Pendidikan menjadi prioritas, bukan sisa anggaran
Anggaran pendidikan Kukar adalah porsi belanja APBD yang dialokasikan untuk mendukung layanan pendidikan dan tenaga pendidik, sekaligus menjadi ukuran prioritas pemerintah daerah terhadap mutu pembelajaran. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan alokasi sektor pendidikan sebesar 21 persen dari APBD, melampaui batas minimal 20 persen. Bupati Aulia Rahman Basri menilai pendidikan dan persoalan guru lebih mendasar daripada pembangunan infrastruktur yang masih bisa disesuaikan. Pilihan itu patut dipandang sebagai keputusan kebijakan, bukan sekadar pemenuhan angka: bangunan penting, tetapi guru yang menghidupkan proses belajar. Di tengah kondisi fiskal yang berubah, mempertahankan porsi di atas batas minimum memberi sinyal bahwa pendidikan tidak semestinya menjadi pos pertama yang dikorbankan ketika ruang anggaran menyempit. Ukuran keberhasilannya tetap harus tampak pada pembelajaran anak, bukan persentase alokasi semata.
Jaminan TPP perlu dibuktikan lewat pembayaran
Pemkab Kukar memastikan insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru tidak akan dikurangi, meski keadaan fiskal berbeda dari periode sebelumnya. Jaminan ini penting karena kesejahteraan guru berkaitan langsung dengan kepastian kerja dan kemampuan mereka menjalankan tugas secara optimal. Namun, komitmen anggaran baru bermakna penuh jika disertai pembayaran yang tepat waktu dan informasi yang terbuka. Bupati Aulia menyebut prinsip bahwa orang bergerak karena insentif; bagi pemerintah, prinsip itu semestinya juga berarti hak yang sudah dijanjikan perlu dilindungi dari penyesuaian fiskal yang mendadak. TPP guru Kukar karena itu layak dinilai bukan hanya dari pernyataan tidak dipangkas, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaannya. Pada akhirnya, guru dan keluarga mereka membutuhkan kepastian nyata, sementara murid membutuhkan tenaga pendidik yang dapat berfokus pada kualitas pembelajaran.
Ngawi menunjukkan ruang fiskal yang mungkin terbuka
Perdebatan tentang gaji PPPK daerah memperlihatkan betapa besar pengaruh pembagian beban pusat dan daerah terhadap pilihan belanja publik. Di Ngawi, pemerintah daerah berpotensi memperoleh ruang fiskal sekitar Rp 200 miliar jika pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK. Namun, kebijakan itu masih menunggu pembahasan Kementerian Dalam Negeri bersama DPR RI, sehingga angka tersebut belum dapat dianggap sebagai penghematan pasti. Bupati Ony Anwar Harsono menyatakan belanja PPPK tetap dimasukkan dalam RAPBD 2027 untuk menjamin pembayaran jika pengalihan tidak terjadi. Belanja PNS di Ngawi sekitar Rp 800 miliar dan naik menjadi lebih dari Rp 1 triliun setelah kebutuhan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu dihitung. Jika pusat mengambil alih, dana yang disiapkan untuk PPPK dapat dialihkan ke prioritas daerah lain. Pelajarannya bagi Kukar: janji kesejahteraan harus dibangun di atas asumsi fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan penghematan yang belum disahkan.
Samarinda mengingatkan bahwa alokasi belum tentu berarti cair
Keterlambatan TPP dan insentif guru non-ASN di Samarinda menunjukkan sisi lain dari ketahanan anggaran: dana bisa tersedia dalam APBD, tetapi arus kas tetap menentukan kapan hak diterima. Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa pencairan tersendat karena perubahan perkiraan transfer dari pusat dan bagi hasil pajak provinsi, bukan karena ketiadaan alokasi. Pemkot menjamin seluruh kewajiban itu lunas sebelum penutupan buku anggaran pada Desember dan menyebut pembayaran bertahap berjalan seiring masuknya penerimaan daerah. Insentif guru Samarinda awalnya didukung program provinsi, tetapi setelah dukungan itu dihentikan, pemerintah kota mengambil alih pembiayaannya melalui APBD. Pengalaman ini menegaskan bahwa komitmen perlu disertai pengelolaan kas dan jadwal pembayaran yang transparan. Tanpa itu, guru tetap menanggung ketidakpastian meski haknya tercatat resmi. Bagi Kukar, menjaga TPP berarti menjaga alokasi sekaligus memastikan pencairannya.
Prioritas harus diukur dari kepastian bagi guru
Alokasi pendidikan Kukar sebesar 21 persen dan jaminan bahwa TPP guru tidak dipangkas merupakan landasan yang kuat, tetapi bukan garis akhir. Ngawi memperlihatkan bahwa pengalihan beban gaji PPPK dapat membuka ruang untuk prioritas lain, dengan syarat kebijakannya benar-benar berlaku. Samarinda menunjukkan bahwa transfer yang tersendat dapat menunda hak meski anggaran sudah tersedia. Kedua pengalaman itu membuat ukuran keberhasilan Kukar lebih jelas: lindungi kesejahteraan guru, rencanakan belanja secara hati-hati, dan komunikasikan jadwal pembayaran dengan terbuka. Infrastruktur tetap penting, tetapi pengorbanan pada kepastian hak tenaga pendidik berisiko melemahkan tujuan pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya, komitmen Kukar layak diapresiasi selama 21 persen anggaran dan janji mempertahankan TPP diterjemahkan menjadi pembayaran yang konsisten serta pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak.
