Pengawasan harus dekat dengan pelaksanaan
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pemeriksaan terkoordinasi terhadap layanan pemenuhan gizi di daerah untuk memastikan operasional, makanan, dan sasaran penerima sesuai standar. Pemeriksaan yang dekat dengan pelaksanaan penting karena masalah di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat langsung memengaruhi makanan yang diterima masyarakat. Karena itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengambil peran aktif, bukan sekadar menunggu laporan dari pusat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan arahan tersebut setelah memimpin kick-off sosialisasi Surat Edaran tentang inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG pada 28 Oktober 2026. Langkah ini masuk akal: pemerintah daerah memiliki perangkat dan jangkauan lapangan untuk menemukan ketidaksesuaian lebih cepat. Namun, pengawasan baru berguna jika hasil pemeriksaan ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai daftar temuan. Ukuran keberhasilannya adalah layanan yang aman, bermutu, dan berjalan sesuai target.
Satgas mempertemukan perangkat daerah dan BGN
Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ memberi kepala daerah kewenangan menugaskan Satgas MBG untuk memeriksa SPPG di wilayah masing-masing. Satgas MBG daerah dirancang lintas perangkat: unsur kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, hingga inspektorat dapat dilibatkan. Pemeriksaan dilakukan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) dan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional yang disusun BGN. Cakupannya tidak berhenti pada kelayakan tempat. Satgas juga perlu memeriksa mutu dan kesesuaian menu serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Peran pemerintah daerah di sini adalah menghubungkan keahlian berbagai dinas dengan standar nasional. Susunan lintas sektor itu tepat, sebab mutu makanan dipengaruhi banyak hal, dari kebersihan dan pasokan hingga tata kelola. Koordinasi yang jelas akan menentukan apakah inspeksi menghasilkan perbaikan nyata.
Percepatan pembentukan harus diikuti tindakan
Pembentukan satgas belum merata. Data Kemendagri mencatat 223 daerah telah membentuk Satgas MBG, sementara daerah yang belum diminta menyelesaikannya dalam waktu seminggu setelah arahan Tito pada 28 Oktober 2026. Kemendagri juga meminta biro hukum provinsi serta bagian hukum kabupaten dan kota mempercepat pembentukan atau penyesuaian surat keputusan satgas dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Tenggat itu memberi dorongan, tetapi kecepatan menerbitkan keputusan bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah perlu memastikan anggota satgas memahami indikator pemeriksaan, memiliki pembagian tugas, dan menyepakati cara menyampaikan temuan kepada BGN serta pengelola layanan. Tanpa kejelasan itu, satgas berisiko hanya hadir di atas kertas. Koordinasi pusat-daerah harus diterjemahkan menjadi jadwal inspeksi dan tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Dampak diukur dari makanan yang diterima warga
Taruhan pengawasan ini terasa langsung bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, kelompok yang disebut sebagai penerima manfaat utama MBG. Pemeriksaan mutu menu dapat membantu menjaga kualitas makanan, sedangkan pemantauan sisa makanan mendorong layanan mengurangi makanan terbuang. Pemerintah juga berharap pengelolaan program yang baik mendukung kesehatan dan gizi masyarakat serta menggerakkan perekonomian daerah. Harapan itu bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, bukan semata jumlah satgas atau inspeksi. Pemerintah daerah perlu menjadikan temuan lapangan sebagai dasar perbaikan operasional dan memastikan standar terpenuhi dari satu layanan ke layanan lain. Dengan begitu, pengawasan bukan lapisan birokrasi tambahan, melainkan pengaman bagi penerima manfaat. Kesimpulannya, Satgas MBG dapat menjadi ujung pengawasan yang efektif jika pembentukannya segera dituntaskan, koordinasinya nyata, dan hasil inspeksi benar-benar memperbaiki layanan.
