Safari Jumat sebagai jalur mendengar warga
Safari Jumat adalah kegiatan pemerintah yang menggabungkan silaturahmi dengan penyerapan aspirasi dan pemeriksaan langsung atas kebutuhan warga di lingkungan mereka. Di Masjid Djafar Warahmah, Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, pada Jumat, 6 November 2026, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berdialog dengan warga dan menanggapi sejumlah persoalan yang mereka sampaikan. Pendekatan ini penting karena masalah seperti jalan rusak dan banjir terlihat berbeda ketika didengar langsung dari orang yang mengalaminya. Namun, keberhasilan Safari Jumat tidak cukup diukur dari kehadiran pejabat atau janji respons. Ukurannya adalah apakah aspirasi masuk ke dalam keputusan, memiliki tindak lanjut yang jelas, dan akhirnya memperbaiki keseharian warga. Dalam hal ini, kegiatan tersebut menjadi awal komunikasi, bukan pengganti pekerjaan teknis maupun layanan yang harus terus berjalan.
Bersama Rico hadir Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Khairul Azmi. Kehadiran pejabat yang menangani infrastruktur memberi warga kesempatan menyampaikan masalah kepada pihak yang berhubungan langsung dengan penanganannya. Inilah sisi berguna dari Safari Jumat Medan: pemerintah dapat mendengar keluhan sekaligus mulai menghubungkannya dengan kewenangan dinas terkait. Tetapi kedekatan semacam ini baru bernilai jika komunikasi terbuka itu berlanjut setelah rombongan meninggalkan lokasi.
Keluhan jalan dan banjir menuntut solusi yang tahan lama
Salah satu keluhan warga Medan yang muncul dalam dialog disampaikan Widya dari Gang Anggrek, Lingkungan VII. Ia mengadukan jalan lingkungan yang rusak dan meminta pembangunan benteng di belakang permukiman untuk membantu mengatasi banjir. Bagi warga, kondisi jalan memengaruhi mobilitas dan kegiatan sehari-hari, sementara genangan atau banjir mengancam kenyamanan rumah. Karena itu, respons pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pencatatan aspirasi: penyebab masalah perlu diperiksa dan rencana penanganan harus bisa ditagih.
Rico mengatakan perbaikan jalan akan diupayakan masuk dalam perencanaan pembangunan tahun depan, sedangkan usulan jalan lingkungan akan dipertimbangkan untuk perencanaan 2027. Untuk persoalan banjir, ia meminta dinas terkait mengidentifikasi sumber dan aliran air sebelum menentukan tindakan. Sikap ini lebih masuk akal daripada membangun atau menutup saluran tanpa memahami arah air, yang berisiko memindahkan masalah ke lokasi lain. Rico juga mengakui kawasan Labuhan Deli dan Medan Marelan menghadapi banjir rob, kondisi tanggul, jalan rusak, serta drainase yang belum memadai. Dengan begitu banyak persoalan saling terkait, perbaikan infrastruktur perlu dinilai dari ketahanannya, bukan sekadar dari cepatnya pekerjaan terlihat selesai.
Pemerintah Kota Medan menyatakan 35 persen anggaran infrastruktur tahun ini dialokasikan untuk empat kecamatan di Medan Bagian Utara: Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli. Angka itu memberi gambaran skala perhatian terhadap pemerataan, tetapi warga tetap membutuhkan rincian hasil yang bisa dirasakan di lingkungannya. Besarnya alokasi tidak otomatis membuktikan bahwa setiap keluhan telah ditangani; yang menentukan adalah prioritas, mutu pekerjaan, dan tindak lanjut atas kondisi lapangan.
Bantuan langsung dan pemeriksaan layanan publik
Respons Rico Waas Medan tidak hanya berupa rencana proyek. Nurjannah meminta tenda dan kursi untuk kegiatan perwiritan, dan Rico menyanggupi bantuan tersebut dengan menyatakan barang akan dikirim keesokan harinya. Permintaan seperti ini berbeda dari perbaikan jalan atau penanganan banjir: skalanya lebih kecil dan dapat ditanggapi langsung. Namun, bagi kelompok warga yang memerlukan perlengkapan untuk kegiatan bersama, kepastian pengiriman adalah tindak lanjut konkret—dan komitmen itu layak dinilai dari apakah bantuan benar-benar tiba.
Usai Safari Jumat, Rico dan rombongan juga meninjau pembangunan Puskesmas yang sedang berlangsung untuk melihat perkembangan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan perencanaan. Langkah tersebut memperluas arti kunjungan lapangan: pemerintah bukan hanya mendengar kebutuhan yang disampaikan warga, tetapi juga memeriksa pembangunan fasilitas pelayanan publik. Puskesmas yang dibangun sesuai kebutuhan dan rencana berpotensi memperkuat akses layanan kesehatan; sebaliknya, inspeksi hanya bermakna jika temuan ditindaklanjuti dan fasilitas nantinya dapat digunakan dengan baik.
Nilai pendekatan ditentukan oleh tindak lanjut
Dua bentuk respons dalam kunjungan ini memperlihatkan cara pemerintah kota mendekati kebutuhan masyarakat: bantuan langsung untuk permintaan yang dapat segera dipenuhi, serta pemeriksaan dan perencanaan untuk persoalan infrastruktur dan fasilitas publik. Perpaduan itu tepat, sebab tidak semua keluhan memiliki penyelesaian dengan skala atau waktu yang sama. Tetapi pemerintah perlu menjaga agar janji jangka pendek tidak menutupi kebutuhan akan solusi jangka panjang, terutama ketika banjir dan kerusakan jalan berkaitan dengan drainase, tanggul, dan aliran air.
Safari Jumat Medan membuka ruang dialog dan membawa pejabat ke lokasi, sementara respons atas keluhan memberi gambaran tentang kemungkinan tindak lanjutnya. Kini tantangannya adalah mengubah percakapan menjadi pekerjaan yang terjadwal, terukur, dan dapat diketahui warga—termasuk memastikan status rencana jalan 2027, hasil identifikasi aliran air, pengiriman bantuan, serta perkembangan Puskesmas. Kesimpulannya, turun ke lingkungan warga adalah langkah yang perlu, tetapi mutu pendekatan pemerintah pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi antara apa yang didengar, apa yang dijanjikan, dan apa yang benar-benar diselesaikan.
