Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pemda Minta BGN Tak Berjalan Sendiri dalam Menata MBG

Pemda Minta BGN Tak Berjalan Sendiri dalam Menata MBG
Minat|Memilih Bahan Makanan

Dua daerah, satu tuntutan: kebijakan harus berpijak di lapangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat yang bergantung pada pelaksanaan teratur, pasokan pangan, dan kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, kebijakan pusat yang mengubah operasionalnya tidak boleh disusun tanpa mengukur akibatnya bagi daerah. Di Batang, Wakil Bupati Suyono meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang kebijakan SPPG pada 11 November 2026, dengan menyoroti risiko bagi mitra, penerima manfaat, serta tenaga kerja. Sehari kemudian, DPRD Banggai meminta BGN memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan MBG. Desakan Batang berangkat dari dampak kebijakan yang sudah terasa; Banggai menyoroti tata kelola dan data yang belum jelas. Keduanya menyampaikan pesan yang sama: keberhasilan program nasional tidak bisa ditentukan dari pusat saja.

Batang mengingatkan harga sosial dari perubahan kebijakan

Batang tidak menolak penataan operasional, tetapi meminta perubahan didahului kajian langsung yang memperhitungkan kondisi mitra, relawan, dan anak penerima. Kabupaten itu memiliki sekitar 81 SPPG, sehingga perubahan aturan dapat menjangkau banyak layanan dan tenaga kerja sekaligus. Suyono mengkhawatirkan relawan yang telah direkrut bisa diberhentikan, menambah pengangguran baru. Ia juga menyoroti penghentian sementara SPPG karena masalah administrasi: bila tanpa kepastian kapan layanan pulih, penyaluran makanan bergizi dapat terganggu. Anak-anak yang sebelumnya menerima MBG pun bertanya kapan program kembali berjalan. Inilah alasan evaluasi bukan urusan prosedur belaka. Suspend yang tidak disertai kejelasan penyelesaian memindahkan beban aturan kepada penerima manfaat, sementara pemutusan tenaga kerja bertolak belakang dengan harapan program membuka kesempatan kerja. BGN perlu menimbang dampak tersebut sebelum menetapkan perubahan.

Banggai menuntut koordinasi dan data rantai pasok yang jelas

Di Banggai, masalah yang disorot bukan terutama penghentian layanan, melainkan lemahnya koordinasi program MBG. Ketua Komisi III DPRD Banggai Suprapto menyampaikan permintaan agar BGN melibatkan OPD dalam rapat kerja pada 12 November 2026. Tanpa kerja bersama, BGN dan pemkab berisiko tidak memiliki data yang jelas tentang kebutuhan serta pasokan beras, ayam, dan sayuran. Padahal, daerah itu menghasilkan sekitar 90 ribu ton beras per tahun, sementara kebutuhan konsumsinya sekitar 37 ribu ton; sumber setempat menyebut surplusnya lebih dari 60 ribu ton. Sekretaris Dinas TPHP Hendra Saadjad menyatakan dinasnya siap membantu menyediakan data dan menunjukkan lokasi pengambilan bahan pangan, seraya mengajak BGN berkomunikasi bersama. Potensi produksi besar tidak otomatis menjadi rantai pasok MBG yang tertata. Tanpa data dan pembagian peran, peluang pangan lokal bisa terlewat.

Penyelarasan menentukan keberlanjutan layanan

Perbedaan desakan Batang dan Banggai justru memperjelas tugas BGN: kebijakan perlu dievaluasi dari dampaknya, lalu dijalankan melalui koordinasi dengan pemda. Batang meminta evaluasi menyeluruh sebelum perubahan operasional SPPG ditetapkan atau diterapkan; Banggai menawarkan keterlibatan OPD untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan pangan lokal. Dua langkah itu saling melengkapi. Kajian lapangan dapat mencegah layanan berhenti tanpa kepastian dan tenaga kerja kehilangan pekerjaan, sementara data daerah membantu memastikan bahan pangan tersedia untuk pelaksanaan MBG. BGN dan pemda seharusnya menyepakati alur komunikasi, data yang dipakai, dan cara menangani masalah operasional sebelum kebijakan berjalan. Kesimpulannya, program nasional hanya akan berkelanjutan bila aturan pusat selaras dengan kenyataan daerah. BGN tidak perlu berjalan sendiri: evaluasi yang terbuka dan koordinasi rutin adalah prasyarat agar mutu layanan, pasokan, dan manfaat bagi anak tetap terjaga.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!