Reformasi PBB harus terasa dalam kehidupan nyata
Reformasi PBB adalah pembaruan mandat, tata kerja, dan keterwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar lembaga itu bukan hanya menetapkan norma global, tetapi juga sanggup menanggapi persoalan nyata. Itulah ukuran relevansi yang perlu dipakai untuk menilai masa depan PBB. Pada peringatan Hari PBB di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mendorong transformasi lembaga tersebut agar lebih mampu menjawab tantangan global. Selama puluhan tahun, PBB berperan dalam pembentukan norma tentang hak asasi manusia, hukum laut, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, norma saja tidak cukup ketika perubahan teknologi dan pola kerja bergerak lebih cepat daripada aturan. Arrmanatha menegaskan bahwa PBB masa depan perlu menyelesaikan masalah, bukan berhenti pada penetapan aturan. Seruan ini tepat: lembaga multilateral hanya akan dipercaya jika manfaat kerjanya dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar terlihat dalam dokumen dan perundingan.
Suara generasi muda tak boleh menunggu
Dorongan pembaruan itu akan timpang jika hanya dibentuk oleh pemerintah dan diplomat. Arrmanatha mengajak generasi muda ikut menentukan masa depan PBB dan tatanan multilateral, sebab keputusan yang dibuat sekarang akan membentuk dunia yang mereka warisi. Pesannya tegas: “Indonesia membutuhkan gagasan kalian. PBB membutuhkan keberanian kalian.” Peran generasi muda bukan hadiah yang baru diberikan setelah mereka mencapai jabatan tinggi. Mereka dapat menyampaikan aspirasi sebagai aktivis, menuntut tindakan sebagai warga negara, memengaruhi pilihan perusahaan sebagai konsumen, serta ikut bekerja melalui beragam profesi. Ajakan ini perlu diterjemahkan menjadi ruang partisipasi yang berpengaruh, bukan sekadar undangan hadir dalam acara. Peringatan tahun ini menandai 81 tahun berdirinya PBB dan 76 tahun kerja sama Indonesia-PBB. Rangkaian acaranya mencakup peluncuran Letters to 2045, dialog lintas generasi, serta pameran yang menghadirkan 20 badan PBB. Pesan anak muda patut menjadi masukan bagi keputusan, bukan hanya arsip harapan.
AI dan kerja digital menguji keadilan global
Tantangan paling konkret dalam seruan reformasi adalah memastikan aturan global mampu mengejar perubahan teknologi. Arrmanatha menyoroti kecerdasan buatan yang berkembang cepat, sementara tata kelolanya tertinggal; akibatnya, manfaat AI berisiko terkonsentrasi pada negara dan kelompok yang sudah punya kuasa membentuk teknologi. Karena itu, tata kelola AI tidak boleh dirancang tanpa negara-negara Global South. Jika negara berkembang hanya menerima dampak keputusan pihak lain, kesenjangan digital akan berubah menjadi kesenjangan pengaruh. Persoalan serupa tampak pada pekerja ekonomi gig yang mendapat penghasilan melalui aplikasi. Fleksibilitas kerja tidak menghapus kenyataan bahwa sebagian pekerja tidak memiliki kontrak, perlindungan memadai, atau ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka. Aturan kerja harus berkembang seiring teknologi, dengan martabat dan perlindungan pekerja sebagai patokan. Ini bukan isu pinggiran: keputusan mengenai AI dan platform digital menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risikonya.
Dari seruan menuju tanggung jawab bersama
Indonesia menegaskan komitmennya pada PBB dan sistem multilateral sebagai amanat konstitusi, dengan kontribusi antara lain melalui pasukan penjaga perdamaian, keterlibatan di Dewan Keamanan, serta dukungan terhadap hak asasi manusia. Komitmen itu akan lebih kuat bila disertai dorongan agar lembaga dunia membuka prosesnya kepada generasi yang paling lama akan hidup dengan akibat keputusan hari ini. Letters to 2045, yang menghimpun pesan anak muda Indonesia tentang masa depan, memberi pengingat bahwa cita-cita perlu diikuti tindakan dan ruang pengaruh. Tugas PBB bukan sekadar mengundang anak muda berbicara, melainkan memastikan suara mereka ikut membentuk kebijakan. Sebaliknya, anak muda perlu mengubah gagasan menjadi partisipasi yang konsisten—dari ruang publik hingga profesi masing-masing. Kesimpulannya jelas: reformasi PBB hanya akan relevan jika berani menangani persoalan nyata, melibatkan negara berkembang, dan memberi generasi muda peran yang bermakna dalam menentukan arah dunia.
