Inti Kebijakan: Dari 20 Persen ke 80 Persen Susu Segar Lokal
Kebijakan wajib penggunaan minimal 80 persen susu segar peternak lokal di dapur program makan bergizi gratis adalah aturan baru yang mengubah komposisi pengadaan susu dari sebelumnya lebih banyak susu bubuk menjadi dominan susu segar, dengan tujuan memperkuat posisi peternak sapi perah lokal, meningkatkan serapan produksi domestik, dan menghubungkan program sosial dengan pengembangan rantai pasok pangan yang lebih berkeadilan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan surat edaran yang mewajibkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai susu dengan kandungan susu segar minimal 80 persen. Sebelumnya, ketentuan hanya mensyaratkan 20 persen susu segar, sisanya susu bubuk. Ini bukan koreksi kecil, melainkan loncatan kebijakan pengadaan bahan baku yang akan mengubah pola pasokan di lapangan. Langkah ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekadar soal pembagian makanan, tetapi juga instrumen ekonomi untuk memihak produsen kecil. Di atas kertas, gagasan ini kuat: anggaran triliunan diarahkan agar tidak menguntungkan pihak luar, melainkan menyejahterakan peternak susu di berbagai daerah.
Mengapa Sekarang: Menambal Kebocoran Manfaat MBG
Sejak program makan bergizi gratis bergulir di Kota Batu, potensi susu segar peternak lokal belum terserap optimal dalam dapur MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung memilih susu kemasan, sementara koperasi peternak tersandung syarat administrasi sebagai pemasok resmi. Di sinilah terlihat “kebocoran” manfaat: program besar berjalan, tetapi rantai pasok cenderung nyaman dengan produk pabrikan, bukan susu segar peternak sekitar. Respons BGN melalui kebijakan 80 persen susu segar peternak lokal sebenarnya adalah pengakuan bahwa desain awal pengadaan bahan baku gagal mengunci manfaat ekonomi di tingkat desa.
BGN menjadikan program ini sebagai penggerak usaha peternakan sapi perah lokal dan alat memperbesar serapan susu segar dalam negeri. Besarnya kebutuhan susu MBG dipandang bisa membuka pasar luas bagi peternak lokal. Secara politis dan ekonomis, ini langkah logis: jika negara sudah membiayai makan bergizi anak, wajar bila rantai pasoknya dipaksa berpihak pada petani lokal. Namun, perubahan mendadak dari 20 ke 80 persen juga menandai bahwa sebelumnya negara terlalu longgar terhadap dominasi susu nonlokal di program berskala besar ini.
Dampak ke Peternak: Harga Naik, Harapan Ikut Menguat
Walau serapan susu segar ke dapur MBG di Batu belum maksimal, sinyal pasar sudah terasa. Peternak sapi perah seperti Muhammad Munir menyebut harga susu segar kini bisa lebih dari Rp8.000 per liter, lebih tinggi dibanding sebelumnya. Harga sapi perah lokal pun disebut bisa menembus sekitar Rp40 juta per ekor. Data ini menunjukkan satu hal: begitu negara memberi kepastian pasar melalui program makan bergizi gratis, peternak langsung merespons dengan optimisme. Di sisi lain, kenaikan harga ini menandakan bahwa selama ini susu segar peternak lokal mungkin dijual terlalu murah.
Kebijakan 80 persen susu segar peternak lokal berpotensi mengubah kalkulasi usaha peternakan menjadi lebih menarik, bukan hanya di Batu, tetapi juga sentra susu lain seperti Pasuruan, Boyolali, Banyumas, hingga Blitar. Namun, lonjakan permintaan juga menyorot masalah lama: ketersediaan bibit sapi perah. Munir mengingatkan bahwa jika penambahan bibit hanya memindahkan sapi antar-daerah, populasi nasional tidak bertambah—“sapinya saja yang berwisata”. Di sini terlihat bahwa kebijakan pasar tanpa strategi reproduksi ternak dan perbibitan akan berujung pada kemacetan pasokan beberapa tahun ke depan.
Tantangan Logistik dan Kualitas Gizi: Dapur SPPG Wajib Berbenah
Persyaratan minimal 80 persen susu segar peternak lokal menggeser pola kerja dapur MBG dari sekadar penerima produk jadi menjadi simpul penting rantai pasok segar. Susu segar menuntut pendinginan, distribusi harian, dan standar kebersihan yang lebih ketat dibanding susu bubuk atau susu kemasan. SPPG yang selama ini nyaman dengan produk pabrikan otomatis harus berbenah: dari kemampuan menyusun kontrak dengan koperasi, hingga manajemen stok yang lebih sensitif terhadap umur simpan. Tanpa itu, risiko susu terbuang atau kualitas menurun akan tinggi, dan tujuan peningkatan mutu nutrisi anak sekolah bisa terganggu.
Di sisi lain, jika berhasil ditata, penggunaan susu segar di program makan bergizi gratis berpotensi meningkatkan kualitas menu yang disajikan untuk anak. Kesegaran bahan baku penting untuk memastikan gizi lebih terjaga, dan kedekatan sumber produksi mengurangi waktu dari kandang ke dapur. Kebijakan pengadaan bahan baku yang memaksa dapur mengambil produk susu dengan kandungan susu segar minimal 80 persen memaksa semua pihak—BGN, pemerintah daerah, koperasi, dan SPPG—untuk membangun rantai pasok yang jauh lebih rapi dan transparan. Tanpa koordinasi lintas lembaga, beban teknis ini dapat berubah menjadi alasan untuk kembali memilih jalan pintas.
Kota Batu sebagai Laboratorium Kebijakan dan Pelajaran ke Depan
Kota Batu menjadi panggung awal kebijakan ini: di sinilah rembug dengan peternak digelar, dan di sinilah tampak jelas jurang antara potensi susu lokal dan serapan ke dapur MBG. Dengan posisi sebagai sentra sapi perah, Batu adalah laboratorium ideal untuk menguji apakah kewajiban 80 persen susu segar peternak lokal benar-benar bisa berjalan. Jika di daerah yang kaya susu saja koperasi masih tersandung administrasi dan SPPG bertahan pada susu kemasan, bayangkan tantangan di wilayah yang kapasitas peternak dan koperasinya lebih lemah.
Kesimpulannya, kebijakan ini patut didukung karena secara prinsip menautkan program makan bergizi gratis dengan dukungan petani lokal secara lebih tegas. Namun, keberhasilannya akan ditentukan tiga hal: kemampuan pemerintah menyederhanakan syarat pemasok bagi koperasi, kesediaan SPPG berinvestasi pada pengelolaan susu segar, dan keberlanjutan program perbibitan sapi perah agar pasokan tidak jebol. Tanpa itu, risiko paling besar adalah kebijakan tinggal di atas kertas, sementara dapur kembali memilih susu kemasan dan peternak kehilangan momentum. Dengan pengawasan publik yang kuat, Batu bisa menjadi contoh bahwa program sosial besar dapat sekaligus memperbaiki struktur ekonomi desa, bukan sebaliknya.
