Janji pemungutan suara tanpa kertas
E-voting pilkades adalah metode pemilihan kepala desa yang mencatat pilihan pemilih secara elektronik, menggantikan surat suara kertas dan penghitungan manual dengan proses digital. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong penerapannya di seluruh desa di provinsi tersebut. Dalam keterangan pada Rabu, 28 Oktober 2026, ia menyebut penyelenggaraan pilkades elektronik sebagai upaya membangun demokrasi yang cepat dan efisien. Dorongan ini punya alasan praktis: tanpa surat suara yang harus dihitung satu per satu, rekapitulasi suara berpotensi tersedia segera setelah pemungutan ditutup. Bagi warga, hasil yang lebih cepat dapat mengurangi masa menunggu dan ketidakpastian. Namun, kecepatan penyajian hasil bukan bukti otomatis bahwa keseluruhan proses lebih baik atau lebih murah. Teknologi baru layak disebut kemajuan apabila hasilnya akurat, prosesnya dapat dipercaya, dan manfaatnya terasa sampai desa yang jauh dari pusat layanan.
Rekap lebih cepat belum berarti lebih hemat
Dedi menggambarkan sistem tanpa kertas sebagai cara agar pemenang dapat diketahui setelah bilik suara ditutup, tanpa menunggu penghitungan manual berjam-jam. Klaim itu masuk akal sebagai manfaat operasional: rekapitulasi suara yang lebih cepat berpotensi mengurangi waktu kerja petugas dan mempercepat penetapan hasil. Ia juga ingin metode ini diterapkan di semua desa agar manfaat waktu dan anggaran tidak hanya dirasakan wilayah perkotaan. Tetapi kata “berpotensi” penting. Pengamat kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono mengingatkan bahwa biaya e-voting mesti dinilai dari keseluruhan pengeluaran, bukan hanya pengurangan kertas dan perlengkapan pemungutan suara. Menilai penghematan dari surat suara yang tak lagi dicetak saja akan menghasilkan gambaran timpang. Pemerintah perlu membandingkan dua metode dengan dasar yang setara, termasuk kondisi geografis dan kebutuhan pelaksanaan di tiap desa.
Perangkat, pengembangan sistem, jaringan komunikasi, pemeliharaan, pelatihan petugas, pengamanan data, dan sarana cadangan tetap memerlukan pembiayaan. Biaya awal dapat menjadi lebih ringan per pemilihan jika perangkat dipakai kembali, tetapi manfaat itu tidak terjamin apabila alat harus disewa, diperbarui, atau dikirim ke wilayah terpencil. Jadi, klaim bahwa pilkades elektronik lebih murah harus ditopang perhitungan nyata, bukan asumsi bahwa digital selalu identik dengan hemat.
Ukur manfaat, lindungi kepercayaan
Evaluasi sebaiknya mengukur biaya per pemilih dan per desa, waktu penghitungan, kesalahan administrasi, gangguan teknis, serta jumlah dan biaya penyelesaian sengketa. Perbandingan itu perlu mencakup jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara serta perbedaan medan antardesa. Pembagian tanggung jawab biaya antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan desa juga harus jelas agar efisiensi tidak sekadar memindahkan beban dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lain. Ukuran keberhasilan pun tak boleh berhenti pada pengeluaran: hak pilih, ketepatan hasil, keterbukaan proses, dan kepercayaan warga harus dijaga. Pemerintah Jawa Barat perlu menjadikan perluasan e-voting sebagai agenda yang disertai evaluasi menyeluruh, bukan sebagai bukti penghematan sebelum data tersedia.
Pada akhirnya, e-voting pilkades menawarkan jalur yang menjanjikan untuk mempercepat hasil dan mengurangi sebagian kebutuhan logistik. Namun, efisiensi tetap merupakan manfaat yang harus diuji, bukan hasil yang sudah terjamin. Ukuran keberhasilan yang meyakinkan adalah biaya total yang transparan, rekapitulasi yang akurat, dan proses yang dipercaya pemilih di semua desa. Tanpa bukti tersebut, janji demokrasi lebih murah masih sebatas harapan.
