kereta, serta angkutan umum dinilai masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga dapat memicu tumpang tindih rute dan menyulitkan penumpang berpindah moda. Fraksi mengusulkan Badan Pengelola Transportasi Jawa Timur untuk menyelaraskan perencanaan rute, jadwal, pengumpan, dan pembayaran, dengan melibatkan Dishub, BUMD, serta tenaga ahli tanpa harus membentuk BUMD baru. Perluasan bertahap lebih masuk akal daripada menjanjikan sistem serentak di seluruh provinsi. Usulan memprioritaskan Gerbangkertosusila, Malang Raya, Probolinggo–Pasuruan, dan Kediri Raya pada 2027–2029. Fraksi juga menargetkan 60 persen warga menggunakan angkutan publik untuk aktivitas harian dan berharap kemacetan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta Malang turun hingga 30 persen. Angka itu merupakan sasaran, bukan hasil yang sudah tercapai. Pemerataan ke Madura, Madiun, Tapal Kuda, dan Matraman tetap penting agar integrasi tidak berhenti di kawasan metropolitan.
Koridor Sidoarjo–Pasuruan menjadi ujian awal
Rencana Trans Jatim koridor baru Sidoarjo–Pasuruan memberi konteks nyata bagi agenda integrasi. Pemprov melalui Dishub Jatim menyiapkan layanan tersebut untuk mulai beroperasi pada 2027, atas instruksi gubernur guna memperluas transportasi publik aglomerasi. Koridor ini diarahkan untuk membantu buruh memperoleh akses perjalanan yang murah dan aman ke kawasan industri, termasuk wilayah Beji. Pemerintah menyebut skema pembukaannya sebagai penataan trayek yang sudah ada, bukan penambahan trayek bus, melalui konversi layanan bus konvensional. Dishub mengalokasikan sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar untuk kebutuhan operasional rute tersebut. Koridor ini masuk pengembangan Gerbangkertosusila Plus dan melengkapi jaringan yang diperluas di kawasan metropolitan. Konektivitas baru akan lebih berguna jika penumpang dapat menyambung ke moda lain dengan tarif dan informasi yang selaras. Karena itu, pembukaan rute sebaiknya menjadi kesempatan untuk menguji koordinasi antarlayanan, bukan proyek terpisah. Raperda kini perlu dilanjutkan ke pembahasan berikutnya melalui Komisi D atau panitia khusus. Kesimpulannya, satu pembayaran adalah awal yang menjanjikan; integrasi baru berhasil ketika rute, jadwal, dan akses menjangkau kebutuhan warga.
