Bangunan selesai bukan garis akhir
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah wadah ekonomi milik masyarakat desa atau kelurahan yang dirancang untuk mengembangkan usaha lokal dan memperluas kegiatan ekonomi produktif. Di Kepulauan Riau, Kementerian Koperasi mendorong percepatan pembangunan sekaligus operasionalisasinya melalui kunjungan pemantauan dan evaluasi Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah pada Kamis (19/11). Langkah ini tepat, tetapi ukuran keberhasilan tak boleh berhenti pada jumlah bangunan yang selesai. Koperasi baru berarti bagi warga ketika pengurusnya siap, tata kelolanya jelas, dan ada kegiatan usaha yang menjawab kebutuhan setempat. Tanpa itu, percepatan fisik berisiko menghasilkan gedung yang belum menjadi pusat kegiatan ekonomi.
Laporan Dinas Koperasi dan UMKM setempat mencatat 114 dari 407 titik telah rampung 100 persen. Sebanyak 227 titik memiliki kesiapan lahan, sementara sejumlah pembangunan lain berada pada progres sekitar 75 persen. Angka tersebut menunjukkan kemajuan, sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan masih panjang: sebagian lokasi belum dibangun dan titik yang rampung belum tentu siap melayani anggota.
Percepatan perlu mengikuti kondisi kepulauan
Target pembangunan di Kepri tidak bisa disamaratakan seperti proyek di wilayah daratan yang mudah dijangkau. Sejumlah titik menghadapi keterbatasan lahan, berada di kawasan hutan, atau terletak di pulau yang tidak memiliki daratan memadai. Karena itu, dorongan untuk mempercepat pembangunan harus berjalan bersama verifikasi lokasi. Mengejar angka tanpa memastikan kelayakan lahan dapat menambah hambatan, bukan mempercepat layanan koperasi.
Hasil pemantauan, menurut Farida, akan menjadi dasar langkah strategis untuk mempercepat operasionalisasi koperasi yang sudah siap, melanjutkan pembangunan yang masih berjalan, serta menangani titik yang lahannya tersedia. Urutan ini masuk akal: membedakan kebutuhan tiap lokasi membantu pemerintah daerah dan pengelola memusatkan dukungan pada hambatan yang nyata. Untuk koperasi desa di wilayah kepulauan, rancangan usaha dan cara penyaluran barang juga perlu sesuai dengan akses serta potensi ekonomi setempat.
Kesiapan pengurus menentukan manfaat
Tahap setelah pembangunan justru menjadi ujian yang menentukan. KDKMP membutuhkan pengurus dan manajer yang mampu bekerja profesional dan transparan, serta rencana usaha yang berkelanjutan. Contoh dari KDKMP Marihat Jaya di Pematangsiantar menegaskan prinsip yang sama: bangunan yang selesai baru menjadi awal, sedangkan manfaat bergantung pada pengelolaan yang benar-benar berjalan. Koperasi dapat membuka peluang usaha, memperkuat usaha mikro dan kecil, serta memberi warga ruang untuk mengembangkan kegiatan produktif—tetapi semua itu menuntut layanan yang dipercaya anggota.
Kepri juga perlu mengaitkan Koperasi Merah Putih dengan keunggulan ekonominya. Farida mendorong sinergi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih agar produksi nelayan terhubung dengan industri perikanan dan memberi nilai tambah bagi hasil laut. Gagasan ini menjanjikan jika koperasi mampu mengatur pengelolaan hasil, hubungan dengan pembeli, dan pembagian manfaat secara jelas. Tanpa kesiapan tersebut, integrasi program hanya akan menjadi rencana di atas kertas.

Keberhasilan diukur dari kegiatan, bukan gedung
Pekerjaan Kemenkop dan pemerintah daerah belum tuntas saat 114 titik dinyatakan rampung. Mereka perlu mengubah capaian pembangunan menjadi koperasi yang benar-benar beroperasi: pengurus siap, proses verifikasi beres, kegiatan usaha sesuai potensi lokal, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah, pengelola, anggota, dan masyarakat penting agar koperasi tidak sekadar hadir sebagai kelembagaan, tetapi ikut menggerakkan ekonomi pesisir dan desa.
Percepatan KDKMP Kepri layak disambut sebagai kemajuan, bukan sebagai bukti bahwa program telah berhasil sepenuhnya. Ukuran akhirnya bukan jumlah bangunan yang berdiri, melainkan apakah koperasi dikelola profesional, transparan, dan berkelanjutan serta memberi peluang ekonomi nyata bagi warga. Jika perhatian pada operasionalisasi sekuat perhatian pada pembangunan fisik, 114 titik rampung dapat menjadi awal kemandirian ekonomi, bukan sekadar daftar pekerjaan selesai.






