Kemandirian dimulai dari warga
Energi terbarukan desa adalah pemanfaatan sumber energi lokal yang dikelola bersama warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung kegiatan produktif dan ekonomi setempat. Gagasan ini menempatkan masyarakat sebagai penggerak, bukan sekadar penerima fasilitas. Pada 29 Oktober 2026, Pertamina mencatat 62 desa dari total 310 titik program Desa Energi Berdikari (DEB) telah mencapai tahap mandiri. Angka itu penting bukan semata karena jumlah desa, melainkan karena kemandirian dinilai dari kemampuan warga melanjutkan dan mengembangkan program setelah pendampingan perusahaan berakhir. Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, menyebut bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak cukup diukur dari bantuan yang disalurkan; masyarakat harus mampu mengelolanya secara mandiri. Dengan kata lain, pembangkit yang terpasang bukan garis akhir. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah warga menguasai teknologi, mengambil keputusan, dan memperoleh manfaat ekonomi yang bertahan.
Energi bersih perlu terhubung dengan mata pencaharian
DEB menggabungkan penggunaan energi terbarukan dengan upaya membangun ekonomi masyarakat desa. Dari 310 titik program, 274 memanfaatkan panel surya, 25 menggunakan teknologi metana dan biogas, delapan memakai mikrohidro, dua berbasis biodiesel, dan satu menggunakan sistem hibrida. Ragam ini menunjukkan bahwa solusi bisa disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan setempat, bukan dipaksakan seragam. Listrik dari sumber lokal dapat mendukung pengolahan hasil pertanian, penyimpanan produk, usaha mikro, ketahanan pangan, dan wisata energi. Pertamina mencatat program menjangkau 300.768 penerima manfaat, termasuk 62 penyandang disabilitas. Materi informasi program juga mencatat penciptaan nilai ekonomi dari energi terbarukan sebesar Rp6,40 miliar per tahun. Namun, angka manfaat hanya akan berarti jika warga punya akses nyata untuk menggunakan energi itu dalam kegiatan produktif, bukan berhenti pada fasilitas yang terpasang.
Mengapa model berbasis warga penting sekarang
Kemandirian energi tidak hanya ditentukan oleh produksi minyak dan gas atau kapasitas pembangkit berskala besar; kemampuan desa memenuhi kebutuhan dan mengelola sumber energinya juga menjadi bagian dari ketahanan. Ketidakpastian rantai pasok global dan dinamika geopolitik dapat mendorong kenaikan harga energi, inflasi, serta biaya produksi. Karena itu, energi terbarukan desa layak dipandang sebagai strategi ekonomi sekaligus energi: pasokan yang lebih dekat dengan pengguna dapat membantu kegiatan lokal berjalan, sementara keterampilan pengelolaan tetap berada di masyarakat. Dalam pendekatan DEB, Pertamina berperan sebagai katalis dan warga menjadi pelaku utama dalam mengembangkan potensi lokal. Prinsip ini lebih meyakinkan daripada mengukur kemajuan hanya dari jumlah panel atau kapasitas terpasang. Tanpa kepemilikan keterampilan dan keputusan di tingkat lokal, pembangkit bersih berisiko menjadi aset yang bergantung terus pada pihak luar.
Tantangan berikutnya: menjaga manfaat setelah pendampingan
Kemandirian tidak muncul otomatis ketika instalasi selesai. Warga perlu mampu mengoperasikan, merawat, dan mengembangkan fasilitas secara aman, lalu mengaitkan pasokan energi dengan kegiatan ekonomi yang sesuai potensi desa. Pelatihan dan sertifikasi menjadi bagian dari upaya itu: pada 26–27 Agustus 2026, 23 penggerak lokal binaan Pertamina mengikuti pelatihan operator pembangkit energi terbarukan. Skala program pun masih berkembang. Selain 310 titik yang telah berjalan, terdapat 24 program dalam proses pengembangan, dan Pertamina menargetkan total 334 program pada akhir 2026. Target tersebut patut dinilai bukan hanya dari penambahan titik, tetapi juga dari mutu pendampingan, kemampuan warga merawat fasilitas, dan manfaat yang benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal. Keberhasilan 62 desa memberi bukti awal bahwa pemberdayaan dapat menjadi jalan menuju kemandirian energi—asal warga tetap menjadi pemilik prosesnya.
