Pendampingan Psikologis: Pintu Utama Pemulihan, Bukan Pelengkap Proses Hukum
Pendampingan psikologis korban adalah rangkaian dukungan kesehatan mental yang terstruktur dan berkelanjutan, diberikan oleh tenaga profesional untuk membantu korban pelecehan seksual memproses trauma, mengurangi dampak emosional jangka panjang, dan memulihkan rasa aman, harga diri, serta kemampuan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari secara perlahan dan terarah. Tanpa pendampingan psikologis korban yang memadai, proses hukum berisiko hanya menyentuh permukaan luka, sementara trauma pelecehan seksual tetap mengendap, mengganggu relasi, pendidikan, hingga masa depan korban. Di Lombok Tengah, dugaan pelecehan santriwati oleh pimpinan sebuah pondok pesantren baru terungkap ke publik meski peristiwa diduga terjadi sekitar lima tahun lalu. Fakta ini menunjukkan betapa panjang jejak trauma dan betapa lama korban bisa terdiam sebelum berani bicara. Pernyataan tegas bahwa “jangan hanya kasus hukumnya kita selesaikan, tapi kondisi psikologis korban juga penting” datang dari seorang legislator daerah, dan seharusnya menjadi sikap bersama, bukan pengecualian.
Ketika Luka Bertahun-tahun Baru Diucapkan: Trauma yang Membekas dan Membungkam
Kasus di pesantren Lombok Tengah yang baru mencuat meski diduga terjadi lima tahun lalu menunjukkan bahwa trauma pelecehan seksual tidak hilang bersama waktu, melainkan bisa membekas dan membungkam. Demikian pula di Serpong, seorang anak yang diduga mengalami pelecehan oleh guru di sekolah berbasis agama baru berani menceritakan pengalamannya pada awal September 2026, padahal peristiwa diduga berlangsung sejak ia kelas 4 SD hingga kelas 1 SMP, periode 2023 hingga 2026. Dalam dua kasus ini, korban tidak langsung melapor; mereka mencari figur yang memberi rasa aman, seperti pelatih taekwondo sebelum orang tua dilibatkan. Ini adalah sinyal keras bahwa sistem kita belum cukup ramah terhadap suara korban. Orang tua menitipkan anak ke pesantren dan sekolah dengan harapan menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu, tetapi kenyataan yang terbuka ke publik justru berlawanan dengan harapan tersebut. Tanpa dukungan psikologis yang konsisten, banyak korban akan memilih diam karena rasa takut, malu, dan tidak percaya pada lingkungan dewasa yang seharusnya melindungi.
Mengapa Dukungan Kesehatan Mental Harus Sejalan dengan Penyelidikan Hukum
Respon institusi terhadap kasus pelecehan sering kali berpusat pada pengungkapan fakta dan pembuktian di ranah hukum. Di Lombok Tengah, aparat kepolisian menyebut penanganan perkara sebagai prioritas dan mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi untuk memastikan hak para santri. Di Tangerang Selatan, pemerintah daerah memeriksa laporan dugaan pelecehan, meminta investigasi dari dinas pendidikan, dan menelusuri langkah yang diambil sekolah. Pedekatan ini penting, tetapi jika tidak disertai dukungan kesehatan mental, korban dapat kembali terluka dalam proses pemeriksaan. Pendalaman kasus, interogasi, hingga proses persidangan berpotensi memicu kembali ingatan traumatik. Itulah mengapa pendampingan psikologis korban tidak boleh dianggap bonus setelah laporan dibuat, melainkan bagian inti dari pemulihan korban kekerasan. Kondisi yang sedang berjalan di NTB menunjukkan pentingnya perlindungan korban selama proses hukum, agar penyelidikan tidak mengabaikan ruang pemulihan psikologis yang mereka butuhkan.
Koordinasi Lintas Sektor: Polisi, Pendidikan, dan Perlindungan Anak Harus Sejalan
Upaya menangani trauma pelecehan seksual tidak bisa diserahkan pada satu lembaga saja. Di Tangerang Selatan, pemerintah kota melibatkan kepolisian, dinas pendidikan, serta perangkat daerah yang menangani perlindungan anak dan perempuan untuk mendalami dugaan pelecehan oleh guru sekolah internasional berbasis agama. Wakil wali kota menyebut pendalaman dilakukan bersama Polres Tangerang Selatan dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Ini langkah awal menuju penanganan holistik, namun belum otomatis menjamin pendampingan psikologis profesional bagi korban. Di NTB, Komisi V DPRD tidak hanya mendorong proses hukum, tetapi juga menekankan pentingnya kondisi psikologis korban, bahkan merencanakan kunjungan ke pondok pesantren dan membuka peluang berkoordinasi dengan kementerian terkait. Koordinasi lintas sektor harus memuat satu komponen yang tak bisa dinegosiasi: akses korban pada layanan pendampingan psikologis yang terlatih dalam trauma pelecehan seksual, dari tahap pengungkapan, penyelidikan, hingga pasca putusan.
Kesimpulan: Tanpa Pemulihan Psikologis, Keadilan Hukum Masih Setengah Jalan
Dua kasus yang mencuat di Lombok Tengah dan Serpong menunjukkan pola yang sama: pelecehan diduga terjadi di lingkungan yang seharusnya aman, korban diam bertahun-tahun, dan baru berani bicara ketika menemukan ruang yang dirasakan aman. Ketika kasus akhirnya masuk ranah hukum, fokus publik dan institusi sering bergeser pada pelaku, padahal korban membawa luka yang jauh lebih panjang dari masa persidangan. Pendampingan psikologis korban bukan aksesori, tetapi inti dari pemulihan korban kekerasan. Tanpa pemrosesan trauma pelecehan seksual secara sistematis, korban berisiko membawa rasa takut dan ketidakpercayaan ke semua aspek hidupnya. Penyelidikan hukum penting untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan dan memberi efek jera, tetapi keadilan substantif baru tercapai bila korban mendapatkan dukungan kesehatan mental yang memadai. Jika negara dan masyarakat sungguh ingin melindungi anak, maka setiap kasus pelecehan harus otomatis memicu dua jalur sekaligus: proses hukum yang tegas dan pendampingan psikologis jangka panjang yang terencana.
