Loka MBG membawa pengalaman SIPLah ke pengadaan pangan
Loka MBG adalah sistem belanja digital yang dikembangkan BGN dan Kemendikdasmen untuk membantu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengadakan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis secara lebih tertata, transparan, dan akuntabel. Kerja sama pengembangannya disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Langkah ini tepat: alih-alih merancang mekanisme dari nol, BGN mengadaptasi pengalaman SIPLah, yang telah digunakan untuk pengadaan digital sekolah. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa SIPLah dipilih sebagai model yang sudah berjalan, lalu akan disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan bahan pangan. Namun, keberhasilan Loka MBG tidak akan ditentukan oleh kemiripan aplikasinya dengan SIPLah. Ukurannya adalah apakah sistem baru itu membuat keputusan belanja lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Digitalisasi harus menjawab kebutuhan belanja SPPG
Belanja SPPG bukan urusan administrasi kecil: program MBG memerlukan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari. BGN menilai tata kelola pengadaan perlu diperkuat agar pasokan dan harga lebih terkendali serta tidak merugikan produsen maupun konsumen. Di sinilah gagasan SIPLah Loka MBG punya dasar yang masuk akal. Sistem dirancang untuk memfasilitasi pembelian, perbandingan harga, dan pencatatan transaksi secara digital, sehingga transaksi lebih efisien dan mudah ditelusuri. Manfaatnya baru terasa jika informasi yang ditampilkan memadai dan pilihan pemasok benar-benar sesuai kebutuhan dapur. Loka MBG juga menyiapkan sistem pemasok terverifikasi untuk mendukung pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan. Jadi, digitalisasi bukan tujuan akhir; ia harus membantu SPPG mengambil keputusan pengadaan yang lebih baik, bukan sekadar memindahkan formulir ke layar.
Skala SIPLah memberi pelajaran, bukan jaminan
Pengalaman SIPLah memberi Loka MBG contoh mekanisme yang telah digunakan luas. Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi senilai Rp21,6 triliun, melibatkan 294.897 satuan pendidikan; jumlah transaksi tumbuh 20,76 persen dan nilainya meningkat 25,58 persen dibanding tahun sebelumnya. Platform itu menyediakan pilihan dari 73.725 toko di 496 kabupaten dan kota, serta memungkinkan satuan pendidikan membandingkan harga dan menelusuri catatan transaksi. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengadaan digital sekolah dapat menangani aktivitas dalam skala besar. Tetapi Loka MBG menghadapi konteks berbeda: pangan bersifat mudah rusak, pasokan lokal beragam, dan kebutuhan dapur berlangsung setiap hari. Menyalin alur SIPLah tanpa mengakomodasi tantangan itu akan menghasilkan sistem yang tampak rapi, tetapi belum tentu membantu layanan di lapangan.
Uji coba harus menguji manfaat di lapangan
Loka MBG telah memasuki tahap uji coba yang melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Cakupan ini cukup untuk mulai menguji alur pembelian, pencatatan, dan perbandingan harga, tetapi belum cukup untuk membuktikan kesiapan penerapan menyeluruh. Uji coba sebaiknya dinilai dari hal-hal yang dirasakan pengguna: apakah kebutuhan dapur mudah ditemukan, pemasok lokal dapat ikut menawarkan produk, dan transaksi dapat ditelusuri tanpa menambah beban kerja. Sistem ini memang berpotensi membuka peluang bagi pemasok di sekitar dapur SPPG sekaligus menertibkan administrasi belanja. Peluncuran resmi direncanakan pada Desember 2026, sedangkan penerapan menyeluruh ditargetkan mulai Januari 2027. Jadwal itu memberi ruang untuk memperbaiki fitur berdasarkan masukan nyata, bukan sekadar mengejar tanggal peluncuran.
Ukuran keberhasilan adalah tata kelola yang terasa
Kerja sama BGN dan Kemendikdasmen layak dipandang sebagai upaya membangun tata kelola MBG yang lebih terbuka, bukan sekadar meluncurkan marketplace baru. Mendikdasmen Abdul Mu’ti berharap kolaborasi tersebut meningkatkan mutu layanan agar manfaat MBG dirasakan murid di seluruh Indonesia. Harapan itu bergantung pada pelaksanaan: harga perlu dapat dibandingkan, pemasok harus memenuhi standar, dan jejak transaksi harus berguna bagi pengawasan. SPPG pun perlu memperoleh mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya, bukan prosedur tambahan yang memperlambat pengadaan. Jika Loka MBG mampu memenuhi syarat itu, adaptasi SIPLah dapat menghubungkan efisiensi belanja dengan mutu layanan gizi. Jika tidak, besarnya angka transaksi SIPLah hanya menjadi pembanding, bukan bukti keberhasilan. Kesimpulannya, Loka MBG menjanjikan arah yang tepat, tetapi hasilnya harus dibuktikan melalui pengalaman SPPG dan pemasok dalam uji coba.
