Perampingan harus menghasilkan perusahaan yang lebih sehat
Restrukturisasi BUMN adalah penataan portofolio, struktur, dan tata kelola perusahaan milik negara agar sumber daya terarah pada usaha yang produktif dan mampu tumbuh berkelanjutan. Danantara Indonesia menargetkan penyederhanaan dari 1.074 perusahaan menjadi kurang dari 200, setelah sebelumnya sasaran disebut sekitar 250; ini bukan sekadar mengecilkan bagan organisasi, melainkan ujian apakah perusahaan yang tersisa bisa berkinerja lebih baik. Menurut saya, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah entitas yang digabung atau ditutup. Struktur yang lebih ringkas hanya berguna bila menghentikan duplikasi, memperbaiki disiplin keuangan, dan memperkuat tata kelola. Skala masalahnya jelas: 52% BUMN dan anak usaha mencatat rugi bersih pada 2024, sementara 97% dividen berasal dari delapan BUMN terbesar. Danantara juga menyebut lebih dari 100 kasus hukum dan sengketa antarperusahaan. Angka-angka itu memberi alasan kuat untuk bertindak, tetapi hasilnya harus terlihat dalam kualitas usaha, bukan hanya hitungan perusahaan.
Penyehatan PTPN I menjadi ujian nyata
Arah restrukturisasi terlihat dalam pembahasan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, dengan jajaran direksi PTPN Group di Wisma Danantara pada 21 Oktober 2026. Fokusnya adalah menyehatkan entitas agar mampu mengembangkan bisnis dan membangun fondasi yang berkelanjutan. Kinerja PTPN I mulai menunjukkan perbaikan: EBITDA tercatat positif sebesar Rp1,9 triliun, dengan sinergi PalmCo sebagai salah satu pendukung kondisi keuangan grup. Namun, angka positif itu sebaiknya diperlakukan sebagai titik awal, bukan bukti bahwa pekerjaan telah selesai. Rencana penataan mencakup aset, struktur pembiayaan, dan sinergi antarentitas; skema transaksi non-tunai juga disiapkan untuk membantu mengurangi beban perusahaan. Di sisi operasi, PTPN I menyiapkan peningkatan produktivitas karet, teh, dan kopi. Restrukturisasi bisnis ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027, disusul perbaikan operasi untuk memperkuat fundamental dan daya saing.
Penyederhanaan anak usaha perlu menjaga layanan
Penyederhanaan anak usaha juga menyentuh layanan yang digunakan masyarakat. Di lingkungan PTPN Group, proses konsolidasi pengelola rumah sakit dimulai melalui penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat oleh sejumlah entitas. Arahnya adalah menyatukan anak usaha pelayanan kesehatan ke dalam satu badan hukum agar pengelolaan lebih terintegrasi dan punya landasan lebih kuat untuk mengembangkan layanan. Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 perusahaan BUMN telah menjalani proses penataan. Jumlah itu menunjukkan pekerjaan sudah berjalan, tetapi kecepatan konsolidasi tidak boleh mengalahkan kesiapan pelaksanaan. PTPN menegaskan kesinambungan layanan kesehatan harus dijaga, termasuk kesiapan operasional, perizinan, kerja sama pelayanan, dan hak karyawan. Inilah tolok ukur yang sering luput ketika perampingan dibicarakan: bagi pengguna, keberhasilan bukan terletak pada struktur baru di atas kertas, tetapi pada layanan yang tetap tersedia dan pengelolaan yang semakin baik.
Target laba harus menguji hasil transformasi
Transformasi Danantara disusun bertahap hingga 2030, dengan restrukturisasi dan konsolidasi sebagai fokus fase awal. Tahapan berikutnya mencakup pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi dan otomasi, penciptaan nilai, serta sasaran menjadi korporasi kelas dunia. Danantara menyebut transformasi mulai berbuah pada kinerja: laba bersih konsolidasi BUMN selama delapan bulan 2026 mencapai Rp214,9 triliun. Angka tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menyatakan perampingan berhasil. Penilaian harus melihat apakah laba bertumpu pada basis usaha yang lebih luas, apakah perusahaan yang merugi memperoleh jalan pemulihan, dan apakah tata kelola mencegah masalah lama terulang. Danantara sendiri menempatkan penyederhanaan portofolio, pemulihan disiplin keuangan, dan penguatan tata kelola sebagai kebutuhan utama. Kesimpulannya, pengurangan dari 1.074 menuju kurang dari 200 perusahaan hanya layak disebut transformasi jika menghasilkan BUMN yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberi layanan yang andal.
