Anggaran besar membutuhkan ukuran dampak
MBG adalah program yang menggunakan anggaran pendidikan dan perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kebutuhan belajar siswa, bukan hanya jumlah dana yang terserap. Pertanyaan pokoknya bukan semata-mata apakah program berjalan, melainkan apakah manfaatnya dapat dibuktikan lewat perubahan yang relevan bagi pendidikan. Pada Senin, 16 November 2026, Felia meminta pemerintah menyajikan kajian dan data terukur tentang kontribusi MBG terhadap capaian belajar, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, dan tantangan pendidikan lainnya. Tuntutan ini tepat: tanpa indikator yang jelas, besarnya belanja tidak memberi jawaban tentang efektivitas. Pemerintah perlu menerangkan sejak awal hasil apa yang hendak dicapai, bagaimana hasil itu diukur, dan kapan evaluasi dilakukan. Jika tolok ukurnya tidak tersedia, publik hanya dapat melihat penyerapan anggaran, bukan nilai yang diterima siswa.
Ukuran dampak MBG juga harus dikaitkan dengan persoalan nyata yang hendak diselesaikan. Pemerintah perlu menguji apakah program berkontribusi pada capaian pembelajaran dan kebutuhan pendidikan yang telah dikenali, bukan menganggap besarnya alokasi sebagai bukti keberhasilan. Felia mendorong penetapan indikator kontribusi yang terukur serta evaluasi efektivitas secara berkala. Artinya, penilaian tidak semestinya berhenti pada laporan kegiatan atau jumlah anggaran yang digunakan. Evaluasi berkala dapat membantu menunjukkan bagian yang memberi manfaat, bagian yang belum terbukti, dan penyesuaian yang perlu dilakukan. Tanpa proses semacam itu, sulit memastikan bahwa belanja besar benar-benar menjawab persoalan belajar siswa.
Prioritas belanja diuji oleh capaian pembelajaran
Ketegangan antara besarnya belanja dan mutu pendidikan menjadi lebih penting ketika capaian masih tertinggal. Felia menyebut skor PISA masih di bawah rata-rata OECD dan partisipasi sekolah menurun pada kelompok usia serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan layanan antardaerah dan kesejahteraan tenaga pendidik juga masih memerlukan perhatian. Dalam konteks itu, setiap komponen anggaran pendidikan patut diuji terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Belanja untuk satu program tidak otomatis keliru, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan ketika kebutuhan lain masih mendesak. Pertanyaan tentang prioritas bukan soal menolak MBG; pertanyaannya adalah apakah susunan belanja mencerminkan masalah belajar yang paling perlu ditangani, dan apakah hasilnya bisa ditunjukkan.
Bagi siswa dan keluarga, pengujian tersebut bukan urusan administrasi semata. Belanja pendidikan seharusnya terasa dalam kualitas pembelajaran, akses sekolah, dan layanan yang lebih setara di berbagai wilayah. Felia mendorong pemerintah mengarahkan anggaran untuk memperbaiki pembelajaran, memperluas akses, serta mengurangi kesenjangan layanan pendidikan. Karena kebutuhan tiap wilayah tidak sama, evaluasi juga perlu melihat apakah alokasi menjangkau siswa yang menghadapi hambatan terbesar. Jika ukuran keberhasilan hanya berupa dana yang sudah dibelanjakan, kebutuhan sehari-hari siswa—termasuk kesempatan belajar yang memadai—berisiko tertutup oleh laporan penyerapan. Hasil belajar siswa perlu menjadi bagian penting dari penilaian, tanpa mengklaim bahwa dampak program sudah terbukti sebelum datanya tersedia.
Evaluasi harus menghubungkan belanja dengan kebutuhan
Langkah berikutnya semestinya berupa mekanisme evaluasi yang menelusuri hubungan setiap komponen belanja dengan persoalan pendidikan yang hendak diatasi. Felia menegaskan evaluasi perlu mengukur kontribusi MBG terhadap kebutuhan pendidikan, bukan sekadar menghitung anggaran yang terserap. Prinsip ini seharusnya berlaku bagi seluruh anggaran pendidikan: tetapkan tujuan yang dapat diperiksa, kumpulkan data yang relevan, lalu tinjau hasilnya secara berkala. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana indikator tersebut mencerminkan capaian pembelajaran dan kebutuhan siswa, bukan hanya keluaran program. Dengan begitu, keputusan untuk melanjutkan atau memperbaiki suatu belanja dapat didasarkan pada bukti, bukan pada skala alokasi atau asumsi manfaat.
Kesimpulannya, besarnya anggaran pendidikan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan, terlebih ketika mutu belajar, akses, dan pemerataan masih menghadapi tantangan. MBG perlu dinilai secara adil melalui indikator yang jelas dan evaluasi berkala, dengan perhatian pada dampak yang dapat dibuktikan bagi siswa. Hasil pengukuran semestinya dipakai untuk memperbaiki prioritas belanja, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan. Jika pemerintah mampu menunjukkan hubungan antara pengeluaran dan kemajuan pembelajaran, publik dapat menilai manfaat program secara lebih objektif. Jika belum, evaluasi harus membuka ruang perbaikan. Tujuan akhirnya bukan mempertahankan angka belanja, melainkan memastikan setiap komponen anggaran membantu menjawab persoalan belajar yang nyata.






