Halal harus menjadi ekosistem produksi
Industri halal adalah ekosistem produksi yang memastikan bahan, proses, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi memenuhi prinsip halal sekaligus menjaga mutu serta keamanan produk. Karena itu, pengembangannya tidak seharusnya berhenti pada label di kemasan: ia dapat menjadi alat untuk memperkuat pasokan pangan dan meningkatkan nilai tambah industri. Pada 19 November, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut integrasi ekosistem halal dari hulu hingga hilir sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan ini tepat, sebab pangan yang tersedia dan terjangkau belum cukup jika aspek keamanan, mutu, gizi, dan kehalalannya diabaikan. Kemenperin juga memperkuat pengembangan lima kelompok industri halal nasional, dengan sasaran meningkatkan kualitas, inovasi, nilai tambah, dan daya saing produk.
Lima kelompok, peluang yang melampaui makanan
Peta prioritas Kemenperin mencakup makanan dan minuman; tekstil dan pakaian jadi; kulit dan alas kaki; kimia, farmasi, serta obat tradisional; dan perlengkapan serta peralatan rumah tangga. Menempatkan sektor-sektor nonpangan sejajar dengan makanan adalah pilihan strategis: prinsip halal juga dapat membentuk kepercayaan terhadap busana, produk kesehatan, bahan kimia, dan barang rumah tangga. Peluangnya bukan semata memperbanyak sertifikat, melainkan membangun rantai pasok yang tertelusur, memperkuat standardisasi, menyiapkan bahan baku dan tenaga kerja, serta membuka akses pasar. Kemenperin menempatkan unsur-unsur tersebut sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal. Dengan pendekatan itu, produsen dalam negeri bisa bersaing lewat mutu dan proses yang dapat dipercaya, bukan hanya mengandalkan identitas halal sebagai pembeda.
Arah tersebut juga sejalan dengan konsep Halal and Beyond: kepatuhan perlu berjalan bersama inovasi, keberlanjutan, dan nilai tambah. Contoh penerapannya terlihat pada usaha batik yang menggunakan malam berbahan sawit halal dan ramah lingkungan.
Ketahanan pangan dimulai dari rantai pasok
Agar industri halal benar-benar menopang ketahanan pangan, jaminan tidak boleh hanya melekat pada produk akhir. Prinsip halal perlu diterapkan dari penyediaan bahan baku hingga produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi. Rantai yang terintegrasi membantu menjaga konsistensi mutu dan kepercayaan konsumen, sekaligus membuat gangguan pasokan lebih mudah dikenali dan ditangani. Bagi masyarakat, dampaknya bersifat praktis: pangan harus aman, bergizi, bermutu, terjangkau, dan sesuai prinsip halal. Artinya, kebijakan halal akan lebih bermakna jika didukung kapasitas produksi dan distribusi, bukan sekadar pemeriksaan di tahap akhir. Integrasi itu juga memberi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke rantai nilai yang lebih luas.
Skala ekonominya memberi alasan kuat untuk bergerak. Nilai ekonomi halal tercatat sekitar Rp4.900 triliun pada 2023, naik menjadi Rp5.500 triliun pada 2024, lalu mencapai sekitar Rp6.400 triliun pada 2025; kontribusinya disebut sekitar 27 persen terhadap PDB nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa ekosistem halal bukan ceruk kecil, tetapi penggerak ekonomi yang patut ditopang dengan kebijakan lintas rantai pasok.
Akses UMK dan pasar menjadi ujian berikutnya
Pertumbuhan baru akan terasa luas jika usaha mikro dan kecil mampu ikut serta. BPJPH menyiapkan 1,35 juta sertifikat halal gratis pada awal 2026 melalui program SEHATI untuk memperluas akses sertifikasi dan memperkuat daya saing UMK. Sementara itu, penahapan kewajiban sertifikasi bagi kelompok produk dan pelaku usaha tertentu diperpanjang hingga 17 Oktober 2028 sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan ini perlu disertai pendampingan agar pelaku usaha mampu membenahi bahan, proses, dan pencatatan, bukan sekadar melewati administrasi. Generasi muda juga dapat mempercepat perubahan melalui riset, teknologi, pengembangan produk, dan kewirausahaan.
Kesimpulannya, lima kelompok prioritas Kemenperin memberi fondasi yang lebih luas daripada industri makanan saja. Namun, ambisi menjadikan industri halal mesin ketahanan pangan dan pertumbuhan hanya akan terwujud bila standardisasi, pasokan bahan, inovasi, dan akses pasar dibangun bersama. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya klaim, melainkan produk yang konsisten mutunya, dipercaya konsumen, dan mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.






