Pengakuan yang menuntut pembenahan
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak usia sekolah untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Karena menyangkut kebutuhan dasar dan kesehatan anak, kekurangan program MBG tidak dapat diperlakukan sebagai gangguan kecil dalam pelaksanaan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program masih memiliki banyak kekurangan dan menegaskan perlunya pengawasan serta penindakan tegas. Pengakuan terbuka ini penting, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut: masalah di lapangan harus diperbaiki, bukan hanya diakui. MBG disebut strategis dan vital bagi masa depan generasi muda. Justru karena ambisinya besar, pemerintah perlu membuktikan bahwa makanan yang sampai kepada anak-anak memenuhi standar gizi, aman, dan berkualitas. Bagi penerima manfaat, ukuran keberhasilan bukan pernyataan atau jumlah penindakan, melainkan makanan yang layak dan konsisten.

Angka penindakan dan batas informasi
Dalam sidang yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung, 353 orang diberhentikan dengan tidak hormat, dan 2.600 orang masih diperiksa Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN). Dua laporan mengenai pemaparan tersebut sama-sama menyebut 13 tersangka dan 353 orang diberhentikan. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci alasan pemberhentian maupun hubungan setiap orang yang diberhentikan dengan perkara yang menjerat para tersangka. Karena itu, angka 353 tidak patut langsung disebut sebagai jumlah PNS dipecat atau dianggap seluruhnya terkait tindak pidana tertentu. Ketelitian membedakan status hukum, pemeriksaan, dan pemberhentian adalah bagian dari akuntabilitas program MBG. Penindakan tegas layak didukung, tetapi keterangan yang presisi juga diperlukan agar publik dapat menilai prosesnya tanpa mencampuradukkan kategori.
Pengawasan harus menghasilkan perubahan
Pemeriksaan terhadap 2.600 orang oleh Inspektorat BGN menunjukkan bahwa pengawasan internal masih berjalan, sementara angka pemeriksaan Kejaksaan Agung menandai jalur penegakan hukum yang berbeda. Pemeriksaan bukan putusan bersalah; pemerintah perlu menjelaskan perkembangannya dengan tetap menghormati proses yang berlaku. Prabowo meminta jajarannya tidak ragu menindak pelanggaran dan menyampaikan, “Jangan ragu-ragu ya. Pecat, bersihkan sampai bersih”. Namun, kebersihan tata kelola tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang diperiksa atau diberhentikan. Evaluasi yang berkelanjutan perlu memastikan makanan aman, memenuhi standar gizi, dan benar-benar diterima anak-anak yang menjadi sasaran. Bagi keluarga, hasil paling nyata adalah layanan yang dapat dipercaya. Pemerintah juga perlu menyampaikan perbaikan apa yang dilakukan setelah temuan muncul, tanpa mengklaim rincian yang belum diumumkan.
Akuntabilitas adalah ukuran keberhasilan
Pengakuan bahwa MBG belum sempurna seharusnya menjadi titik awal koreksi, bukan pembelaan atas kekurangan yang berulang. Program ini menyentuh anak-anak usia sekolah, sehingga dampaknya bergantung pada mutu makanan dan ketepatan pelaksanaan, bukan sekadar jangkauan distribusi. Pemeriksaan dan penindakan penting, tetapi perlu disertai evaluasi yang rutin serta informasi publik yang membedakan secara jelas siapa yang menjadi tersangka, siapa yang diperiksa, dan siapa yang diberhentikan. Dengan begitu, akuntabilitas program MBG dapat dinilai dari transparansi proses sekaligus perubahan yang dirasakan penerima manfaat. Kesimpulannya, pernyataan Prabowo dan angka penindakan menunjukkan bahwa persoalan telah diakui dan pemeriksaan masih berlangsung. Ukuran berikutnya bukan kerasnya seruan untuk membersihkan pelaksana, melainkan apakah pengawasan menghasilkan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas bagi anak-anak.






