KRI Sriwijaya: Simbol Kebanggaan yang Datang dengan Tagihan BBM
KRI Sriwijaya adalah kapal induk ringan hibah eks ITS Giuseppe Garibaldi yang menggunakan empat turbin gas LM2500 sebagai penggerak utama, sehingga biaya operasional khususnya konsumsi bahan bakar menjadi sangat tinggi dan berpotensi menguras anggaran BBM TNI AL hingga menimbulkan dilema strategis dalam penggunaan kapal perang besar ini. TNI AL resmi memperkenalkan KRI Sriwijaya-100 sebagai alutsista baru pada 24 September 2026, ketika Panglima TNI meresmikan kapal ini masuk dalam jajaran armada. Secara politik dan simbolik, kehadiran kapal induk pertama jelas meningkatkan gengsi dan ambisi maritim. Namun begitu angka konsumsi bahan bakar dan biaya pemeliharaan turbin gas dibuka, euforia itu berubah menjadi pertanyaan: sanggupkah anggaran BBM TNI AL menanggung kapal dengan biaya operasional sedemikian besar tanpa mengorbankan kapal perang Indonesia lain yang lebih hemat dan selama ini menjadi tulang punggung patroli?
Empat Turbin Gas LM2500: Jantung Kapal yang Haus BBM
KRI Sriwijaya mengandalkan konfigurasi Combined Gas and Gas (COGAG) dengan empat turbin gas General Electric-Fiat LM2500 yang menggerakkan dua poros propeler melalui dua reduction gear dan menghasilkan total daya 60.400 kilowatt. Artinya, seluruh tenaga dorong kapal induk ini hanya bersumber dari turbin gas tanpa opsi mesin diesel hemat. Pengalaman TNI AL dengan turbin LM2500 bukan hal baru; sebelumnya turbin ini dipasang pada empat Kapal Cepat Rudal Mandau class, masing-masing satu turbin per kapal yang dipadukan dengan dua mesin diesel dalam skema Combined Diesel or Gas (CODOG). Di sana saja turbin jarang dinyalakan karena konsumsi bahan bakar yang boros dan biaya perawatan tinggi. Kini, teknologi yang dulu dihemat itu "dipaksa menyala terus-menerus" sebagai jantung kapal induk – sebuah keputusan yang secara finansial tampak lebih emosional ketimbang rasional.
Beban finansial KRI Sriwijaya dihitung terutama dari kebutuhan bahan bakar. Dengan simulasi pola operasi 39 minggu di laut atau 6.552 jam berlayar per tahun, pada kecepatan jelajah 15 knot, kapal diperkirakan mengonsumsi sekitar 2.890 liter bahan bakar per jam. Menurut analisis tersebut, konsumsi itu menyedot biaya sekitar Rp1,39 miliar per hari hanya untuk propulsi, dan mencapai sekitar Rp400,55 miliar hingga Rp422,39 miliar per tahun setelah memasukkan operasi generator di dermaga. Ketika kecepatan dinaikkan ke 20 knot, pengeluaran melonjak menjadi sekitar Rp919,52 miliar hingga Rp941,36 miliar per tahun, dan pada 25 knot bisa menembus kisaran Rp1,775 triliun hingga Rp1,797 triliun per tahun. Dalam horizon sepuluh tahun, estimasi total pengeluaran BBM saja berada di kisaran Rp4 triliun sampai Rp17,9 triliun. Angka-angka ini menjelaskan mengapa frasa "KRI Sriwijaya biaya operasional" layak menjadi alarm, bukan sekadar catatan kaki.
LPD sebagai Kapal Induk Mini: Alternatif yang Lebih Hemat
Sebelum hadirnya KRI Sriwijaya, TNI AL sudah mengoperasikan kapal bertipe Landing Platform Dock (LPD) yang berperan mirip kapal induk mini. LPD kelas Makassar, yang awalnya dipesan melalui kerja sama dengan galangan Korea Selatan, kemudian dibangun juga oleh PT PAL melalui skema transfer teknologi. Kapal-kapal ini memiliki dek yang dapat dibanjiri untuk membawa kapal pendarat, mampu mengangkut sekitar 13 tank dan lebih dari 500 prajurit, serta dilengkapi hanggar dan dek penerbangan untuk dua helikopter Super Puma – menjadikannya pusat komando dan logistik terapung. Lebih jauh, inovasi PT PAL membuat varian lokal berukuran lebih panjang, sekitar 125–163 meter, dengan kapasitas hingga lima helikopter, melampaui desain asli yang hanya menampung tiga helikopter. Dengan kemampuan seperti itu, LPD sejatinya sudah memenuhi banyak fungsi kapal induk, tetapi dengan sistem permesinan diesel yang jauh lebih hemat BBM dibanding turbin gas kapal induk KRI Sriwijaya.
Saat ini TNI AL mengoperasikan setidaknya lima unit kapal LPD kelas Makassar. Dalam konteks anggaran, kehadiran LPD lokal ini menarik karena biaya akuisisi maupun operasionalnya relatif terkendali, sekaligus memperkuat industri galangan dalam negeri. Kontrasnya tajam: di satu sisi ada LPD hemat yang sudah terbukti dapat berfungsi sebagai kapal induk mini; di sisi lain ada KRI Sriwijaya dengan empat turbin gas kapal induk haus BBM yang memerlukan biaya operasi ratusan miliar hingga lebih dari satu triliun rupiah per tahun. Jika tujuan utama adalah menyediakan pangkalan terapung dan pusat komando, LPD tampak sebagai pilihan rasional. Penambahan KRI Sriwijaya tanpa desain ulang anggaran BBM TNI AL berarti memaksakan kapal super-mahal ke dalam struktur biaya yang sebelumnya disusun untuk kapal yang jauh lebih ekonomis.
Dampak ke Anggaran BBM TNI AL dan Kapal Perang Lain
Mengoperasikan satu kapal induk dengan biaya BBM hingga triliunan rupiah per tahun akan menekan ruang fiskal untuk kapal perang Indonesia lainnya. Pengeluaran bahan bakar KRI Sriwijaya akan membengkak secara eksponensial seiring peningkatan kecepatan – artinya, setiap keputusan menaikkan tempo operasi harus dibayar dengan pengurangan jam layar kapal lain atau program pemeliharaan. Dalam konteks armada, TNI AL tidak hanya mengelola KRI Sriwijaya tetapi juga berbagai kapal cepat rudal, fregat, korvet, dan LPD kelas Makassar yang sudah disebutkan. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an saja, pengoperasian empat KCR Mandau class dengan satu turbin LM2500 per kapal memaksa armada sangat selektif menyalakan turbin gas karena boros dan mahal. Kini, konfigurasi empat turbin tua di satu kapal induk memperbesar risiko teknis sekaligus membuat anggaran BBM TNI AL harus memilih: menghidupkan Sriwijaya, atau menjaga tempo operasi kapal lain yang lebih banyak menyentuh wilayah patroli sehari-hari.
Lebih mengkhawatirkan lagi, KRI Sriwijaya menerima instalasi turbin gas dan sistem pendukung yang sebagian sudah mengalami keusangan. Dokumen resmi angkatan laut asal kapal ini pada 2022 menyebut perlunya intervensi korektif, bantuan rekayasa, dan suku cadang khusus untuk sistem kontrol, instalasi pipa, sistem pendingin, hingga gear jaringan pendorong. Pengoperasian turbin gas tua juga pernah membawa risiko besar, seperti kebakaran di ruang turbin yang menyebabkan tenggelamnya salah satu KCR Mandau class pada 2018. Dengan empat turbin di KRI Sriwijaya, kompleksitas risiko meningkat empat kali lipat. Akibatnya, setiap rupiah yang dialokasikan ke kapal induk ini bukan hanya biaya BBM, tetapi juga premi risiko teknis dan pemeliharaan, yang semua dipungut dari pos yang sama: anggaran pertahanan maritim yang terbatas.
Dilema Strategis: Efek Gentar vs Kenyataan Anggaran
Para pendukung KRI Sriwijaya kerap menonjolkan efek gentar atau deterrence dari sebuah kapal induk: pangkalan terapung yang mampu membawa helikopter, pesawat, dan pasukan, sekaligus simbol ambisi maritim. Namun secara doktrin militer modern, keberadaan kapal berukuran raksasa tidak otomatis menciptakan efek gentar jika tidak didukung kesiapan teknis dan proteksi memadai. Pengoperasian KRI Sriwijaya kini resmi membawa konsekuensi anggaran triliunan rupiah yang harus ditanggung APBN, menjadikannya alutsista yang sangat mahal untuk diparkir dan lebih mahal lagi untuk dijalankan. Dalam kerangka ini, turbin gas kapal induk bukan sekadar aspek teknis; ia adalah faktor penentu politik anggaran. Efek deterens hanya muncul jika kapal benar-benar sering hadir di laut, tetapi kehadiran itu sendiri menggerus anggaran BBM TNI AL dengan tempo yang mengancam program lain.
Kesimpulannya, KRI Sriwijaya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menandai babak baru armada laut dengan kapasitas yang tidak dimiliki kapal lain.
