Lonjakan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Prestasi yang Perlu Dibaca Kritis
Pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu kabupaten atau kota dalam periode tertentu, yang mencerminkan dinamika produksi, investasi, dan konsumsi lokal serta menjadi fondasi bagi kinerja ekonomi nasional secara agregat. Sepanjang semester I 2026, Badan Pusat Statistik mencatat 99 kabupaten/kota berhasil menembus pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, bahkan sebagian melampaui 8 persen berkat penguatan sektor unggulan masing-masing. Di atas kertas, angka ini tampak seperti kemenangan besar: target nasional seolah tinggal soal teknis replikasi model sukses. Namun jika dibaca lebih dalam, lonjakan ini bukan sekadar deret angka, melainkan sinyal bahwa peta kekuatan ekonomi mulai bergeser dan berpotensi memperlebar jarak antara daerah yang mampu memanfaatkan momentum dan yang tertinggal. Pertanyaannya: siapa yang benar-benar diuntungkan dari pertumbuhan ini?
Manufaktur dan Pertanian: Motor Utama, Tapi Bukan Tanpa Risiko
Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang melampaui 6 persen banyak digerakkan oleh sektor manufaktur dan pertanian, diperkuat arus investasi regional Indonesia yang masuk ke kantong-kantong baru produksi. Kendal dan Batang, misalnya, menikmati pertumbuhan di atas 8 persen berkat ekspansi industri manufaktur dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Batang. Kutipan yang layak dicermati: “Ada Kendal karena ditopang industri manufakturnya, kemudian ada Batang yang tumbuh 8 persen karena ada Kawasan Ekonomi Khusus Batang.” Di sisi lain, Sidrap menunjukkan bahwa sektor pertanian yang ditingkatkan produktivitasnya, ditambah investasi industri pengolahan porang, mampu mendorong pertumbuhan mendekati 7 persen tanpa bergantung pada tambang. Polanya jelas: daerah yang berani mengunci strategi pada sektor manufaktur pertanian dan membuka diri pada investasi jangka panjang, memetik hasil lebih cepat. Risiko besarnya, ketergantungan pada segelintir sektor bisa membuat ekonomi rapuh ketika siklus harga komoditas atau permintaan industri berbalik arah.
Target Nasional 6–8 Persen: Ambisi yang Bergantung pada Replikasi Daerah
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai sebaran pertumbuhan ekonomi daerah di atas 6 persen membuat target nasional 6 persen pada 2027 “amat sangat feasible” dan bahkan berpotensi terlampaui jika momentum ini bisa direplikasi. Lebih jauh, ia menyebut target presiden untuk pertumbuhan 8 persen sebagai sesuatu yang “amat sangat bisa dicapai” bila model keberhasilan kabupaten/kota dapat diperluas. Secara politis, pernyataan ini menggoda: pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dijadikan bukti bahwa kebijakan makro berada di jalur yang tepat. Namun secara kebijakan, mengandalkan replikasi tanpa memeriksa prasyarat lokal adalah pendekatan berbahaya. Kendal, Batang, atau Sidrap tidak tumbuh hanya karena ada program, tetapi karena kombinasi spesifik: lokasi, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan daya tarik investasi regional Indonesia yang tidak otomatis bisa disalin di semua wilayah. Ambisi nasional sah, tetapi tanpa peta rinci kapasitas tiap daerah, target 8 persen berisiko menjadi slogan, bukan rencana.
Disparitas dan Agenda Pembangunan Inklusif
Di balik cerita sukses 99 kabupaten kota 6 persen, BPS mengingatkan bahwa masih ada provinsi yang tumbuh di bawah rata-rata nasional dan perlu didorong. Ini pengakuan penting: pertumbuhan ekonomi daerah tidak merata, dan angka tinggi di sebagian wilayah bisa menutupi stagnasi di tempat lain. Ketika investasi dan sektor manufaktur pertanian terkonsentrasi di titik-titik tertentu, disparitas antar daerah akan mengeras, memicu ketimpangan kesempatan kerja, akses layanan, dan kualitas hidup. Pemerintah tidak bisa puas dengan daftar daerah berpertumbuhan tinggi; yang lebih mendesak adalah strategi pembangunan yang inklusif, yang sengaja mengarahkan investasi regional Indonesia ke wilayah yang tertinggal, bukan sekadar memperkuat yang sudah kuat. Kebijakan fiskal, insentif investasi, dan dukungan infrastruktur harus dirancang untuk mengurangi jurang, bukan menambahnya. Tanpa itu, pertumbuhan di atas 6 persen hanya akan menjadi cermin keberhasilan sebagian kecil peta, bukan gambaran kemajuan nasional.
Kesimpulan: Mengubah Angka Pertumbuhan Menjadi Keadilan Ekonomi
Lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah dengan 99 kabupaten/kota menembus 6 persen dan sebagian mencapai 8 persen adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh diromantisasi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kombinasi sektor manufaktur pertanian dan investasi regional Indonesia mampu menggerakkan ekonomi lokal secara nyata. Namun keberhasilan tersebut sekaligus menyoroti kesenjangan: ada daerah yang berlari, ada yang tertatih. Ke depan, ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada persentase pertumbuhan, melainkan pada seberapa jauh kebijakan mampu memperkecil disparitas antar wilayah dan memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan luas. Pemerintah perlu menjadikan data BPS bukan sekadar bahan konferensi pers, tetapi kompas untuk merancang pembangunan yang lebih adil, di mana setiap kabupaten/kota punya peluang realistis untuk tumbuh, bukan hanya mereka yang kebetulan berada di jalur investasi dan industri.
