Dukungan psikososial gempa: lebih dari sekadar hiburan di tenda pengungsian
Dukungan psikososial gempa adalah rangkaian intervensi terencana untuk mengurangi dampak emosional, sosial, dan perilaku akibat bencana, mulai dari pertolongan psikologis awal, penilaian risiko mental, hingga rujukan profesional dan pendampingan jangka panjang yang menolong penyintas kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di NTT, pendekatan ini mulai tampak sebagai kebijakan, bukan sekadar kegiatan sambilan. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, HIMPSI, hingga Kementerian Kesehatan membangun pola pemulihan trauma bencana alam yang saling terkait, meski belum sepenuhnya sinkron. Pertanyaannya bukan lagi apakah pendampingan kesehatan mental korban penting, tetapi apakah negara berani menjadikannya layanan dasar yang berkelanjutan. Selama trauma dilihat hanya sebagai urusan “nanti setelah fisik beres”, kita mempertaruhkan masa depan generasi yang tumbuh dengan ketakutan berulang setiap kali tanah bergetar.
Kemensos: asesmen terstruktur dan prioritas kelompok rentan, fondasi yang tepat tapi rapuh
Respons Kementerian Sosial patut diapresiasi karena berangkat dari data, bukan perasaan. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa di Sikka diprioritaskan bagi kelompok rentan—anak-anak, perempuan dewasa, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Sebanyak 18 lembaga dan NGO diaktifkan dalam subcluster LDP pada hari ketiga pengungsian, menunjukkan adanya koordinasi lintas aktor sejak awal. Hasil asesmen psikososial mengklasifikasikan sekitar 19 persen korban dalam kategori merah berisiko sangat tinggi, 31 persen kuning berisiko sedang, dan 50 persen hijau berisiko ringan. Kalimat ini seharusnya menjadi alarm kebijakan: hampir satu dari lima penyintas membutuhkan rujukan psikolog profesional, bukan sekadar aktivitas rekreasional. Bagi kategori kuning dan hijau, LDP memberikan Psychological First Aid, kegiatan rekreasional, dan aktivitas pemulihan fungsi sosial secara terprogram dan terstruktur. Namun tanpa komitmen program layanan psikologis berkelanjutan, skema baik ini mudah berhenti saat posko dibongkar.
Sekolah sebagai ruang pemulihan: Tenda Gembira dan guru sebagai garda depan
Pendekatan Kemendikdasmen dan HIMPSI mengirim pesan tegas: ruang kelas adalah arena pemulihan trauma bencana alam, bukan hanya tempat mengejar ketertinggalan kurikulum. Kementerian ini menggerakkan dukungan psikososial gempa bagi murid dan guru terdampak, bekerja sama dengan psikolog, organisasi sosial, dan perguruan tinggi untuk mengurangi trauma melalui berbagai kegiatan dan penyuluhan psikologi. Di lapangan, HIMPSI menggelar program Tenda Gembira—aktivitas bermain yang dirancang secara terstruktur, dipadukan dengan teknik stabilisasi emosi untuk membantu murid mengelola rasa takut dan cemas. Rapid assessment menunjukkan banyak siswa masih cemas terhadap gempa susulan, mengalami gangguan tidur, takut masuk rumah, enggan menutup pintu, dan sulit konsentrasi belajar. Untuk guru, ada psikoedukasi dukungan psikologis awal dan pendampingan lewat program SAPA (Supportive, Accompaniment, Psychosocial, Assistance). Ini langkah strategis: tanpa guru yang stabil secara emosional, pemulihan mental murid hanya slogan.
Pendekatan holistik Kemenkes: kuat di konsep, berisiko tertinggal di eksekusi
Kementerian Kesehatan berbicara dengan bahasa yang benar: penanganan korban gempa harus holistik, fisik dan mental. Wakil menteri menegaskan masalah psikologis korban menjadi salah satu prioritas, meski dua pekan pertama masih berfokus pada kesehatan fisik dan penyelamatan nyawa. Aspek kesehatan mental dan beban traumatik baru akan menjadi fokus utama lanjutan pada pekan ketiga setelah bencana. Di atas kertas, ini tampak logis; di lapangan, tiga pekan adalah waktu cukup lama bagi kecemasan akut berubah menjadi pola gangguan yang mengakar. Kemenkes mulai mengirim tenaga cadangan kesehatan yang melakukan pendekatan fisik dan mental, sambil berkoordinasi dengan kementerian lain untuk kesehatan anak, remaja, dan perempuan. Namun desakan parlemen agar Kemenkes menyiapkan skema pendampingan psikologis jangka menengah hingga panjang dengan pembagian peran jelas antara pusat, daerah, dan relawan menunjukkan satu hal: tanpa desain program layanan psikologis berkelanjutan, komitmen holistik akan berhenti di konferensi pers.
Trauma jangka panjang dan PR besar negara: dari koordinasi ke kontinuitas
Inti persoalan bukan sekadar siapa hadir di awal bencana, tetapi siapa yang masih ada ketika media sudah pergi. Wakil ketua komisi kesehatan di parlemen mengingatkan bahwa trauma psikologis akibat bencana dapat berlangsung jangka panjang dan membahayakan perkembangan mental anak-anak yang kehilangan anggota keluarga. Menurutnya, dampak terhadap pembentukan karakter bisa bertahan lama, sehingga pendampingan tidak boleh berhenti di masa tanggap darurat. Desakan agar pemerintah merancang pendampingan psikologis jangka menengah dan panjang sangat tepat, apalagi ada sekitar 180 ribu pengungsi yang juga menghadapi risiko penyakit fisik di tenda-tenda, termasuk pengungsian mandiri kecil yang rawan luput pendataan medis. Di sisi lain, pengalaman traumatis warga Sikka akibat gempa dan tsunami 1992 yang kembali muncul saat gempa susulan menunjukkan bahwa memori bencana bisa melompati puluhan tahun dalam hitungan detik. Jika dukungan psikososial gempa dan pendampingan kesehatan mental korban tidak dibuat sebagai ekosistem layanan lintas sektor yang stabil, kita akan mengulang pola yang sama pada bencana berikutnya: panik di awal, abai di akhir.
